KPI INDRAMAYU TOLAK RENCANA KENAIKAN TARIF PDAM TIRTA DARMA AYU

INDRAMAYU – Para perempuan dari berbagai kalangan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Indramayu menolak rencana kenaikan tarif air bersih Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu. Selain memberatkan, wacana kenaikan tarif dikritisi karena pelayanan yang belum maksimal.

Penolakan itu disampaikan kepada para wakil rakyat dalam audensi di gedung DPRD Indramayu, Jumat (27/1/2023). Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Indramayu Syaefudin dan sejumlah ketua serta anggota komisi DPRD.

Salah seorang perempuan asal Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Lili Marlina (34), mengatakan, rencana kenaikan tarif PDAM sebesar 30 persen sangat memberatkan. Apalagi, perempuan yang sehari-hari berjualan rumbah (pecel) itu baru akan bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

”Sebagai pedagang, kami baru mau mulai bangkit. Dagangan belum kembali ramai seperti dulu. Tapi, sekarang malah dihadapkan pada rencana kenaikan tarif PDAM,” ujar Lili.

Lili mengungkapkan, dengan kondisi dagangannya yang masih sepi, dirinya bahkan tidak mampu membayar tagihan PDAM sebesar Rp 48 ribu pada bulan lalu. Jika tarif PDAM bulan depan naik menjadi 30 persen, beban pengeluarannya akan semakin berat. Lili mengatakan, sebagai pedagang rumbah, air menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk mencuci sayuran yang akan dimasaknya. Untuk itu, dia berharap tarif PDAM tidak naik.

Hal senada diungkapkan perempuan asal Desa Totoran, Kecamatan Pasekan, Utik. Tak hanya memberatkan masyarakat, kenaikan tarif PDAM juga tidak sebanding dengan pelayanannya yang selama ini masih kurang maksimal.

“Saya sangat keberatan tarif PDAM naik, apalagi air sering gak ngocor. Bahkan, kemarin dua hari air enggak keluar sama sekali. Untung ada air hujan,” kata Utik.

Keluhan juga disampaikan Waskeni, perempuan dari Desa Gelarmendala, Kecamatan Balongan. Dia mengatakan, selama ini setiap bakda Magrib dan menjelang Subuh, air ledeng hanya keluar sedikit.
“Air keluarnya ngicir. Jadi repot,” ujar Waskeni.

Seorang perempuan asal Desa Telaga Sari, Kecamatan Lelea, Warnengsih, menambahkan, kenaikan tarif PDAM akan menambah berat beban masyarakat, termasuk petani seperti dirinya. Apalagi, petani saat ini sedang mengalami kesulitan memperoleh pupuk dan menghadapi serangan tikus pada tanaman padi. “Sekarang ditambah tarif PDAM mau naik, sedih sekali,” kata Warnengsih.

Sekretaris KPI Cabang Kabupaten Indramayu, Dina Meliyanih, mengatakan, kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Indramayu belum sepenuhnya bangkit seusai dihantam pandemi Covid-19. Karena itu, rencana kenaikan tarif PDAM sebesar 30 persen akan semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat Indramayu.

“Kami menolak kenaikan tarif PDAM. Apalagi yang paling mengalami dampak langsung dari kenaikan tarif itu adalah perempuan,” kata Dina.

Dina mengungkapkan, pihaknya pun menyoroti alasan yang disampaikan PDAM di balik rencana kenaikan tarif air ledeng. Dalam sosialisasi yang pernah dilakukan sebelumnya, PDAM berdalih tarif rata-rata yang berlaku saat ini belum dapat menutup biaya secara penuh. Selain itu, tarif yang berlaku masih di bawah tarif batas bawah yang ditetapkan oleh gubernur Jawa Barat.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Imron Rosadi mengatakan, pihaknya telah memanggil jajaran direksi Perumdam Tirta Darma Ayu dan Pemkab Indramayu pada Kamis (27/1/2023). Dalam pertemuan itu, pihaknya meminta kepada Perumdam Tirta Darma Ayu mengkaji ulang rencana kenaikan tarif air ledeng untuk golongan rumah tangga.

“Kami juga meminta agar Perumdam Tirta Darma Ayu untuk memperbaiki layanan secara optimal kepada pelanggan,” kata Imron.(*/All)