SUKABUMI – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, ternyata menyimpan rekam jejak panjang.
Praktik penggalian lubang-lubang emas liar di lereng hutan konservasi tersebut diketahui telah berlangsung secara turun-temurun selama lebih dari tiga dekade.
Kepala Desa Sukarame Marwan Hermawan mengungkapkan, penambangan ilegal di wilayahnya sudah ada jauh sebelum ia menjabat sebagai pimpinan desa, yakni sejak era 1990-an.
“Sejarah tambang ini memang sudah lama, jauh sebelum saya menjabat sebagai kepala desa. Kalau tidak salah sudah ada sejak tahun 1994, dan awalnya memang hanya aktivitas penambangan rakyat biasa,” ujar Marwan saat ditemui di Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, dikutip dari detik jabar.(13/11/2026).
Menurut Marwan, butiran emas hasil olahan warga biasanya tidak langsung dijual setiap hari karena jumlahnya yang kecil. Hasil galian tersebut terlebih dahulu dikumpulkan sebelum dibawa turun ke wilayah pesisir Palabuhanratu.
“Karena butiran emas yang didapat di lokasi terbilang kecil, biasanya ditampung dulu selama satu hari hingga satu minggu. Setelah terkumpul, baru dijual ke wilayah Palabuhanratu karena jarak ke pasar cukup jauh,” kata Marwan.
Diketahui, tim gabungan lintas instansi yang terdiri atas Balai TNGHS, Polri, TNI, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, BPBD, PT PLN, hingga Masyarakat Peduli Api menggelar operasi penertiban selama lima hari sejak 10 hingga 14 November 2026.
Dalam penyisiran di wilayah kerja Resor PTN Gunung Bodas, Seksi PTN Wilayah III Sukabumi tersebut, petugas menutup rapat 74 lubang tambang ilegal menggunakan papan kayu dan garis larangan melintas, meratakan 56 gubuk penambang, serta mengamankan bahan kimia beracun jenis sianida dan merkuri
Marwan memastikan tidak ada warga desanya yang diamankan aparat kepolisian dalam operasi penertiban tersebut. Selama ini, Pemerintah Desa Sukarame terus berupaya menekan aktivitas pertambangan liar melalui pendekatan persuasif dan imbauan di berbagai forum warga maupun acara keagamaan.
“Alhamdulillah tidak ada warga yang diamankan. Pemerintah desa juga selalu hadir dalam setiap sosialisasi bersama Taman Nasional, bahkan saat acara keagamaan seperti Maulid atau Rajaban saya selalu mengimbau warga agar berhenti menambang dan beralih ke mata pencaharian alternatif,” tuturnya.
Lokasi PETI di kawasan TNGHS disisir tim gabungan, sejumlah lubang galian resmi ditutup oleh pihak balai Foto: Syahdan Alamsyah/detikJabar
Untuk memastikan penyegelan puluhan lubang tambang benar-benar dipatuhi dan tidak kembali dibongkar, Marwan turun langsung merekam proses penutupan lubang di lapangan. Video tersebut disebarkan melalui jajaran ketua RT dan RW sebagai bukti nyata kepada warga agar tidak lagi masuk ke area tambang ilegal, terlebih saat intensitas hujan mulai tinggi.
“Operasi selama lima hari ini sudah menjadi bukti nyata. Proses penutupannya langsung saya rekam untuk diteruskan kepada para ketua RT dan RW agar mengimbau warganya masing-masing supaya tidak lagi beraktivitas di lokasi tambang,” ucap Marwan.
Di balik penutupan puluhan lubang tambang tersebut, Marwan mengakui adanya dilema ekonomi yang dihadapi warga desanya. Setelah akses menuju lubang galian ditutup total, sebagian warga kini mulai diarahkan untuk kembali menggarap lahan pertanian, meski tak sedikit pula yang mengeluhkan desakan kebutuhan sehari-hari.
“Setelah diimbau oleh pemerintah desa dan akses tambang ditutup, warga memang tidak ada pilihan lain selain kembali bertani dan bercocok tanam. Tapi urusan perut tentu berbeda, sekarang banyak warga yang mengeluh hingga ingin meminjam uang ke kepala desa karena kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.
Sebagai langkah pemulihan ekosistem hutan di sekitar desa, Marwan berencana menggerakkan masyarakat untuk melakukan penghijauan kembali di area bekas pertambangan dengan menyiapkan bibit-bibit pohon.
Namun, ia berharap pemerintah pusat bersama Balai TNGHS turut menghadirkan solusi ekonomi nyata agar pemerintah desa tidak berhadapan sendirian dengan warga di lapangan.
“Kami sudah bersiap membeli bibit pohon untuk menggerakkan warga melakukan penghijauan kembali di lokasi bekas tambang. Namun kami juga berharap ada solusi nyata dari pemerintah pusat dan pihak Taman Nasional untuk memperhatikan ekonomi warga Desa Sukarame, jangan sampai kepala desa dibiarkan berada di ujung tombak sendirian,” tutupnya.(*/Yan)