"Kami melihat dalam rilis survei-survei terakhir, kesimpulannya hanya berkutat pada isu-isu aktual. Semua mengaitkan hanya dengan kasus Nazarudin," kata Direktur Riset Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/9).
Yunarto menjelaskan, berdasarkan hasil survei nasional pihaknya, sekmentasi pemilih Partai Demokrat mayoritas adalah profesional dan rumah tangga di perkotaan. Lantaran sumber informasi mudah di dapat di perkotaan, maka informasi mengenai isu korupsi mudah didapat oleh pemilih Demokrat.
Faktor kedua, lanjut Yunarto, yakni tingkat ketidakpuasan atas kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang berdampak pada Demokrat sebagai partai penguasa. Hasil survei Charta Politika, sebanyak 41,6 persen responden menilai kurang puas dan 9 persen tidak puas sama sekali. Hanya 35,7 persen menyatakan cukup puas dan 3,8 sangat puas atas kinerja pemerintah.
Faktor ketiga, tambah dia, yakni figur SBY yang tidak bisa lagi maju dalam pilpres 2014. Padahal, 59 persen responden memilih karena figur. "Kekuatan Demokrat itu ada pada figur SBY," ujarnya.
Ketika ditanya mengapa kasus-kasus korupsi yang menjerat kader Golkar belakangan ini tak berdampak pada elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu, menurut Yunarto, hal itu terjadi karena sekmentasi Partai Golkar yakni petani, nelayan, pedagang. "Lebih tidak punya akses informasi," terangnya.
Di sisi lain, infrastruktur dan jaringan politik Golkar lebih kuat dibanding Partai Demokrat dan PDI-P. Hasil crosstabulation, Golkar sangat kuat di Indonesia bagian timur dan Kalimantan. Dukungan di Pulau Jawa terbelah tiga yakni Golkar, PDIP, dan Demokrat. Adapun di Sumatera tebelah dua yakni Golkar dan Demokrat.(*Adyt)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro