JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan gugatan Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka gugur.
Hal ini dikarenakan objek gugatan yakni suket penyetaraan Gibran telah ditarik atau dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Mengadili. Satu, menyatakan gugatan penggugat gugur. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah,” ujar Ketua Majelis Hakim Rahmadi dalam sidang lanjutan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11).
Putusan ini telah melalui sejumlah pertimbangan oleh para hakim.
Pertama, terkait objek gugatan yakni surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
Terkait objek gugatan ini, hakim menyatakan adanya penyerahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan surat tersebut pada Kamis (12/11). Sementara itu, pencabutannya sendiri dilaporkan dilakukan pada tanggal 11 November 2026.
Dengan adanya pencabutan tersebut, Tergugat yakni Dirjen Diksus Kemendikdasmen memohon agar Majelis Hakim menghentikan dan tidak melanjutkan pemeriksaan sengketa yang berlangsung.
“Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan,” kata Rahmadi.
Namun, majelis hakim juga tetap mempertimbangkan adanya keberatan untuk penghentian perkara yang disampaikan pihak tergugat intervensi, yakni pihak Gibran Rakabuming Raka.
Terlepas dari itu, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung soal pencabutan suket oleh Kemendikdasmen pada pokoknya telah mencabut keputusan objek sengketa dan menyatakan tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum.
“[Namun] Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang secara jelas mengatur perihal penghentian pemeriksaan dikarenakan keputusan objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Rahmadi.
Majelis Hakim pun kemudian menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya, khususnya dalam hukum pidana.
Rahmadi juga mengatakan, jika pemeriksaan tetap dilanjutkan, maka putusan sengketa akan menjadi non-executable.
Pertimbangan lainnya juga meliputi upaya menjaga iklim demokrasi dan menghentikan polemik berkepanjangan. Oleh karena itu, Ketua Majelis Hakim menyebut tak lagi terbuka pengajuan upaya hukum lain terkait perkara ini.
“Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” tegas Rahmadi dalam ketika membacakan pertimbangan Majelis Hakim.
Dalam gugatan ini, penguggat tercatat sebagai PT Mercy Toga Kirana. Sementara itu, tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen.
Petitum penggugat dalam gugatannya adalah meminta PTUN agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah milik Gibran Rakabuming Raka.(*/Tya)