TANAM POHON DAN BENTUK SATGAS LINGKUNGAN UNTUK JAGA HULU CILIWUNG

CIBINONG – Sungai Citarum, Ciliwung, dan Cileungsi menjadi perhatian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Perhatian berupa melakukan penghijauan di titik nol hingga rehabilitasi sepanjang Sungai Ciliwung ini karena selain terjadi kerusakan lingkungan hidup juga karena adanya pembuangan limbah dan juga sampah, bahkan sungai saat ini diibaratkan menjadi tempat pembuangan sampah terpanjang.

Hari ini, mantan Panglima Kodam III Siliwangi ini bersama Danjen Kopasus Mayjend Muhammad Hasan, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Rizhanul Ulum, Bupati Bogor Ade Yasin, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wali Kota Bogor Bima Arya dan lainnya pun melakukan penamanan ribuan pohon di Telaga Saat, Desa Tugu Utara, Cisarua.

“Penanaman ribuan pohon di Telaga Saat, Cisarua yang ditanam hari ini bersama para relawan pecinta lingkungan hidup kami harap menjadi inspirasi bagi banyak komunitas hingga kita bisa sama-sama menjaga keberadaban bangsa kita. Mari kita jaga mata air Sungai Ciliwung ini agar kedepan tidak menjadi air mata karena ada diantara kita yang menjadi korban bencana alam,” ucap Doni kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Dia menambahkan, agar kerusakan lingkungan hidup tidak terjadi terlalu parah, maka bersama-sama kita harus membentuk satuan tugas (Satgas) lingkungan hidup.

“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian dalam mensusur sungai ataupun menjaga kelestarian lingkungan hidup, oleh karena itu kita harus bentuk Satgas Lingkungan Hidup mulai dari tingkat kabupaten hingga RW dan RT,” tambahnya.

Doni menuturkan dengan masyarakat ikut membenahi telaga, setu, danau maupun sungai ia pun berharap akan menjadi manfaat gizi dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Kalau telaga, setu, danau dan sungainya bersih kan bisa ditanami ikan hingga minimal bisa menambah asupan gizi, selain itu tempat-tempat itu bisa juga menjadi objek wisata hingga menambah pendapatan ekonomi masyarakat,” tutur Donni.

Di tempat yang sama, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan tidak hanya sungai saja yang tercemar, juga terjadi alih fungsi lahan di wilayah hulu seperti di Kawasan Puncak.

“Kami setuju untuk melibatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup, kalau untuk penertiban bangunan liar Pemkab Bogor tentunya butuh bantuan pemerintah pusat karena yang terjadi di hulu seperti Puncak pasti berpengaruh ke daerah hilir seperti DKI Jakarta,” kata Ade.

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat ini menerangkan dalam penertiban bangunan liar atau melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau garis sepadan sungai ini juga butuh peran dari pemilik lahan.

“Kalau bangunan liar itu ada di lahan Perhutani, PT Perkebunan Nusantara VIII ataupun pemegang Hak Guna Usaha (HGU) tentunya kita butuh mereka karena fungsi pengawasannya ada di mereka, kalau untuk pendataan bangunan liar saya sudah menugaskan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) serta Satpol PP,” terangnya.

Ade melanjutkan selain di aliran Sungai Ciliwung, rehabilitasi sungai ini juga dilakukan di Sungai Cileungsi, Sungai Cisadane, Sungai Cikaniki, Sungai Cidurian, Sungai Cikeas dan lainnya yang ada di Bumi Tegar Beriman.

“Rehabilitasi Sungai Ciliwung ini menjadi contoh untuk dilakukan di sungai-sungai lainnya yang ada di Kabupaten Bogor,” lanjut Ade. (*/Ki)