JAKARTA – Pemerintah resmi memperketat aturan mengenai penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan kesejahteraan bagi para pekerja di Indonesia.
Melalui regulasi anyar, perusahaan pemberi kerja tidak lagi bebas mengalihkan seluruh kegiatan operasionalnya kepada pihak ketiga. Nantinya, Perusahaan hanya diperbolehkan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain untuk kegiatan jasa penunjang, atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 95 UU Nomor 27 Tahun 2026, di mana perjanjian alih daya antara perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa wajib dibuat secara tertulis. Jasa pekerja outsourcing juga dibatasi untuk beberapa bidang.
“Jasa penunjang yang dimaksud meliputiusaha pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh, usaha tenaga pengamanan atau satuan pengamanan, dan usaha penyedia angkutan bagi Pekerja/Buruh,” bunyi Pasal 95 Ayat (3) dilansir Senin (9/11).
Khusus bagi perusahaan milik negara (BUMN) maupun swasta di sektor pertambangan dan perminyakan, penggunaan tenaga outsourcing tetap diperbolehkan pada kegiatan jasa penunjang terkait, dengan syarat pelaksanaannya wajib dilakukan melalui anak perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).
Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 97 Ayat (3), di mana BUMN wajib menyerahkan pekerjaan alih daya kepada anak perusahaannya yang berbentuk PT. BUMN yang menggunakan sistem outsourcing juga wajib menyerahkan pekerjaan kepada anak perusahaannya yang berbentuk perseroan terbatas.
“Jenis dan bidang pekerjaan yang dapat dialihdayakan harus merupakan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan,” tulis Pasal 97 Ayat (3).
Salah satu poin krusial terletak pada Pasal 98. Jika perusahaan pemberi kerja terbukti melanggar aturan dengan menggunakan pekerja outsourcing untuk kegiatan utama yang berhubungan langsung dengan proses produksi, maka status hubungan kerja pekerja alih daya tersebut beralih menjadi pekerja tetap di perusahaan pemberi kerja.
Apabila perusahaan menolak melaksanakan peralihan status berdasarkan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, pekerja berhak mengajukan pengesahan nota tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Prosedur ini dapat ditempuh setelah melalui proses perundingan bipartit yang tidak mencapai kesepakatan atau ketika salah satu pihak menolak berunding.
Dari sisi perlindungan pekerja, Pasal 99 mengatur hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan pekerja harus didasarkan pada perjanjian kerja tertulis.
“Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada Perjanjian Kerja yang di buat secara tertulis,baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu,” bunyi Pasal 99 Ayat (1).
Perusahaan alih daya bertanggung jawab atas syarat kerja, peningkatan kompetensi, perlindungan, upah, jaminan sosial, kesejahteraan, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pasal 99 menegaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dan pekerja wajib didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Pertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Pertentu (PKWTT) secara tertulis.
Selain itu, masa kerja pekerja pada perusahaan outsourcing sebelumnya harus diperhitungkan secara kumulatif dengan masa kerja pada perusahaan pengganti sepanjang objek pekerjaannya tetap sama.
Perusahaan penyedia jasa outsourcing juga diwajibkan berbentuk badan hukum PT dan memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah pusat.
Perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, serta kompetensi pekerja.
Selain itu, dilarang memotong atau mengurangi hak normatif pekerja outsourcing yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja.
Adapun perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan alih daya, mulai dari Pasal 95 hingga Pasal 100, akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.(*/Tri)