JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, menginstruksikan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga. Langkah ini untuk mengantisipasi penimbunan dan permainan harga bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Instruksi tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026. Acara berlangsung di Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Kamis (5/11).
Luthfi menegaskan pemerintah harus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok jauh sebelum kebutuhan masyarakat meningkat. Karena itu, seluruh bupati dan wali kota diminta melakukan langkah antisipasi.
Menurut dia, pengawasan harus diperketat untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga yang berpotensi merugikan masyarakat. Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu bertindak jika menemukan pelanggaran.
Pengawasan harga pangan akan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Instansi itu meliputi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, pemerintah provinsi, dan kejaksaan.
“Semuanya akan ikut bersama-sama membentuk suatu tim untuk melakukan pengawasan wilayah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/11).
Luthfi juga meminta kepala daerah memperkuat distribusi bahan pokok dari wilayah surplus ke daerah yang membutuhkan. Komoditas seperti bawang merah dan cabai perlu mendapat perhatian karena perbedaan kemampuan produksi antardaerah dapat memengaruhi stabilitas harga.
Selain itu, ia meminta badan usaha milik daerah (BUMD) mengoptimalkan peran sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani. Pemerintah kabupaten/kota didorong aktif menjalin kerja sama antardaerah, tidak hanya mengandalkan koordinasi antarpedagang.
“Bagi daerah defisit, jalin kerja sama antardaerah dengan daerah surplus. Tidak usah gengsi. Jangan pedagangnya yang koordinasi antarpedagang, kepala daerah yang koordinasi,” tegas dia.
Di sisi lain, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) diminta terus digencarkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Luthfi menyebut pengendalian inflasi bukan pekerjaan yang bisa dilakukan mendadak saat harga sudah melonjak. Pemerintah daerah, katanya, harus memiliki pemetaan stok, kebutuhan, dan jalur distribusi bahan pangan agar gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini.
Dalam rangkaian acara itu, Luthfi menyerahkan secara simbolis dukungan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah kepada 10 kelompok penerima. Penerima di antaranya Gapoktan Maju Makmur Magelang, Kelompok Perikanan Sumber Rejeki Temanggung, dan Poktan Ngudi Mulyo Kabupaten Semarang.
Penerima lain adalah Poktan Sidukuh Pemalang dan Poktan Margodadi Batang. Kelompok penerima lainnya berasal dari Temanggung, Banjarnegara, Banyumas, Sukoharjo, dan Klaten.
Selain itu, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai pasokan pangan pokok untuk pengendalian inflasi. Kerja sama ini melibatkan pelaku usaha, koperasi, badan usaha milik petani, kelompok tani, dan petani champion dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Kemitraan tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan memperlancar distribusi antardaerah. Kerja sama itu juga bertujuan menjaga stabilitas harga pangan.(*/To)