CIBINONG – Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, resmi masuk dalam nominasi desa berprestasi tingkat nasional. Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun turun langsung ke lapangan untuk meninjau efektivitas program desa serta dampaknya bagi masyarakat. Kunjungan ke kantor desa di Kabupaten Bogor tersebut berlangsung pada Jumat, (6/11/2026), sebagai bagian dari tahapan klarifikasi lapangan.
Kepala Desa Gunung Putri Daman Huri memandang kunjungan ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa selama tujuh tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan program berbasis partisipasi warga.
“Kami bukan desa terbaik, tetapi kami adalah desa yang terus berusaha untuk bisa berkontribusi mewarnai Indonesia ke depan,” kata Daman dikutip dari detik .
Ketua tim penilai, Diah Natalisa menjelaskan kunjungan langsung ini krusial untuk mencocokkan data, mengamati pelayanan, serta berdialog langsung dengan pelaksana program. Melalui cara ini, tim dapat memetakan sejauh mana program desa menjawab kebutuhan warga serta keberlanjutannya di masa depan.
Penilaian mencakup tiga aspek utama, yakni pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Tahun ini, tim penilai juga menyoroti inovasi desa dalam menggerakkan ekonomi melalui koperasi dan UMKM, mitigasi perubahan iklim, hingga langkah strategis meredam dampak inflasi. Hasil temuan lapangan nantinya akan dibawa ke rapat pleno untuk menentukan pemenang.
Di hadapan tim penilai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, Hadijana memaparkan dukungan penuh Pemkab bagi 416 desa. Mulai 2026, bantuan keuangan khusus ditingkatkan dari Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per desa.
Menurut Hadijana, kenaikan anggaran tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik di tengah adanya pengurangan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat.
Selain itu, Pemkab Bogor turut menggandeng IPB untuk mengembangkan Data Desa Presisi melalui Sekolah Pemerintahan Desa. Data yang dihimpun mencakup informasi detail warga, kondisi hunian, hingga titik koordinat wilayah.
Pemutakhiran data ini didorong mulai dari tingkat RT dan RW agar perubahan kondisi warga dapat terdeteksi lebih dini. Dengan basis data yang akurat, pemerintah desa memiliki landasan kuat dalam menyalurkan bantuan serta menentukan skala prioritas pembangunan.(*/Al)