CIBINONG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menguji sampel makanan dan minuman program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah 103 siswa SMP Negeri 2 Cisarua diduga mengalami keracunan. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab munculnya gejala pusing, mual, dan sakit perut yang dirasakan para siswa setelah mengonsumsi menu tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, mengatakan sampel makanan dan minuman telah dikumpulkan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bogor. Sampel yang diperiksa mencakup makanan yang tersimpan sebagai bank sampel serta bahan lain yang dikumpulkan untuk kepentingan pengujian.
Pemeriksaan dilakukan setelah para siswa mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Paru Gunawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Rabu (21/10/2026).
Dinkes belum dapat memastikan jenis makanan atau minuman yang berkaitan dengan munculnya gejala tersebut. Kesimpulan mengenai penyebab kejadian akan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Fusia menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dihimpun dari para siswa, sejumlah keluhan mulai dirasakan dalam waktu kurang dari 30 menit setelah mereka mengonsumsi makanan.
Gejala yang dilaporkan meliputi pusing, mual, dan sakit perut. Rentang waktu munculnya keluhan tersebut menjadi salah satu informasi yang diperhatikan dalam penyelidikan, tetapi belum cukup untuk memastikan sumber penyebabnya.
Menu yang dikonsumsi para siswa terdiri atas nasi, telur, sayuran berupa wortel dan jagung, serta susu ultra-high temperature (UHT).
Seluruh sampel makanan yang tersedia di bank sampel dibawa untuk diperiksa. Langkah tersebut dilakukan agar petugas dapat menelusuri kemungkinan penyebab melalui pengujian laboratorium, bukan hanya berdasarkan dugaan awal.
Hasil pemeriksaan diperkirakan paling cepat diketahui dalam waktu tiga kali 24 jam atau sekitar tiga hari. Namun, waktu keluarnya hasil tetap bergantung pada proses pemeriksaan di Labkesda.
Karena itu, belum ada dasar untuk menetapkan satu jenis makanan atau minuman sebagai penyebab kejadian sebelum hasil pengujian tersedia.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah berikutnya.
Menurut Rudy, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu apakah kejadian tersebut benar berkaitan dengan keracunan makanan atau minuman. Penentuan penyebab secara pasti diperlukan agar tindak lanjut dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan,” ujarnya pada wartawan.
Dari total 103 siswa yang mendapatkan perawatan, sebagian besar dilaporkan berada dalam kondisi stabil dan diperkirakan dapat dipulangkan secara bertahap. Sementara itu, satu siswa masih terindikasi memerlukan perawatan inap.
Pemerintah Kabupaten Bogor memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi seluruh siswa yang terdampak. Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait juga dilaporkan mendampingi para siswa selama menjalani penanganan medis di RSPG Cisarua.
Pemantauan terhadap kondisi para siswa menjadi penting untuk memastikan keluhan yang muncul dapat ditangani dengan baik. Penanganan medis dan pemeriksaan penyebab kejadian berjalan sebagai dua langkah yang saling melengkapi.
Kasus dugaan keracunan ini turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor. Hasil pengujian sampel diharapkan memberikan informasi yang lebih jelas mengenai kemungkinan sumber masalah.
Rudy menyatakan bahwa apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi tertentu, pemerintah daerah akan menyampaikan rekomendasi kepada SPPG dan BGN sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan bahwa kewenangan terkait operasional SPPG berada pada BGN. Adapun pemerintah daerah berfokus pada penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak serta tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan.
Pengujian sampel makanan dan minuman menjadi bagian penting dalam proses evaluasi karena dugaan penyebab tidak dapat ditentukan hanya dari jenis menu atau waktu munculnya gejala.
Hasil laboratorium nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk menilai langkah yang diperlukan, termasuk evaluasi terhadap penyediaan dan distribusi makanan.
Di sisi lain, kejadian ini mengingatkan pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam program penyediaan makanan bagi pelajar. Proses penyiapan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi makanan perlu mendapat perhatian agar makanan yang diterima siswa memenuhi persyaratan keamanan dan layak dikonsumsi.
Meski demikian, penetapan penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab tetap harus mengacu pada hasil pemeriksaan dan evaluasi yang berwenang.
Hingga pemeriksaan laboratorium selesai, penyebab munculnya gejala pada 103 siswa SMP Negeri 2 Cisarua masih belum dipastikan.(*/End)