DUKUNGAN LINTAS KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH SANGAT DI PERLUKAN DEMI PERKEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim telah berhasil mengembangkan kawasan konservasi perairan, yang

dikelola secara berkelanjutan.

Konservasi tersebut luasnya mencapai 16,06 juta hektar serta penambahan kawasan konservasi seluas 661,4 ribu hektar

“Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini tentunya
menjadi amanah bagi kita semua untuk kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dalam menyelesaikan target-target
pembangunan pada RPJM 2010-2014,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif Cicip Sutardjo.

Dia menjelaskan, jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil kecil terluar yang telah dikelola sebanyak 60 pulau.
Sedangkan dalam bidang pengawasan, prosentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya
KP dapat ditekan hingga 41 persen.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) tahun 2013, KKP
memperoleh nilai A atau sangat memuaskan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Bahkan prestasi ini menjadikan KKP satu satunya pembina sektor yang memperoleh penghargaan Akuntabilitas sangat baik.

“Penilaian ini melengkapi raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2012 dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) pertengahan Juli 2013 lalu,” imbuhnya.

Menurutnya, dukungan lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Seperti pembangunan infrastruktur
dan konektivitas melalui penyediaan lahan bagi infrastruktur.

“Kerja sama antardaerah dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta perubahan mindset masyarakat untuk mendukung
pembangunan infrastruktur dan konektivitas,” paparnya.(ART)