LAMONGAN – Warga Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Lamongan masih menunggu perkembangan proses hukum terkait kasus dugaan penggerebekan kepala desa Angely Emitasari (AE) bersama Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya, Ipda I Gusti Agus (IGA) di sebuah hotel di Batu.
Warga menyatakan akan menentukan langkah selanjutnya setelah proses hukum terhadap kasus tersebut memperoleh kejelasan.
Salah seorang warga desa setempat mengatakan, masyarakat saat ini memilih menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan. Jika sudah ada hasilnya, warga akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Camat Sukorame.
“Intine warga menunggu proses hukum yang sudah berjalan. Nanti kalau sudah ada hasil dari proses hukum, warga akan menentukan langkah selanjutnya. Baik itu lapor ke BPD dan Camat Sukorame,” ujar warga yang enggan disebut namanya, Sabtu (14/11/2026).
Di sisi lain, warga juga memberikan penilaian beragam terhadap sosok AE selama menjabat sebagai kepala desa. Menurutnya, AE dikenal cukup baik di mata masyarakat dan kerap berbagi kepada warga.
Meski demikian, warga tersebut mengaku tidak sepenuhnya terkejut dengan kabar dugaan kasus yang menyeret AE.
“AE baik di mata warga, sering berbagi. Tapi warga juga tidak heran kalau hal itu terjadi,” lanjutnya.
Hingga kini, warga masih menunggu perkembangan proses hukum sebelum menentukan sikap lebih lanjut terkait persoalan tersebut.
Diketahui, kasus ini bermula dari dugaan penggerebekan Ipda I Gusti Agus (IGA) bersama Kepala Desa (Kades) Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Angely Emitasari (AE) di sebuah kamar hotel kawasan Oro-oro Ombo, Kota Batu, pada Sabtu (7/11/2026) dini hari.
Penggerebekan itu dilakukan setelah istri sah IGA, EDA, melaporkan keberadaan suaminya ke Polres Batu.
Peristiwa tersebut kemudian berujung pada pemeriksaan terhadap IGA terkait dugaan pelanggaran kode etik. Sementara AE juga menghadapi sorotan terkait dugaan pelanggaran sebagai pejabat publik di tingkat desa, termasuk kemungkinan sanksi administratif hingga pemberhentian dari jabatan kepala desa.(*/To)