BANJIR DI KAKI GUNUNG SLAMET BAWA GELONDONGAN KAYU, INI KATA DINAS LHK

SEMARANG - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Widi Hartanto, mengungkapkan, saat ini pihaknya masih memeriksa sumber gelondongan kayu yang terbawa arus air ketika banjir melanda beberapa kabupaten di kaki Gunung Slamet. Dia menyebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga telah menerjunkan tim ke lokasi terdampak banjir guna menyelidiki asal usul gelondongan kayu.

"Tim dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan hari ini masih ke lapangan. Jadi kami belum bisa menyampaikan secara detail ini (gelondongan kayu) sumbernya dari mana," kata Widi saat diwawancara awak media seusai menghadiri acara diskusi bertajuk "Bencana Alam dan Pertobatan Ekologis" yang digelar DPD Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Provinsi Jateng di Kota Semarang, Rabu (28/1/2026).

Menurut Widi, berdasarkan pemeriksaan awal, salah satu jenis gelondongan kayu yang ditemukan di lokasi terdampak banjir di daerah kaki Gunung Slamet adalah kayu sengon. Dia mengatakan, biasanya kayu jenis tersebut berasal dari hutan rakyat. "Itu memang tanaman produksi, untuk produksi kayu," ujarnya.

Namun pemeriksaan menyeluruh akan dilakukan guna mengidentifikasi semua jenis gelondongan kayu yang terbawa arus air saat banjir melanda wilayah kaki Gunung Slamet. "Jadi kami masih belum bisa pastikan sumbernya. Karena kan kebetulan juga kayu yang masuk ke pantai di Kabupaten Tegal itu tidak gelondongan yang besar, lebih banyak kayu ranting, kayu kecil-kecil," kata Widi.

Saat ditanya apakah ada jenis gelondongan kayu yang berasal dari hutan lindung, Widi memberikan komentar serupa. "Kami masih cek ya. Kami masih lihat apakah di situ ada (gelondongan) kayu pinus atau tidak. Tapi identifikasi sementara kemarin memang belum ditemukan yang kayu pinus," ujarnya.

Banjir yang melanda beberapa kabupaten di kaki Gunung Slamet, seperti di Pemalang, Brebes, Tegal, dan Purbalingga, membawa gelondongan kayu. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng menilai, hal itu menjadi tanda adanya deforestasi di kawasan Gunung Slamet.

Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Walhi Jateng, Bagas Kurniawan, mengungkapkan, bencana banjir bandang yang melanda Sumatera pada Desember 2025 lalu membuka mata publik tentang parahnya deforestasi di sana. Kala itu, tumpukan gelondongan kayu ikut terbawa arus.

Menurutnya, kondisi lingkungan di Jateng, khususnya di sekitar kawasan Gunung Slamet, juga tidak baik-baik saja. "Banyak sekali aktivitas di lereng Pegunungan Slamet yang mengorbankan lingkungan. Banyak sekali mengalihfungsikan lahan sehingga terjadi deforestasi di sana. Salah satunya apa? Aktivitas tambang," kata Bagas ketika diwawancara, Selasa (27/1/2026).

Dia mengungkapkan, Walhi Jateng tak mempunyai data spesifik soal deforestasi di kawasan Gunung Slamet. "Tapi dari citra satelit saja bisa dibandingkan, hutan di lereng Pegunungan Slamet itu perubahannya sangat besar dari beberapa tahun belakangan sampai hari ini; yang sebelumnya tertutup hijau dan hari ini sudah mulai terbuka," ujarnya.

Bagus mengatakan, baru-baru ini, terdapat pernyataan dari akademisi soal terjadinya deforestasi besar-besaran di kawasan Gunung Slamet. "Bahkan angkanya sampai 48 hektare kalau tidak salah. Itu data dari pemerintah yang dikutip akademisi dan naik ke media," ucapnya.

Dia menambahkan, Pemprov Jateng, melalui Dinas ESDM, telah mengakui adanya aktivitas pertambangan di lereng Gunung Slamet. Namun Dinas ESDM Jateng menyampaikan bahwa pertambangan di sana legal dan berizin.

Bagas mengaku cukup menyayangkan hal tersebut. "Maksud kami adalah, ketika ia berizin, seolah-olah jadi tidak punya kontribusi terhadap risiko, salah satunya kebencanaan," ujarnya.

Menurut Bagas, memang perlu diteliti apakah ada korelasi antara aktivitas pertambangan dan deforestasi di kawasan Gunung Slamet. "Kami melihat saat ini pemerintah mudah menerbitkan izin terkait aktivitas tambang, tapi tidak benar-benar serius menimbang risiko dari izin yang diterbitkan, misalnya terhadap potensi kebencanaan," kata dia.

Bagas menilai, diperlukan penyelidikan dan investigasi terkait isu tersebut. "Bukan hanya soal izin, tapi juga tambang-tambang yang barangkali beroperasi tapi belum terdaftar," tegasnya.(*/D To)