JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadwalkan sidang paripurna untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden (wapres) baru pada Rabu 9 Desember 2026.
Presiden Prabowo Subianto harus menyerahkan usulan dua nama cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka 14 hari sebelum 9 Desember.
Hal tersebut berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI.
“Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR,” demikian bunyi pasal tersebut.
Ketua Tim Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto juga sudah mengatakan Prabowo akan mengusulkan dua nama cawapres pada 25 November.
“Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan,” kata Bambang Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Namun, pendapat berbeda datang dari pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
Mahfud menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, tenggat waktu 14 hari itu mengacu pada hari kerja, bukan 14 hari kalender.
“(Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah “hari kerja”, bukan hari kalender,” ucap Mahfud dalam unggahannya di Instagram, Jumat (20/11).
Sehingga, jika sidang paripurna ditetapkan pada Rabu (9/12) dan hitung mundur 14 hari sebelumnya sesuai hari kerja, maka seharusnya Prabowo menyerahkan usulan dua nama cawapres paling lambat pada Kamis (19/11), bukan Rabu (25/11).
Menurut Mahfud, jika Prabowo belum menyerahkan usulan nama hingga Kamis (19/11), maka sidang paripurna pada Rabu (9/12) mendatang berpotensi tidak sah.
“Jika sampai kemarin jam 00.00 [WIB], Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” ujar Mahfud.
Mahfud menyarankan supaya jadwal sidang paripurna melantik wapres baru yang sebelumnya ditetapkan Rabu (9/12) diundur supaya sesuai dengan konstitusi yang ada.
“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” paparnya.(Cnn/Ad)
