PEMILU , ANGGARAN DI PEMERINTAH RAWAN DISELEWENGKAN

SURABYA  - Volume keuangan negara terus semakin membesar. Peningkatan penyelenggara keuangan tersebut juga berpotensi terjadi penyelewengan. Apalagi menjelang tahun pemilu 2014 (Pileg, Pilpres).

Hal itu disampaikan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman di sela acara Forum komunikasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), dan aparat penegak hukum (APH) dengan tema

'Mewujudkan akuntabilitas, meningkatkan kinerja, menuju pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berdaya saing' di Hotel Bumi Surabaya,  (3/12).

"Penyelenggaraan keuangan negara semakin bertambah dari tahun ke tahun, yang bisa menimbulkan kecenderungan peningkatan resiko atas pengelolaan keuangan negara, terutama menjelang pemilu Tahun 2014," katanya.

Anggaran yang rawan dan beresiko terjadi dugaan penyelewengan seperti pelaksanaan Belanja bantuan sosial (bansos) hibah, belanja modal maupun belanja barang.

"Penyelenggaraan forum ini merupakan salah satu bentuk pelembagaan kerjasama antara BPK dengan aparat pengawas intern pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengefektifkan satuan pengawas intern pemerintah," tandasnya sambil menambahkan, forum ini juga untuk menekan pelanggaran atas kepatuhan pengelolaan keuangan negara.(*Bag)