GELAR MEDIA GATHERING, KPU MULAI SOSIALISASIKAN PEMILU 2024

BOGOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor menggelar Media Gathering bersama media di Vila Bukit Pancawati, Senin (10/11/2019). Hadir pada kesempatan ini, jajaran Komisioner KPU Kabupaten Bogor dan Ketua KPU Pemprov Jabar, Rifqi Ali Mubarok.

Acara diawali dengan sambutan langsung dari Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni dan dilanjutkan dengan pemaparan singkat mengenai evaluasi pelaksanaan Pemilu secara keseluruhan oleh Ketua KPU Jabar.

"Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang besar setara dengan propinsi dan 3,2 juta pemilih. Karena itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor setara dengan Ketua KPU Propinsi," kelakar Rifqi saat didapuk memberi sambutan.

Intinya, dalam kesempatan ini selain membahasa evaluasi secara keseluruhan giat Pemilu mulai dari Pilpres, Pilgub, Pileg, DPD hingga Pilkades serentak juga dipaparkan sedikit mengenai grand desain Pemilu 2024.

Rifqi menjelaskan, pada pelaksanaan Pemilu pada 2024 akan dilakukan serentak lagi yaitu Pileg, Pilpres dan DPD. Namun, rencananya pemilu serentak bakal ada perubahan teknis tidak seperti pada 2019 yang lalu.

"Namun, ada grand desain pelaksanaanya. Pada 2019 lalu rakyat memilih pileg, pilpres dan DPD dalam satu waktu. Tapi pada 2024, pencoblosan pileg dan pilpres akan terpisah. Apakah pileg terlebih dulu dilakukan, lalu pilpres kemudian. Atau sebaliknya. Tapi pelaksanaannya tetap pada tahun 2024," kata Rifqi.

Rifki mengaku bahwa pelaksaan Pemilu 2019 dinilai tidak efektif. Karena banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas selain juga masih ditemukan kerancuan dalam Daftar Pemilih Tetap, seperti ada nama WNA walau yang bersangkutan memiliki KTP.

Pada kesempatan itu Rizki juga mengungkapkan adanya kenaikan honor bagi petugas KPPS. Kenaikan honor itu sudah diputuskan dan diketahui Kemenkeu. Karena pada 2019 lalu banyak warga khususnya pemuda yang tidak mau menjadi anggota KPPS.

"Dan nanti juga diberlakukan yang menjadi anggota KPPS harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang diadakan KPU. Atau setidaknya nanti setiap petugas KPPS harus menyertakan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Sehingga nanti tidak ada lagi petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas negara," imbuhnya.

Acara yang berlangsung selama dua hari ini dilanjutkan dengan ragam kegiatan menarik lainnya dan berpuncak pada acara permainan rafting yang digelar Selasa (19/11/2019). (Fuz)