JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mulai melakukan finalisasi skema kebijakan pendidikan gratis, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Pembahasan itu dilakukan dalam rapat tingkat menteri bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, dan Menag Nasaruddin Umar pada Rabu (14/10/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menggratiskan pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar hingga universitas. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam malam puncak HUT ke-28 PAN di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jumat (18/9/2026). “Saya akan segera mengadakan ratas, pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata dia.
Menteri Koordinator (Menko) PMK Sugiono menilai, diperlukan upaya untuk merumuskan perluasan akses pendidikan ini ke dalam tiga klaster utama, yaitu pembebasan biaya di sekolah negeri secara bertahap, merespons putusan Mahkamah Konstitusi guna memperluas jangkauan akses bagi peserta didik di sekolah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan, serta mematangkan afirmasi khusus bagi pemenuhan hak belajar anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Pendidikan gratis ini adalah wujud komitmen kita untuk memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa. Agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah karena hambatan ekonomi, apalagi karena jauh dari jangkauan tempat tinggal,” kata Sugiono , Jumat (16/10/2026).
Dalam upaya menyusun peta jalan pelaksanaan yang matang, Menko PMK mendorong seluruh jajaran terkait untuk segera menyinkronkan regulasi dan memperbarui tata kelola data penerima. Hal itu dinilai mutlak dilakukan agar kriteria sasaran menjadi jelas dan penyaluran program ke depan berjalan akurat dan tepat sasaran.
Selain berupaya untuk melakukan perluasan akses bagi peserta didik, Sugiono juga memberikan penekanan khusus kepada tenaga pendidik. Ia menegaskan, mutu layanan pendidikan harus berjalan selaras dengan pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik. Untuk itu, penataan mekanisme dan kesejahteraan bagi guru non-ASN harus ditetapkan sebagai prioritas yang dirumuskan secara beriringan dengan pematangan kebijakan pendidikan ini.
“Kita tidak bisa bicara soal terwujudnya manusia unggul jika masih ada anak-anak kita yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk belajar, atau jika kesejahteraan gurunya belum terjamin. Sinergi ini adalah kunci agar eksekusi kebijakan ke depan benar-benar siap, terukur, dan berkeadilan bagi siswa maupun tenaga pengajarnya,” ujar dia.
Menindaklanjuti keinginan Prabowo, Kemendiktisaintek telah menyiapkan penghitungan kebutuhan pembiayaan serta sejumlah opsi skema pelaksanaan pendidikan tinggi gratis. Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menerjemahkan arahan Presiden ke dalam kebijakan yang terukur dan dapat dilaksanakan.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan, pihaknya telah melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi sekaligus memetakan berbagai kemungkinan penerapannya. Penghitungan itu menjadi dasar untuk melihat konsekuensi dari masing-masing skema yang dapat diterapkan di perguruan tinggi negeri (PTN).
Menurut dia, sudah ada sejumlah opsi yang disiapkan untuk dibahas bersama Presiden dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka. Opsi tersebut mencakup kemungkinan penerapan dengan cakupan tertentu maupun secara bertahap, termasuk mempertimbangkan mahasiswa baru dan kelompok mahasiswa berdasarkan kondisi sosial-ekonomi.
“Kita melihat keinginan Presiden sangat kuat ingin menginvestasikan pada pendidikan. Ini yang kami sedang lakukan perhitungannya, karenanya hari ini ada rapat untuk membicarakan skema-skema, tahapan-tahapan, dan lain-lainnya,” kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Ia menilai, penghitungan yang dilakukan Kemdiktisaintek tidak hanya melihat kebutuhan pembiayaan mahasiswa. Lebih dari itu, penghitungan juga mempertimbangkan jumlah mahasiswa, karakteristik PTN, serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Brian menjelaskan, terdapat beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Pendidikan gratis dapat dirancang dengan cakupan yang lebih luas atau melalui tahapan tertentu. Salah satu kemungkinan yang sedang dihitung adalah memulai implementasi dari mahasiswa baru atau kelompok mahasiswa pada kategori sosial-ekonomi tertentu.
“Ada beberapa perhitungan, bisa semua siswa, bisa PTN, kemudian bisa barangkali tahapannya seperti yang mahasiswa baru dahulu, atau yang desil 4 dahulu,” ujar dia.
Menurut dia, setiap alternatif memiliki kebutuhan pembiayaan dan konsekuensi pelaksanaan yang berbeda. Karena itu, pemerintah akan melakukan penghitungan dan exercise terhadap seluruh opsi untuk melihat kesesuaiannya dengan ruang fiskal negara. Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan yang disiapkan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.(*/Ind)