Kemarahan Rakyat Akan Meluap Bila Ketidakadilan Terus Terjadi

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengingatkan, bila tidak mau mengoreksi diri dan segera melakukan pembenahan, maka pemerintah harus siap dengan konsekuensi menghadapi kemarahan rakyat yang terus-menerus melihat ketidakadilan yang terjadi terhadap mereka.

Menurut pemimpin ormas Islam terbesar di tanah air ini, pemerintah semestinya mengoreksi diri, termasuk aparatur negara penegak hukum yang berada di bawah langsung kendali eksekutif, seperti kejaksaan dan kepolisian, agar memperbaiki diri dan bertindak adil terhadap rakyat. "Bila tidak, rakyat pasti marah dan berani menghadapi pemerintah," kata Said, Jumat (6/1/2012) di Jakarta.

Said mengatakan, hari-hari ini rakyat terus dipertontonkan tindakan yang jauh dari rasa keadilan oleh aparatur negara. Mulai dari kasus pencurian sandal jepit dengan terdakwa anak berusia 15 tahun, konflik petani dengan polisi di Mesuji, baik Lampung maupun Sumatera Selatan, hingga penembakan terhadap rakyat oleh polisi saat mereka berunjuk rasa menentang kehadiran perusahaan tambang di Bima, Nusa Tenggara Barat.

"Rakyat pasti marah ketika pemerintah terus membiarkan ketidakadilan yang dilakukan aparatur negara. Jadi, demi nama baik pemerintah dan aparat negara, khususnya polisi, sebaiknya mereka mulai berbenah memperbaiki diri," tutur Said.

Menurut Said, rakyat tidak bisa merasakan keadilan jika setiap hari dipertontonkan ketidakadilan di hadapannya. Pencuri sandal jepit butut seperti AAL, remaja berusia 15 tahun, divonis bersalah sementara koruptor yang merugikan uang negara dan mencuri dari rakyat miliaran hingga triliunan rupiah kadang melenggang bebas. Malah, kalaupun dihukum, vonisnya sangat ringan.

"Pada kenyataannya yang korupsi miliaran sampai triliunan rupiah hanya dihukum satu atau dua tahun. Rasa kemanusian kita terusik. Bukan berarti mencuri sandal tidak salah, tetapi hukum juga harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan masyarakat," ungkap Said dengan nada prihatin. (DAV)