KPU Kabupaten Bogor

GELAR MEDIA GATHERING, KPU MULAI SOSIALISASIKAN PEMILU 2024

BOGOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor menggelar Media Gathering bersama media di Vila Bukit Pancawati, Senin (10/11/2019). Hadir pada kesempatan ini, jajaran Komisioner KPU Kabupaten Bogor dan Ketua KPU Pemprov Jabar, Rifqi Ali Mubarok.

Acara diawali dengan sambutan langsung dari Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni dan dilanjutkan dengan pemaparan singkat mengenai evaluasi pelaksanaan Pemilu secara keseluruhan oleh Ketua KPU Jabar.

“Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang besar setara dengan propinsi dan 3,2 juta pemilih. Karena itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor setara dengan Ketua KPU Propinsi,” kelakar Rifqi saat didapuk memberi sambutan.

Intinya, dalam kesempatan ini selain membahasa evaluasi secara keseluruhan giat Pemilu mulai dari Pilpres, Pilgub, Pileg, DPD hingga Pilkades serentak juga dipaparkan sedikit mengenai grand desain Pemilu 2024.

Rifqi menjelaskan, pada pelaksanaan Pemilu pada 2024 akan dilakukan serentak lagi yaitu Pileg, Pilpres dan DPD. Namun, rencananya pemilu serentak bakal ada perubahan teknis tidak seperti pada 2019 yang lalu.

“Namun, ada grand desain pelaksanaanya. Pada 2019 lalu rakyat memilih pileg, pilpres dan DPD dalam satu waktu. Tapi pada 2024, pencoblosan pileg dan pilpres akan terpisah. Apakah pileg terlebih dulu dilakukan, lalu pilpres kemudian. Atau sebaliknya. Tapi pelaksanaannya tetap pada tahun 2024,” kata Rifqi.

Rifki mengaku bahwa pelaksaan Pemilu 2019 dinilai tidak efektif. Karena banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas selain juga masih ditemukan kerancuan dalam Daftar Pemilih Tetap, seperti ada nama WNA walau yang bersangkutan memiliki KTP.

Pada kesempatan itu Rizki juga mengungkapkan adanya kenaikan honor bagi petugas KPPS. Kenaikan honor itu sudah diputuskan dan diketahui Kemenkeu. Karena pada 2019 lalu banyak warga khususnya pemuda yang tidak mau menjadi anggota KPPS.

“Dan nanti juga diberlakukan yang menjadi anggota KPPS harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang diadakan KPU. Atau setidaknya nanti setiap petugas KPPS harus menyertakan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Sehingga nanti tidak ada lagi petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas negara,” imbuhnya.

Acara yang berlangsung selama dua hari ini dilanjutkan dengan ragam kegiatan menarik lainnya dan berpuncak pada acara permainan rafting yang digelar Selasa (19/11/2019). (Fuz)

MALING GASAK BLOK MESIN MOBIL MILIK KPU KABUPATEN BOGOR

BOGOR – Sebuah blok mesin mobil yang disimpan tepat dibelakanh Kantor KPU Kabupaten Bogor, hilang. Diduga alat milik KPU ini digondol maling dan baru diketahui pada Rabu (30/10/2019).

Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Kabupaten Bogor Herry Setiawan, menyesalkan aksi maling yang berani mencuri di halaman kantor tempatnya bertugas.

Terkait pentingnya pos satpam, Herry akan mengusulkannya melalui rapat pleno untuk diteruskan ke Pemkab Bogor karena Gedung KPU saat ini masih milik Pemkab Bogor.

“Kami sangat menyesalkan peristiwa kemalingan ini. Memang kita perlu pos satpam di dekat pintu gerbang halaman kantor KPU. Saat ini titik yang bisa dijadikan pos satpam terdapat taman kantor. Nanti kami akan ubah taman itu menjadi pos satpam. Jadi siapapun yang masuk akan terdeteksi,” ujar Herry kepada wartawan.

Sementara itu, dari hasil rekaman CCTV pada Rabu 30 Oktober 2019 terlihat seorang pemulung masuk halaman kantor dan langsung mengakses ke samping gedung dan ke belakang kantor.

“Nah itu dia orangnya yang ngambil blok mesin mobil yang disimpan di belakang kantor KPU,” kata Septian PNS KPU Kabupaten Bogor yang merasa kehilangan blok mesin mobilnya setelah memeriksa rekaman CCTV di dalam kantor, Rabu 30 Oktober 2019.

Septian tidak heran pemulung berani masuk kantor KPU tanpa terlihat petugas keamanan karena memang tidak adanya pos satpam di depan gedung. Satpam hanya bertugas di dalam gedung dan praktis hanya memantau tamu yang masuk gedung, sementara tamu lain yang tidak masuk gedung tidak terpantau.

“Memang kantor KPU tidak ada pos satpam jadi sulit memantau siapa pun yang masuk dan keluar halaman gedung KPU,” ujarnya kesal.

Diketahui, kehilangan sejumlah barang di Kantor KPU memang kerap terjadi. Sebelumnya di tahun 2017, ada 1 unit motor yang hilang meskipun sudah diparkir di depan gedung dekat pintu masuk.(*/Fuz)