JAKARTA – Polri melanjutkan penuntasan kasus yang telah menjerat Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Rabu (11/11/2026) malam mendatangi Firli Bahuri untuk penuntasan penegakan hukum atas kasus korupsi dan pemerasan yang hingga saat ini masih menjerat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal (Brigjen) Budi Hermanto mengatakan, tim penyidik menemui Firli Bahuri yang lagi bermain bulutangkis di gelanggang olah raga (GOR). Kedatangan tim penyidik itu, sebagai respons pemangkiran berulang-ulang yang dilakukan Firli Bahuri untuk kembali diperiksa.
“Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangkat menindaklanjuti ketidakhadiran FB dalam dua kali pemanggilan pemeriksaan,” kata Budi melalui pesan singkat, Rabu (11/11/2026).
Budi menyampaikan, kehadiran tim penyidik menemui Firli Bahuri itu tak berujung pada upaya paksa ataupun penangkapan. Karena kata Budi, Firli Bahuri berjanji untuk lebih taat. “Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam rangka panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” ujar Budi.
Firli Bahuri merupakan Ketua KPK periode Desember 2019. Namun pada 2023 ia dipecat. Firli merupakan purnawirawan kepolisian dengan pangkat terakhir komisaris jenderal (Komjen). Pemecatan Firli Bahuri saat itu terkait dengan kasus hukum yang menjeratnya. Pada November 2023 Polda Metro Jaya mengumumkan Firli Bahuri sebagai tersangka terkait kasus korupsi berupa pemerasan, dalam penanganan korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Sejak penetapan tersangka itu, Firli Bahuri berkali-kali menjalani pemeriksaan. Namun tak sekalipun kepolisian menerapkan status tahanan. Dan hingga kini, kasus yang menjeratnya tak kunjung ke pengadilan. Namun Polri pernah berkali-kali berjanji untuk tetap menuntaskan kasus korupsi Firli Bahuri itu ke persidangan.
Sementara pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar mengatakan kabar penangkapan terhadap kliennya tidak benar. “Hoaks,” kata dia singkat saat dihubungi wartawan.
Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mencuat pada 2023 ketika Firli masih menjabat sebagai pimpinan lembaga antirasuah.
Perkara bermula dari laporan masyarakat pada 12 Agustus 2023 terkait dugaan pemerasan dalam penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan dan meningkatkan perkara ke tahap penyidikan pada Oktober 2023.
Pada 26 Oktober 2023, penyidik menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Firli di kawasan Bekasi dan sebuah rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Rumah di Kertanegara turut menjadi sorotan karena tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Firli.
Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka pada 22 November 2023. Dia dijerat dengan dugaan tindak pidana pemerasan atau penerimaan gratifikasi, hadiah, maupun janji terkait penanganan perkara di Kementan. Penyidik juga mengungkap penyitaan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen transaksi penukaran valuta asing senilai sekitar Rp 7 miliar.
Firli kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada 19 Desember 2023, hakim menolak gugatan tersebut sehingga penetapan tersangkanya tetap berlaku.
Di tengah proses hukum, Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga menggelar sidang etik terhadap Firli. Pada 27 Desember 2023, Dewas menyatakan Firli terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku karena berhubungan dengan SYL yang perkaranya sedang ditangani KPK. Dewas menjatuhkan sanksi berupa permintaan agar Firli mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPK.
Pada Juni 2024, nama Firli kembali disebut dalam persidangan kasus korupsi SYL. Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif Kasdi Subagyono memberikan kesaksian mengenai dugaan aliran uang Rp 800 juta kepada Firli. Keterangan tersebut menjadi bagian dari fakta persidangan yang perlu diuji dalam proses hukum.
Persoalan Firli bertambah setelah Polda Metro Jaya pada Agustus 2024 meningkatkan penyidikan perkara terkait dugaan pelanggaran Pasal 36 UU KPK. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan hubungan langsung maupun tidak langsung Firli dengan SYL, termasuk pertemuan keduanya.
Hingga November 2024, perkara dugaan pemerasan yang menjerat Firli belum dilimpahkan ke pengadilan. Berkas perkara beberapa kali dikembalikan kejaksaan karena dinilai belum lengkap. Polda Metro Jaya menyatakan penyidikan masih terus berjalan.(*/Jo)