PEMERINTAH TIDAK MELARANG OBAT BERSERTIFIKASI HALAL

JAKARTA - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi membantah bahwa dirinya menolak adanya sertifikasi halal untuk obat-obatan dan vaksin. Nafsiah mengaku justru mengkhawatirkan pasien yang membutuhkan obat tapi tidak mendapatkannya karena obat masuk dalam sertifikasi halal.

"Kerisauan saya hanya ini, kalau misalnya seseorang itu tidak boleh, Sekarang kan ada beratus ribu obat dan vaksin, mereka tidak bisa semuanya bersertifikat halal. Kalau pasien tidak boleh, terus bagaimana kalau tidak ada obat lain. Itu saja kerisauan saya. Kalau misalnya, ada apa-apa dengan pasiennya yang harusnya membutuhkan obat itu, siapa yang menanggungnya?" jelas menkes.

Menkes mengatakan beberapa obat tidak langsung mengandung gelatin babi. Ia menjelaskan, hanya beberapa zat di dalamnya. Namun, itu sudah diolah sedemikian rupa. Ia mengatakan, tidak bisa pemerintah langsung menarik semua obat yang dibutuhkan pasien hanya karena ada sertifikasi halal.

Jelasnya, bisa merugikan pasien yang membutuhkannya. Apalagi Indonesia juga banyak mendapatkan impor dari luar negeri karena beberapa obat tidak ada di Indonesia.

"Saya enggak pernah bilang, tidak boleh pakai sertifikasi halal. Hanya mohon pertimbangannya. Kita juga harus ingat pada pasien yang butuh. Ada beberapa obat yang di dalam prosesnya itu memang mengggunakan zat-zat yang berasal dari babi. Tetapi itu sudah bio affraction, tidak lagi dari bentuk yang sama dengan di babi," imbuhnya.

Menkes mengatakan di Kementerian Kesehatan ada majelis khusus untuk menjalankan syariat Islam, yaitu Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara (MPKS). Dapat menentukan boleh tidaknya penggunaan beberapa obat tersebut. Oleh karena itu, ia mengatakan, pemerintah tidak pernah melarang adanya sertifikasi halal.

"Saya bukan ahli agama, kami ada majelis MPKS, syariat. Tapi untuk saya adalah kalau pasien tidak boleh, terus bagaimana kalau tidak ada obat lain. Bagaimana? Itu saja kerisauan saya," tanya Menkes.(har)