GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA MULAI BEKERJA

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memulai hari pertama bekerja di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Anies dan Sandi tiba pukul 07.30 WIB di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelum memasuki Balai Kota DKI Jakarta, mereka menyapa petugas keamanan, petugas kebersihan, juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menjalani apel pagi.

Saat memasuki Gedung Blok G Anies menyapa petugas resepsionis.

"Sudah berapa lama kerja di sini?" tanya Anies.

"Sejak 1999, Pak," jawab seorang resepsionis.

"Saya tamu bukan?" tanya Anies.

"Bukan. Karyawan, Pak," jawab sang resepsionis lagi.

Mendengar itu, Anies pun menepuk lengan Sandi sembari berkata, "Kita bukan tamu, Bro. Kita karyawan," kata dia sambil tesenyum.

Sandi menyambut candaan itu dengan tawa. Tak lama setelah itu, keduanya melanjutkan perjalanan ke Ruang Pola Gedung G Kompleks Balai Kota DKI Jakarta dan mengikuti rapat pengenalan SKPD.

Kemudian, Anies mengajak seluruh jajaran untuk saling belajar, baik dalam hal substansial maupun teknis. Ia menginstruksikan kepada semua SKPD untuk melepaskan pilihan pribadi selama pilkada. "Saya tahu semua punya hak pilih. Hak pilihnya dirahasiakan. Di ruangan ini semua sama, harus mempelajari janji kami, apa pun ideologi yang dimiliki," kata dia.

Selanjutnya, Anies mengajak para pegawai dan pejabat menjaga integritas dalam bekerja. Ia meminta para pejabat mengikuti arahan KPK mengenai larangan pemberian gratifikasi, termasuk melalui keluarga mereka. Ia juga mengajak semua elemen pemprov untuk menjaga hubungan profesional, tetapi tetap dapat bertukar pikiran satu sama lain.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengenalkan para pejabat SKPD mulai dari deputi gubernur, asisten sekretaris daerah, kepala biro, kepala dinas, dan unit-unit di bawahnya. Sekda juga menjelaskan program-program dari setiap dinas.

Sedangkan Sandiaga Uno mengajak jajaran SKPD di lingkungan Pemprov DKI untuk memperbaiki pelaporan keuangan. Ia menargetkan laporan keuangan pada masa pemerintahannya harus mencapai status wajar tanpa pengecualian (WTP).

Sebagai mantan akuntan, Sandi mengaku tak bisa tenang apabila laporan keuangan belum mencapai WTP. Ia menginginkan laporan keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tak hanya fokus pada serapan anggaran, tapi juga dipersiapkan secara matang.

Dalam arahan yang diberikan, Sandi juga mengajak SKPD yang hadir untuk menerapkan kebijakan berbasis data.

"Bukan hanya menerima pengaduan warga, tapi harus memberikan input kepada gubernur, wakil gubernur, dan seluruh jajaran. Kalau ada kebijakan harus ada data. Semua data harus dapat kita tunjukkan hasilnya," kata Sandi.(*Zul)