KRITIS LAHAN SAWAH, PEMKAB BOGOR AKAN KELUARKAN PAYUNG HUKUM

BOGOR - Perkembangan perkotaan begitu pesat berimbas pada lahan pertanian yang makin menyusut . Menurunnya jumlah lahan persawahan di Kabupaten Bogor diyakini bakal berimbas terhadap stok pangan di masa mendatang. Pemkab siap menyiasatinya.

Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari jajaran pemerintahan Bumi Tegar Beriman, dalam menekan angka pengurangan lahan yang mungkin akan memberikan dampak buruk di generasi selanjutnya.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengaku, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, sebanyak 47 ribu hektar lahan persawahan terancam hilang dan beralih fungsi.

Ia memprediksi, jika tidak ditangani dengan segera, angka itu kemungkinan akan terus menyusut seiring perkembangan zaman dan laju pertumbuhan ekonomi.

“Sekarang banyak tanah di desa dan kecamatan dibeli pengembang untuk dijadikan perumahan dan lain sebagainya,” ungkap Iwan.

Ia menilai, demi menjaga lahan hijau yang ada, tentu diperlukan penguatan berupa payung hukum yang jelas untuk mengatur urusan tersebut.

Ia meyakini, jika tidak ada aturan yang jelas mengenai lahan persawahan, tentu hal ini akan sulit untuk diatasi di kemudian hari. Terlebih, lokasi Kabupaten Bogor yang bisa dibilang sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota.

“Ini tentu tantangan bagi kami untuk mempertahankan lahan yang ada, demi ketahanan pangan masyarakat di masa mendatang,” paparnya.

Sementara itu, Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Isna mengatakan, secara aturan lahan basah atau yang peruntukannya sebagai sumber pangan tidak akan berubah, kecuali kalau peruntukannya untuk fasilitas umum.

Isna mengaku, kesulitan dalam mengantisipasi penjualan lahan yang dilakukan oleh individu masyarakat.

“Kalau individu menjual lahannya kepada pengembang, jujur saja kami juga kesulitan untuk mengendalikannya. Karena itu kan hak masyarakat secara pribadi,” tandasnya.(Fuz)