DITUNTUT ANGKAT 2.303 GURU HONORER MENJADI P3K, INI KATA PJ BUPATI BOGOR

CIBINONG - Dituntut Forum Guru Honorer Negeri (FGHN) untuk mengangkat 2.335 guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan sudah mengajukan formasi tambahan.

"Dari 4.000 guru honorer yang diusulkan, yang disetujui 2.300 oleh pemerintah pusat. Kami usulkan lagi 1.700 formasi tambahan untuk selanjutnya diangkat menjadi P3K," kata Asmawa Tosepu lepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2024.

Asmawa Tosepu menuturkan usulan formasi P3K tidak serta merta disetujui, guru honorer harus ikut test kembali dan tidak bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Anggaran gaji P3K dari pemerintah pusat, tinggal ditambahkan anggarannya oleh Kementerian Keuangan," tutur pria asli Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tersebut.

Sebelumnya,Ketua FGHN Kabupaten Bogor Esa Saputra meminta 2.303 anggotanya diangkat menjadi P3K oleh Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

Hal itu karena, dari kuota 2.335 P3K yang bakal diangkat pada Tahun 2024, hanya 800 guru honorer saja yang akan diangkat. Hingga membuat dirinya kecewa.

"Hari ini kami menuntut 2.303 anggota kami yang sudah passing grade atau lolos batas nilai minimal pengangkatan P3K, sementara dari kabar yang beredar, dari kuota 2.335 P3K yang bakal diangkat pada ini, hanya 800 guru honorer saja yang akan diangkat," pinta Esa Saputra.

Esa Saputra berharap Pemkab Bogor tidak lagi beralasan terjadi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena APBD Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 masih cukup besar yaitu Rp 10 trilun.

"Dari APBD Rp 10 triliun, 30 persennya harus untuk bidang pendidikan atau sekitar Rp 3,3 triliun. Kami menilai besarnya anggaran itu cukup untuk mengangkat guru honorer yang memenuhi passing grade menjadi P3K," harapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi berpendapat bahwa Penjabat Bupati Bogor mengangkat 2.303 guru honorer yang sudah passing grade diangkat menjadi P3K.

"Anggaran defisit itu kan harus dilihat, diteliti dan ditelaah. Peran guru honorer ini untuk pembangunan indeks pembangunan manusia hingga harus diusahakan dan dilantik menjadi P3K. Hingga Pemkab Bogor bisa lakukan efesiensi anggaran, dari perjalanan dinas, makan minum dan lainnya. Saya akan panggil mereka untuk membahas hal ini karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita prioritaskan atau di akomodir kebutuhannya," jelas Wawan Hikal Kurdi. (Rez)