Kader Demokrat di Daerah Ungkap Politik Uang di Kongres Bandung

JAKARTA - Politisi Partai Demokrat di daerah yang menguak politik uang saat Kongres II PD di Bandung bertambah. Setelah mantan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Minahasa Diana Maringka, giliran eks Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulut Bidang Kominfo, Herdie Togas, memberikan pengakuan serupa. Uang Rp 30 juta dan Blackberry yang digelontorkan kubu Anas, dia umpamakan sebagai uang muka menjelang hari pemilihan ketua umum Demokrat.

"DPC-DPC sudah mendapat uang muka di awal kongres, jumlahnya bervariasi ada yang Rp 30 juta dan juga lebih ditambah Blackberry. Plus nomor yang sudah disediakan, jadi mereka dikontrol terus," kata Herdie saat berbincang dengan wartawan, Kamis (9/2/2012). Herdie mengungkapkan, suasana kongres di Bandung 2011 lalu yang saat itu bak pasar tradisional.

Tiga Kubu yang mengusung calonnya masing-masing (Anas, Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie) saling berebut simpati kader-kader dari Sulawesi Utara. Mereka, kata Herdie, saling meminta pengkondisian dari kader Sulut agar dapat memilih calon yang akan maju menjadi ketua umum. "Tapi yang paling agresif itu kubu AU (Anas Urbaningrum)," papar Herdie yang saat ini tidak duduk di struktur DPD Demokrat Sulut.

Saat ditanya siapa orang yang maju untuk mengkondisikan pemilihan Anas dalam kongres, Herdie menyebut satu nama yang sama dengan yang disebut oleh Diana Maringka. "Dia anggota DPR dari Sultra," katanya sambil menyebut nama orang yang dimaksud.

Sebelumnya, mantan Ketua DPC Minahasa Tenggara Diana Maringka, mengakui adanya politik uang dalam pemilihan kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) 2010 lalu. Diana mengakui, saat Kongres PD II tahun 2010 di Bandung, dia kebagian uang Rp 30 juta, US$ 7.000 dan sebuah Blackberry. Dia siap mengembalikan semua bonus itu ke kubu Anas.

Terkait hal itu, kubu Anas Urbaningrum lewat Benny K Harman (Wakil Sekjend) dan Ahmad Mubarok (anggota Dewan Pembina), telah menyangkal tudingan politik uang itu. "Itu rekayasa," tangkis Benny, yang juga ketua Komisi III DPR. (DAV)