FANTASTIS DAN JANGGAL ANGGARAN APBD CCTV DLLAJ RP 2,7 MILIAR

BOGOR – Pengalokasian anggaran APBD senilai Rp2,7 miliar untuk pembelian tiga unit Circuit Closed Television (CCTV) oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Bogor, terus menuai kontroversi.
Bahkan, Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB), Rahmatullah bereaksi keras dan mengancam akan memperkarakan hal ini ke ranah hukum karena dianggap ada konspirasi dalam pembeliaan tersebut.

“Uang Rp2,7 miliar itu bukan sedikit. Kami mewakili masyarakat sama sekali tidak setuju dengan pemasangan sistem kontrol itu. Kami rasa tidak bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bogor dan kami menolak dan akan mempersoalkan ini sampai ke ranah hijau karena kami menduga ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme,” tegasnya , (3/12).
Lebih lanjut, dikatakan pria yang akrab disapa Along ini, pengoperasian sistem kontrol lalu-lintas itu, tidak menyentuh dan harus dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Ini menjadi bukti, jika selama ini Pemkab Bogor mengalokasikan APBD hanya melihat pada asumsi makro, bukan melihat pada kondisi kebutuhan di lapangan. Jadi wajar kalau kami menilai Pemkab Bogor tak pro rakyat,” paparnya.
Informasi yang diperoleh awak media, harga CCTV ini sangat fantastis, satu unit kamera CCTV itu seharga Rp500 juta. Apabila jumlah CCTV ada delapan unit, nilainya meraih Rp4 miliar. Pembelian ini konon berasal dari bantuan Provinisi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bogor.

Alat ini sendiri akan dipasang di delapan titik yang dianggap rawan kemacetan. Diantaranya, jalur Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Jalur Transyogi (Cileungsi-Jonggol). Untuk sementara ini, tiga alat yang konon dibeli dari APBD Kabupaten Bogor sudah dipasang di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi mengatakan, pembelian ini dianggap terlalu berlebihan karena alat ini belum teruji benar terutama soal manfaat yang akan didapat oleh masyarakat.
“Jika pemasangan itu sangat bermanfaat untuk berlalu-lintas ya silahkan saja, kalau tidak bermanfaat pada masyarakat Kabupaten Bogor, ya nanti dari Komisi III DPRD Kabupaten Bogor akan memanggil pihak DLLAJ,” kata politisi Golkar itu.
Wawan juga menuturkan, setiap pembelian barang atau pembangunan yang bermuara di kas APBD harus bermanfaat bagi khalayak ramai, karena dana tersebut berasal dari masyarakat sendiri.

“Untuk pengoperasian sistem kontrol itu harus tepat sasaran dan jangan sampai menghambur-hamburkan uang APBD. Jika masyarakat ada yang menolak, maka ini perlu dibahas kembali pada rapat dewan yang lainya,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan juga sudah bereaksi soal pembelian alat ini. Politisi dari Partai Gerindra ini mengaku akan mempertanyakan kembali alat yang konon diyakini dilengkapi dengan tekhnologi paling mukhtahir ini.
Selain soal dana, Iwan juga mengkritisi pemasangan alat ini yang hanya diproyeksikan di ruas-ruas jalan tertentu saja. (*Sam)