CIBINONG – Pemkab Bogor berencana mengintegrasikan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan pemberdayaan ekonomi. Langkah ini diambil agar warga penerima bantuan hunian tak sekadar memiliki rumah layak, namun juga mendapatkan akses bantuan usaha demi mendongkrak penghasilan keluarga.

Bupati Bogor Rudy Susmanto memaparkan rencana strategis tersebut dalam rapat evaluasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (16/11/2026). Pertemuan ini sekaligus menjadi pijakan awal dalam pembahasan Rancangan APBD 2027 bersama DPRD Kabupaten Bogor.

Rudy mengungkapkan, program Rutilahu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), maupun bedah rumah telah menyentuh belasan ribu penerima manfaat sepanjang periode 2025-2026. Ke depan, Pemkab Bogor bakal memperketat akurasi sasaran bantuan dengan merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Dengan adanya data tunggal atau DTSEN, kita pastikan penerima manfaat bedah rumah, Rutilahu, maupun BSPS masuk dalam kategori desil satu,” ungkap Rudy.

Menurut Rudy, perbaikan fisik tempat tinggal harus berjalan beriringan dengan sokongan ekonomi. Oleh karena itu, keluarga penerima manfaat wajib mendapatkan akses ke berbagai program pemberdayaan yang tersedia di masing-masing dinas terkait.

Ia mencontohkan, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki beragam skema bantuan bagi pelaku usaha. Begitu pula dengan sektor perikanan dan peternakan yang menyediakan bantuan ternak serta pengembangan usaha produktif yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

“Kita ingin memastikan mereka juga menjadi penerima program-program pemerintah tersebut. Jadi, bukan hanya rumahnya yang diperbaiki, tetapi dari sisi ekonomi masyarakat juga ikut diperbaiki bersama-sama,” tegasnya.

Rudy berharap sinergi antarperangkat daerah ini mampu membuat program penanggulangan kemiskinan jauh lebih efektif. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa papan diharapkan berkelindan dengan upaya membangun kemandirian serta kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.(*/End)

By admin