BERANTAS KEMISKINAN EKSDTEM, PEMKOT TANGSEL KUCURKAN RATUSAN MILIAR RUPIAH

JAKARTA - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menargetkan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 di Tangsel. Itu bisa terwujud dengan berbagai program yang diluncurkan.

“Saya optimis target tercapai. Kita kan dalam merumuskan kebijakan basisnya data, karena program-program APBD sudah banyak intervensi mengarah ke sana,” kata Benyamin dalam keterangannya, (9/11/2023).

Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, intervensi yang dilakukan Pemkot Tangsel dengan menggelontorkan ratusan miliar rupiah. Kebijakan tersebut menjadi bukti konkret Pemkot Tangsel pro rakyat di bawah kepemimpinan Benyamin Davnie Pilar Saga Ichsan.

"Total Rp653 miliar akan dikucurkan ke dalam 96 sub kegiatan di 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," katanya.

Ditambah lagi dengan alokasi anggaran program percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem mencapai 14,57 persen atau sebesar Rp653.558.181.622. Program tersebut ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 1,75 persen dan menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.

Kemudian, meningkatkan kualitas pembangunan SDM melalui peningkatan IPM menjadi 82,4 persen. Mnurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,67 persen.

Lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 6,90 persen. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan kesenjangan menjadi 0,34 persen.

“Selain itu, program dan kegiatan juga diarahkan untuk mencapai kinerja tematik yang selaras dengan prioritas nasional, antara lain penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen dan menurunkan angka stunting menjadi di bawah delapan persen,” katanya.

Terdapat juga belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam komponen belanja operasional. Di antaranya, belanja terkait penanganan kemiskinan, bantuan sosial, hibah, belanja UHC.

Penanganan stunting, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

“Kami sepakat agar belanja Pemerintah Daerah digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mampu menggerakan roda perekonomian sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.(*/Idr)