SUKABUMI – Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Demokrat berinisial LG resmi mengajukan surat pengunduran diri. Langkah tersebut ditempuh di tengah sorotan kasus dugaan asusila sesama jenis atau LGBT yang menyeret namanya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi, Saepuloh, mengonfirmasi pengajuan pengunduran diri tersebut. Ia menyebut berkas usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) juga sudah diteruskan ke pengurus tingkat provinsi hingga pusat.
“Sudah, sudah diajukan. Sudah diajukan juga ke DPP, DPD untuk PAW,” kata Saepuloh saat dikonfirmasi dan dikutip dari detikJabar, Senin (16/11/2026).
Saepuloh menilai keputusan LG untuk mengundurkan diri secara sukarela akan mempercepat proses administrasi pergantian kursi di parlemen. Menurutnya, mekanisme akan berjalan jauh lebih panjang apabila partai harus menempuh jalur pemberhentian sepihak.
“Jadi kalau mengundurkan diri kan cepat prosesnya. Beda dengan dimundurkan. Kalau dimundurkan bisa saja dia akan menempuh jalur hukum, perlawanan. Itu kan jadi bisa panjang untuk PAW-nya,” ujar Saepuloh.
Ia memprediksi proses PAW memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan ke depan. Setelah mendapat persetujuan dari DPP Partai Demokrat, berkas akan diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat guna penerbitan Surat Keputusan (SK) pelantikan pengganti.
“Nunggu keputusan dari DPD, DPP, baru nanti maju ke KPU, KPU pasti maju ke Gubernur, karena kita SK-nya kalau kabupaten itu dari Gubernur yang melantiknya nanti. Ya makan waktu dua, tiga bulan kayaknya,” jelasnya.
Terkait sosok pengganti LG di parlemen, Saepuloh memastikan pihaknya akan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, yakni menetapkan peraih suara terbanyak kedua pada daerah pemilihan yang sama.
“Nanti kita kembali ke KPU. Aturan KPU suara kedua terbanyak. Itu kalau kita mengikuti alur atau aturan. Tidak mungkin bisa kita mentang-mentang saudara atau kedekatan hasil perolehan suara nomor urut tujuh akhirnya kita dorong, tidak mungkin,” tegasnya.
Selain tersandung polemik dugaan asusila sesama jenis, Saepuloh turut membenarkan catatan indisipliner LG selama menjabat di DPRD Kabupaten Sukabumi. Oknum tersebut tercatat kerap absen dalam rapat paripurna hingga dijatuhi surat peringatan (SP) oleh internal partai.
“Betul, satu itu. Itu kan sudah di-SP juga. Kebetulan sudah ada kejadian itu, benar dan tidaknya itu kita juga sebetulnya tahu. Cuman dia daripada ini mungkin langsung mengundurkan diri,” tutur Saepuloh.
Sebagai informasi, LG merupakan salah satu dari lima anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2024-2029 yang telah menjabat selama dua tahun terakhir, dengan latar belakang keluarga pengusaha.
Selama dua tahun menjabat, LG tercatat sempat bertugas di Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat dengan mitra kerja pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pariwisata, pemuda, serta kebencanaan.
Ia kemudian dirotasi ke Komisi III yang membidangi perekonomian dan keuangan daerah, termasuk bermitra dengan sektor ekonomi, pangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Diberitakan sebelumnya, Badan Kehormatan (Bahor) DPRD Kabupaten Sukabumi mendalami dugaan tindakan asusila sesama jenis yang menyeret oknum anggota dewan berinisial LG.
Ketua Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi, Ade Sudrajat, menyebut pihaknya telah memanggil LG pada 10 November 2026 dan menggelar rapat konfirmasi dengan fraksi terkait pada hari ini.
Ade juga mengungkap bahwa LG sudah sering mendapat teguran dari internal partai terkait persoalan kinerja dan tingkat kehadiran dalam rapat paripurna.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Ujang Sulaeman, sebelumnya menyatakan berkas PAW terhadap LG telah dirampungkan setelah yang bersangkutan mengakui perbuatannya dalam klarifikasi internal partai.(*/Yan)
