KAB BANDUNG – Perkara penipuan modus cek kosong Rp 3 miliar yang menyeret eks Ketua Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bandung Teddy Darmansyah memasuki babak baru. Sempat bebas, kini Teddy dituntut hukuman tiga tahun 10 bulan penjara.
Tuntutan itu dibacakan langsung Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung Sima Simon Silalahi dalam sidang di PN Bale Bandung pada Rabu (11/11/2026).
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Darmansyah dengan pidana penjara selama tiga tahun dan 10 bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ujar Sima.
JPU menyatakan Teddy terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan. Menurut JPU, aksi Teddy dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Bahkan dalam aksinya, Teddy memakai nama palsu.
“Menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Undang undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan pertama,” katanya.
JPU menilai tidak ada sesuatu yang membuat meringankan terdakwa dari jeratan hukum. Namun, JPU menilai, ada beberapa hal memberatkan dari diri terdakwa.
Salah satu yang memberatkannya adalah terdakwa pernah dua kali berurusan dengan hukum. Pada tahun 2014 dan pada tahun 2022 terkait masalah pengolahan limbah B3 tanpa izin.
“Yang memberatkan, terdakwa pernah dihukum sebanyak dua kali,” kata Sima.
Dalam uraiannya, JPU menuturkan Teddy sudah menimbulkan kerugian bagi korban sebesar Rp 3 miliar. Modusnya, terdakwa memberikan cek kosong kepada korban.
“Terdakwa menikmati hasil dari perbuatannya, perbuatan terdakwa membuat korban sakit jantung,” ungkapnya.
Dia menambahkan terdakwa juga membuat laporan penjualan dan keuangan yang tidak benar. Sehingga dalam hal tersebut ada upaya untuk melakukan rekayasa laporan.
“Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyatakat, Terdakwa tidak koperatif selama persidangan. Sehingga tidak ada hal yang meringankan terdakwa,” bebernya.
“Perbuatan terdakwa membuat ketidakpercayaan investor dari luar kabupaten bandung karena banyaknya pemberitaan soal terdakwa. Yang membuat para investor enggan investasi di Kabupaten Bandung,”tandasnya.(*/He)