CIBINONG – Bupati Bogor Rudy Susmanto menyoroti pengurusan izin yang masih memakan waktu berbulan-bulan tanpa kepastian penyelesaian. Ia meminta perangkat daerah memperjelas persyaratan sejak awal dan segera memproses permohonan sesuai aturan, tanpa menunggu arahan khusus darinya.
“Kalau bisa sampaikan bisa, kalau tidak bisa sampaikan tidak bisa karena aturan. Begitu juga ketika ada pengembang mengajukan perizinan, sejak awal harus dievaluasi dan disampaikan tahapan apa saja yang harus dipenuhi. Kita bantu dan pandu agar prosesnya berjalan cepat,” kata Rudy.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Forum Tata Ruang di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (3/11/2026). Rudy menekankan perlunya koordinasi antar perangkat daerah agar pemohon tidak menghadapi proses administrasi yang berlarut-larut.
Dalam forum tersebut, ia juga mengungkapkan belum menerima laporan berkala dari organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai perkembangan perizinan selama hampir satu tahun berjalan. Informasi mengenai izin yang sudah terbit maupun masih diproses dinilainya penting untuk memantau pelayanan dan mengetahui hambatan yang perlu diselesaikan.
“Proses perizinan tidak perlu menunggu arahan khusus, karena pedomannya sudah jelas, yaitu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
Rudy meminta komunikasi dengan pengembang dilakukan secara terbuka. Persyaratan yang belum lengkap dan tahapan yang harus ditempuh perlu dijelaskan secara rinci agar pemohon mengetahui langkah berikutnya serta memperoleh kepastian waktu penyelesaian.
Pemantauan melalui sistem yang tersedia, termasuk OSS, turut menjadi perhatiannya. Ia meminta informasi perkembangan perizinan diperbarui secara konsisten agar sistem tersebut dapat digunakan untuk mengawasi jalannya pelayanan.
“Saya ingin mengetahui apa saja yang sudah selesai, apa yang masih dalam proses, serta kendala apa yang harus segera kita selesaikan. Jangan sampai sistem yang seharusnya mempermudah pengawasan justru tidak memberikan informasi karena tidak diperbarui,” tegasnya.
Menurut Rudy, keterlambatan pelayanan berpengaruh terhadap kepercayaan dunia usaha dan citra pemerintah daerah. Karena itu, kemudahan mengurus izin harus disertai transparansi serta kepastian hukum.
Ia menilai pengalaman investor saat mengurus perizinan dapat memengaruhi ketertarikan pelaku usaha lain untuk menanamkan modal di Kabupaten Bogor.
“Ketika investor mendapatkan kepastian hukum dan merasakan proses perizinan yang cepat, mereka tentu akan menyampaikan pengalaman tersebut kepada rekan-rekannya,” kata Rudy.
Melalui Forum Tata Ruang, ia meminta hambatan lintas perangkat daerah dibahas secara terukur. Perkembangan setiap proses juga harus dilaporkan berkala agar permohonan izin tidak terus berjalan tanpa kejelasan.(*/End)