JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan pembentukan satuan tugas (satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Langkah itu menjadi bagian dari dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap program prioritas Presiden.
Berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 223 daerah telah membentuk satgas. Ia pun meminta daerah lainnya segera menyusul agar dukungan terhadap penyelenggaraan MBG lebih optimal dan merata.
“Ada sebagian besar sudah terbentuk, ada yang belum. Sehingga tadi saya meminta kepada yang belum, saya berikan waktu seminggu untuk membuat Satgas MBG di tingkat daerah provinsi, kabupaten, kota,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10).
Pernyataan itu disampaikan Tito kepada awak media seusai memimpin Kick-Off Sosialisasi Surat Edaran Mendagri tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah. Acara berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10).
Tito telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. SE tersebut bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan kualitas operasional SPPG dan pengawasan program MBG sesuai kewenangannya.
Melalui SE itu, Satgas MBG di daerah diarahkan berkoordinasi dengan unsur Badan Gizi Nasional (BGN) dalam inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis dan ketentuan yang ditetapkan BGN.
Pemeriksaan mencakup 14 indikator kelayakan operasional SPPG, kualitas dan kesesuaian menu makanan, serta evaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat.
Tito juga mengajak daerah memanfaatkan program MBG untuk mendukung kemajuan wilayah masing-masing. Menurutnya, pengelolaan MBG yang optimal akan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Karena off-takernya jelas, pembelinya jelas, petani, nelayan, ini akan sangat diuntungkan,” jelas dia.
Pelaksanaan MBG juga diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi dan membantu pengendalian inflasi di daerah. Program tersebut berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.
Menurut Tito, program ini membawa banyak dampak sekaligus bagi daerah yang menjalankannya.
“Banyak sekali yang sekali pukul dengan kegiatan MBG ini, kalau sukses di daerah masing-masing itu kinerja mereka akan terangkat juga. Bukan hanya pemerintah pusat, [hasil kinerja] mereka juga akan terangkat,” sambungnya.
Tito berencana memasukkan capaian pemda dalam mendukung program MBG sebagai salah satu aspek penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi. Ia berharap pelaksanaan MBG dapat dioptimalkan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, turut hadir Wakil Mendagri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, dan Wakil Kepala BGN Trenggono. Hadir pula pejabat terkait lainnya di lingkungan Kemendagri dan BGN.(*/ Fi)