CIBINONG – Sebagai legislator memang harus unjuk dalam pengawasan hal ini dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor sekaligus Wakil Ketua Komisi I, KH Achmad Yaudin Sogir, melontarkan kritik keras terhadap lambannya realisasi kegiatan yang menjadi aspirasi masyarakat di wilayah Sukaraja, Cilebut Timur, dan Cilebut Barat Kabupaten Bogor. Ia mendesak Bupati Kabupetan Bogor segera mengevaluasi kinerja pejabat terkait, termasuk Kabid Penyehatan Likungan yang kerap disapa Bom Bom ( Rizki Akbar), serta meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Menurut KH Achmad Yaudin Sogir, keterlambatan pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi persoalan serius, terlebih saat ini sudah memasuki musim hujan. Program yang belum terlaksana dikhawatirkan berdampak terhadap kepentingan masyarakat, khususnya terkait kebutuhan penanganan drainase dan persoalan lingkungan.
“Lagi-lagi sistem kerja di bidang terkait dipertanyakan. Ini berdampak buruk bagi masyarakat karena sekarang sudah memasuki musim hujan, sementara kegiatan yang menjadi aspirasi warga di wilayah Sukaraja, Cilebut Timur, dan Cilebut Barat belum juga direalisasikan,” tegas KH Achmad Yaudin Sogir,Senin (26/10/2026)
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut bahkan telah memunculkan teguran dari masyarakat di daerah pemilihannya. Sebagai wakil rakyat, ia mengaku memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi warga tidak berhenti sebatas usulan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang berwenang.
“Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Aspirasi warga harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata. Kalau memang ada kendala, sampaikan secara terbuka dan jelaskan kapan pelaksanaannya. Jangan sampai program mandek dan masyarakat yang akhirnya dirugikan,” ujarnya.
KH Achmad Yaudin Sogir juga meminta Bupati Bogor mengevaluasi kinerja pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kepala daerah membutuhkan laporan yang akurat dari jajaran di bawahnya agar kebijakan dan program yang telah direncanakan tidak terhambat di tingkat pelaksana.
“Bupati harus memastikan bahwa laporan dari bawahannya sesuai dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai kepala daerah menerima informasi yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya sehingga program yang seharusnya berjalan justru mandek. Kalau pejabat tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, harus ada evaluasi tegas,” katanya.
Ia secara khusus mendesak agar kinerja Kabid Rizki Akbar diperiksa dan dievaluasi sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku. Apabila ditemukan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas atau pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, ia meminta pemerintah daerah mengambil tindakan sesuai ketentuan.
“Bupati harus berani mengambil langkah tegas. Evaluasi pejabat yang bertanggung jawab, termasuk Kabid Rizki Akbar. Jika terbukti tidak mampu menjalankan tugas atau melakukan pelanggaran, jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintahan daerah harus berjalan berdasarkan tanggung jawab, profesionalisme, dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selain mendesak evaluasi internal, KH Achmad Yaudin Sogir meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai aturan.
“APH juga harus turun tangan apabila ada indikasi pelanggaran. Lakukan penyelidikan secara profesional dan objektif. Jika ditemukan bukti pelanggaran, proses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan tanpa kejelasan,” ujarnya.
Ia menyatakan berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin untuk memantau perkembangan dan memastikan sejauh mana tindak lanjut atas persoalan tersebut. Langkah itu, menurutnya, diperlukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan dan kinerja perangkat daerah yang bertanggung jawab.
KH Achmad Yaudin Sogir mengingatkan bahwa pembiaran terhadap persoalan pelayanan publik dapat menciptakan preseden buruk bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Kepercayaan masyarakat, katanya, sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi dan menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah daerah hanya karena program yang dibutuhkan warga tidak kunjung dilaksanakan. Ini harus menjadi perhatian serius Bupati Bogor. Jika ada pejabat yang terbukti menghambat pelayanan atau tidak menjalankan tanggung jawabnya, harus ada tindakan nyata, bukan sekadar teguran,” tandasnya.(*/Du)