BOGOR - Banyak masalah ditemukan untuk memajukan UMKM saat anggota DPR RI melakukan reses di Kabupaten Bogor. Persoalan perizinan dan permodalan menjadi satu fenomena saat anggota DPR RI Elly Rachmat Yasin melangsungkan reses di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2019).
Biaya perizinan yang mencapai ratusan juta rupiah diutarakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor.
"Memang banyak pelaku UMKM mengeluh tentang mahalnya perijinan yang bisa mencapai hingga Rp100 juta. Bagaimana bisa, modal dengan harga untuk dapat perijinan itu lebih mahal buat ijin," kata Elly dihadapan para pelaku UMKM.
Elly mengatakan rumit dan panjangnya birokrasi yang ditempuh juga menyulitkan UMKM menggapai kemajuan .
"Panjangnya birokrasi (izin) yang harus ditempuh menjadi pesoalan juga, dengan dibuatnya aturan omnibus law semoga akan memangkas beberapa birokrasi dapat meringankan UMKM dalam mengurus ijin," katanya.
Lebih lanjut anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Barat ini mengungkapkan, ada banyak program pemerintah pusat untuk membuka ruang pertumbuhan UMKM.
"Dalam acara rapat dengar pendapat dengan Kementrian Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, ternyata ada program-program untuk UMKM. Saya akan bawa program itu ke Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2020 dengan mekanisme yang berlaku yakni melalui dinas terkait di pemerintah daerah," kata Elly.
Anggota DPR RI Komisi VI ini menerangkan, pemerintah akan terus mendongkrak pertumbuhan UMKM agar dapat lebih berkembang lagi.
"Hampir semua kementrian dan BUMN memberikan ruang untuk pengembangan UMKM. Jadi pemerintah pusat melirik untuk setiap wilayah memajukan UMKM hingga go internasional," tandasnya.(*/Nand)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro