Informasi studi banding ke Bali itu berdasarkan surat permohonan pengajuan izin Dinkes no 800/1225- Um pada 28 Februari 2012 lalu. Dalam surat tersebut, Dinkes minta izin melakukan studi banding ke puskesmas Denpasar dengan melibatkan seluruh ketua UPT puskesmas se-Kabupaten Bogor.
Namun, kunjungan kerja yang rencananya dilakukan selama tiga hari itu diduga proyek siluman. Karena, tidak semua kepala UPT turut serta hal inilah membuat seperti kunker yang mengada - ada .
Pantauan dilapangan , lokasi pemberangkatan peserta studi banding pun dirahasiakan. Setelah apel pagi pada Jumat (9/3), beberapa pegawai Dinkes yang ikut melancong ke Bali, satu per satu meninggalkan ruangan kerjanya.
“Habis apel rutinan, mereka langsung berangkat, tapi kami tidak tahu tempat keberangkatannya,” jelas salah seorang staf yang tidak diajak pelesiran.
Informasi lainnya ,dana studi banding tiap UPT yakni Rp2,8 juta. Artinya, dana yang terkumpul dari 40 UPT sekitar Rp112 juta. Padahal, tidak semua kepala UPT ikut dalam kunjungan tersebut.
Saat dikonfirmasi ke salah satu staf kepegawaian Dinkes, staf tersebut mengaku tak mengetahuinya. “Kami tidak tahu-menahu mengenai pungutan biaya itu,” tutur salah seorang staf bagian umum dan kepegawaian.
Mendengar kabar itu, berbagai tanggapan miring pun berdatangan. Aldi Supriadi dari LSM Komite Pemantau Pembangunan menyayangkan studi banding yang terkesan jalan-jalalan dan tidak pada tempatnya karena kunker seharusnya bukan tepat pada hari libur tapi hari kerja .
“Kalaupun mengatas namakan tugas dinas, ini hanya akal-akalan. Sejatinya ingin berlibur gratis dan melihat pulau bali tetapi memakai nama kunker para pejabat Dinkes sudah hilang rasa malu terhadap masyarakat Kabupaten Bogor ,” jelas Sekrtaris LSM KPP ini . (Art)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro