JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang mengkaji fleksibilitas pemilihan dan perpindahan jurusan pada jenjang pendidikan SMA. Pengkajian itu dilakukan seiring rencana pemberlakuan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada tahun ajaran 2027/2028.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan fleksibilitas tersebut memungkinkan murid berpindah jurusan apabila dalam proses pembelajaran mengalami perubahan minat dan bakat.
“Berikutnya juga ada fleksibilitas, bahwa ketika dalam perjalanan minatnya murid berubah itu bisa dilakukan perpindahan jurusan. Itu ya ada perubahan fundamental dari yang lalu,” kata Toni usai mengikuti kegiatan Temu Media Pelaksanaan TKA SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK 2026 di Gedung E Kemendikdasmen, Jakarta Pusat pada Senin (10/11/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan penjurusan SMA pada dasarnya masih memiliki landasan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang hingga kini belum dicabut. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan tersebut, utamanya guna memastikan pemilihan jurusan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing murid.
Ia mengatakan salah satu upaya yang disiapkan adalah pelaksanaan asesmen bakat dan minat (ABM) secara rutin oleh Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen sebelum murid menentukan pilihan jurusan.
“Pertama menyangkut misalnya tentang bakat minatnya ke mana. Itu kami akan lakukan secara rutin, asesmen bakat minat, bakat murid (ABM) yang dilakukan oleh tim Pusmendik Kemendikdasmen untuk ABM sebelum mereka memilih jurusan masing-masing,” ujarnya.
Toni mengatakan apabila dalam perjalanan pembelajaran murid mengalami perubahan minat, guru dan guru bimbingan konseling (BK) akan turut memantau perkembangan serta kesesuaian murid dengan jurusan yang dipilih. Hasil pemantauan tersebut, kata Toni, nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kemungkinan perpindahan jurusan.
Menurut dia, fleksibilitas tersebut menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam penyusunan kebijakan penjurusan agar pilihan akademik murid dapat menyesuaikan dengan perkembangan minat mereka.
Terkait mekanisme penerapan, termasuk angkatan murid yang akan menjadi sasaran pertama kebijakan tersebut, Toni mengatakan pihaknya masih menyusun aturan teknis sehingga belum dapat menyampaikan ketentuan lebih lanjut. “Belum bisa kami sampaikan karena sedang disusun,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Jakarta Pusat pada Kamis (5/11/2026) menyampaikan adanya rencana pemberlakuan kembali penjurusan pada jenjang pendidikan SMA mulai tahun ajaran 2027/2028 dengan pilihan jurusan, yakni IPA, IPS, dan Bahasa.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi pengetahuan murid sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesuai bidang keilmuan yang diminati.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik penerapan lagi skema penjurusan di jenjang pendidikan SMA pada tahun ajaran 2027/2028. JPPI menyayangkan cepatnya berubah kebijakan seiring pergantian menteri pendidikan.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji memandang selama ini kurikulum dan kebijakan strategis pendidikan kerap diperlakukan sebagai panggung pencapaian politik rezim yang sedang berkuasa. Padahal kebijakan pendidikan menurutnya mesti bertumpu sebagai fondasi strategis peradaban bangsa.
“Setiap menteri baru merasa harus meninggalkan warisan berupa program atau kurikulum baru, tanpa mau melanjutkan atau menyempurnakan fondasi yang sudah diletakkan oleh pejabat sebelumnya,” kata Ubaid kepad Republika, Senin (9/11/2026).
Atas kondisi itu, Ubaid menyayangkan buruknya arah pendidikan nasional. Ubaid merasa kebijakan pendidikan kehilangan rencana jangka panjangnya. “Arah pendidikan kita seperti perahu tanpa kompas jadi berputar-putar di tempat dan kehilangan orientasi jangka panjang,” ujar Ubaid.
Penghapusan skema penjurusan di jenjang pendidikan SMA tercatat baru berlangsung selama sekitar dua tahun terakhir. Sehingga Ubaid menduga menghidupkan lagi penjurusan bakal berdampak kepada para siswa SMA. Ubaid mengkhawatirkan kebijakan itu malah mengganggu proses belajar yang tengah dijalani siswa SMA.
“Akibat kebijakan yang sering gonta-ganti ini jelas mereka ini (siswa) yang paling terdampak,” ujar Ubaid.
Oleh karena itu, Ubaid mengingatkan pentingnya peta jalan pendidikan yang dianut oleh Pemerintah Indonesia. Dalam peta jalan itu memuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang soal pendidikan. Dengan begitu, pergantian kepemimpinan nasional tak lantas mengubah sistem.
“Kita mestinya punya peta jalan pendidikan yang detail, supaya tiap ganti rezim gak perlu ada pergantian kebijakan, tapi terus menguatkan kebijakan yang sudah ada,”katanya.(*/Ind)