CAGAR BUDAYA HILANG, JEJAK SEJARAH TINGGAL CERITA

CIREBON - Banyaknya cagar budaya Cirebon yang rusak maupun hilang. Akibat kurangnya perhatian dari pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Kota Cirebon, beserta Tim Kesultanan Cirebon, Laskar Macan Ali, Budayawan, Akademisi, dan Peneliti Cagar Budaya, menginginkan Pemkot Cirebon segera membuat Raperda terkait Kota Pusaka.

Pihaknya mencontohkan, kejadian perusakan terhadap situs bersejarah Situs Petilasan Sultan Matangaji di Kelurahan Karyamulya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Ketua Laskar Macan Ali Cirebon, Prabu Diaz mengungkapkan, meskipun secara Undang-Undang Cagar Budaya bahwa Situs Petilasan Sultan Matangaji belum ada surat keputusan dari walikota atau instansi, tapi dari material situs dan sejarahnya.
Jika tempat tersebut memang layak disebut cagar budaya yang harus dilindungi. Karena Sultan Matangaji berasal dari abad 18 atau sekitar tahun 1700an,” jelasnya Jumat (28/2/2020).

Prabu Diaz melanjutkan, mereka membuat kesepakatan terkait Raperda Kota Pusaka, dan meminyak kepada DPRD Kota Cirebon, untuk mengkaji dan mengesahkannya.
Mereka pun siap untuk membuat draf Raperdanya. Dan apabila ada kendala biaya, mereka siap patungan. Adanya Kota Pusaka, artinya kita sebagai member kota pusaka akan bergaul dengan kota pusaka lainnya. Kalau kita berjuang sendiri tidak bisa. Karena itulah regulasi tersebut sangat penting,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta kepada pemilik tanah tempat situs Petilasan Sultan Matangaji berada, untuk dibangun kembali dan merevitalisasi situsnya, walaupun tidak sama.
“Kita akan membuka dompet bantuan sosial untuk membayar iuran kepada jaringan kota pusaka.Apabila pemerintah daerah tidak punya sarana untuk itu, maka kita akan buka koin,” tuturnya.

Sementara menurut Ketua Forum Komunikasi Putra putri Purnawiran ABRI/POLRI (FKPPI) Kota Cirebon, Dany Jaelani, dirinya mendorong agar adanya regulasi atau payung hukum terkait situs-situs bersejarah, terutama untuk melengkapi pemeliharaan situs.

“Apalagi untuk pemeliharaan butuh regulasi atau payung hukum agar semuanya menjadi jelas dan terang,” ungkapnya.(*/Eln)