Berita Daerah

BANDUNG – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendorong keterbukaan informasi dan transparansi terkait posisi rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Menurut Dedi Mulyadi, pihaknya mulai Senin (27/10/2025) ini akan mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media . “Betul (akan diposting setiap hari),” ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, langkah ini sudah diawali pihaknya saat polemik tudingan mengendapkan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Untuk keterbukaan, Dedi pekan lalu membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun. “Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” katanya.

Dedi Mulyadi mengatakan keterbukaan anggaran sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Budaya terbuka ini dipastikan kembali dijalankan saat ia memimpin Jabar. “Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” katanya.

Di Media Sosial, Dedi mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar. Dari sisi penerimaan tercatat setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar lebih.

Lalu sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.

Selain itu, dirinci juga belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 10,2 miliar, belanja hibah Rp4,080 miliar. Sementara belanja modal mencapai Rp20,3 miliar, belanja bantuan keuangan desa Rp11,050 miliar.

Menurut Dedi, hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp7,5 triliun. Rencananya sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya. “Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Dedi menyebut belanja publik di era pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan, bahkan nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.(*/He)

SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah (Jateng) telah menerbitkan rekomendasi pengembalian dana untuk pemerintah provinsi dan 35 pemerintah daerah di Jawa Tengah (Jateng) menyusul hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2024. Total dana yang harus dikembalikan mencapai Rp 96 miliar.

“Untuk pemeriksaan LKPD kemarin, kita (temukan) banyak terkait dengan kekurangan volume. Misalkan dari pengerjaan satu kegiatan di entitas pemeriksaan, di mana rekomendasi kita ada seperti pengembalian dan sebagainya yang sudah kami sampaikan tadi. Dari 36 entitas itu temuan kita nilainya Rp 96 miliar kurang lebih,” ungkap Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi H Rahmatullah ketika diwawancara di Kota Semarang, Selasa (21/10/2025).

Dia menerangkan, dana yang mesti dikembalikan ke negara biasanya berasal dari anggaran belanja pemerintah daerah terkait. “Ini biasanya dari belanja. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, itu kita temukan adanya misalkan kelebihan-kelebihan bayar,” ucapnya.

“Kalau berkaitan dengan infrastruktur, mungkin kekurangan volume. Kalau untuk pembayaran honor, misalkan kelebihan pembayaran, dan sebagainya. Itu yang dikembalikan,” tambah Luthfi.
Kendati demikian, dia menambahkan bahwa kebanyakan dana yang harus dikembalikan 35 pemerintah daerah dan Pemprov Jateng berasal dari proyek-proyek infrastruktur. Menurut Luthfi, dari Rp 96 miliar yang harus disetorkan ke kas negara, baru Rp 44 miliar yang terealisasi. “Sisanya masih dalam proses,” ujarnya.

Ketika ditanya pemerintah daerah mana saja di Jateng yang harus mengembalikan dana kelebihan bayar terbanyak, Luthfi belum dapat menyampaikan dengan alasan masih menyusun datanya. Kendati demikian, Luthfi menyebut pelaksanaan rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah di Jateng terkait LKPD 2024 sudah cukup optimal.

“Sejauh ini secara rata-rata keseluruhan sudah bagus, mencapai angka 93 persen secara akumulasi keseluruhan dari 36 entitas, terdiri dari 35 pemerintah kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi,” kata Luthfi.(*/D To)

BANDUNG BARAT – Kasus dugaan keracunan massal usai mengkonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat bukan hanya di wilayah Cipongkor. Tapi menyasar siswa SMKN 1 di wilayah Cihampelas.

Kasua keracunan ketiga di Bandung Barat ini menelan korban sekitar 60 orang siswa SMK 1 Cihampelas, Kecamatan Cihampelas. Para siswa datang ke Puskesmas dengan keluhan medis mual, pusing, dan sesak napas.

“Betul korban sementara ada 60 orang. Mereka merupakan siswa SMKN 1 Cihampelas. Sekarang sedang proses penanganan,” kata Kepala Puskesmas Cihampelas Edah Jubaidah saat dihubungi.

Menurutnya, para siswa mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang dibagikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Mekarmukti, Cihampelas. Mereka mengkonsumsi menu berupa kentang, lotek kacang, telur rebus serta buah pisang.

Mereka mengkonsumsi paket MBG sekitar pukul 09.00 WIB kemudian merasakan mual dan pusing sekitar pukul 11.00 WIB. “Alhamdulillah dari puluhan korban sekarang kondisinya mulai membaik. Tapi para korban lain masih terus berdatangan,” ucap dia.

Sementara itu, Sekda Bandung Barat Ade Zakir membenarkan terkait keracunan MBG di Desa Mekarmukti, Cihampelas. Menurutnya, SPPG pemasok MBG berada di Kampung Sayuran, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas.

Ade menilai angka jumlah korban keracunan di Cihampelas diprediksi bisa bertambah karena porsi MBG mencapai 1.653 dengan sasaran 450 bagi SMKN Cihampelas, 405 bagi SD 1 Cihampelas, 177 di MI Mande, MTS Mande 396 porsi, dan MA Mande 226 porsi.

“Kita antisipasi apabila jumlah korban bertambah, kita sediakan beberapa pusat penanganan. Mulai dari puskesmas atau atau beberapa rumah sakit terdekat,” kata Ade Zakir.(*/He)

INDRAMAYU – Tragedi yang terjadi di Indramayu membuat sontak masyarakat di sekitarnya. Lima orang yang masih sekeluarga ditemukan tewas di dalam rumah mereka di Jalan Siliwangi Nomor 52, Kelurahan Paoman, Kecamatan/Kabupaten Indramayu. Mereka ditemukan terkubur dalam satu lubang.

Temuan kelima jenazah yang masih satu keluarga itupun menggegerkan warga. Sejak pertama ditemukan pada Senin (1/9/2025) petang, warga berbondong-bondong menuju lokasi.

Kelima korban terdiri dari Sahroni (75 tahun), Budi (45) yang merupakan anak dari Sahroni, Euis (40) istri dari Budi, dan kedua anak dari pasangan Budi dan Euis yang berumur delapan tahun dan delapan bulan.

Pemilik bengkel yang tepat berada di seberang rumah korban, Sukarta (40), mengatakan, para korban selama ini bersikap tertutup dan jarang bergaul. Ia pun hanya ngobrol sekadarnya jika kebetulan pemilik rumah menyervis motor di bengkelnya.

“Paling lihat Pak Hajinya (Sahroni) yang tiap waktu sholat ke luar rumah untuk pergi ke masjid. Tapi memang sudah beberapa hari nggak lihat,” kata Sukarta kepada mengatakan pada awak media , Selasa (2/9/2025).

Sukarta mengaku tidak melihat keberadaan kelima korban sejak sekitar Kamis pekan kemarin. Namun, ia pun tidak menyadari hal tersebut karena para korban bersikap tertutup dan jarang ke luar rumah.

Sukarta menjelaskan, pada Minggu (31/8/2025), ia melihat kucing milik korban mendatangi bengkelnya. Padahal, kucing tersebut sebelumnya tak pernah melakukan hal itu.

“Kucing itu terus mengeong-ngeong seperti mau ngasih tahu sesuatu. Saya pikir awalnya minta makan, tapi dikasih makan nggak mau. Terus kucing itu masuk (ke rumah korban) lagi,” tutur Sukarta.

Sukarta juga pada Senin (1/9/2025) siang mencium bau bangkai. Ia berusaha mencari sumber bau tersebut namun tak menemukannya.

Sukarta lantas menyadari ketidakhadiran pemilik rumah saat ada ibu-ibu yang datang menanyakan keberadaan korban pada Senin (1/9/2025) siang. Menurut ibu-ibu tersebut, korban sulit dihubungi sejak beberapa hari terakhir.

Sukarta pun kaget saat semalam tiba-tiba mendapat informasi bahwa kelima korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

“Ya kaget. Sepanjang bengkel saya buka dari pagi sampai jelang magrib, nggak melihat hal mencurigakan atau teriakan dari dalam rumah korban,” ucap Sukarta.

Hingga kini, kasus itu masih ditangani Satreskrim Polres Indramayu. Sedangkan kelima korban dibawa ke RS Bhayangkara Indramayu untuk proses otopsi.(*/As)

CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, membebaskan pokok dan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 dan sebelumnya bagi masyarakat di seluruh wilayah Cianjur, sehingga wajib pajak cukup membayar kewajiban tahun berjalan atau 2025. Bupati Kabupaten Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian di Cianjur, Ahad (18/8/2025), mengatakan, pihaknya mendukung program pembebasan PBB yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menerapkan hal yang sama di Cianjur, sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajak tahun 2025.

“Kami mendukung penuh program Pemprov Jabar, sehingga wajib pajak di Cianjur cukup membayar PBB tahun 2025, sedangkan pokok dan denda tahun-tahun sebelumnya dibebaskan, ini berlaku sampai tanggal 31 Agustus,” katanya.

Pihaknya berharap dengan dibebaskannya pokok dan denda PBB di tahun-tahun sebelumnya, dapat meningkatkan minat warga dalam membayar PBB di tahun ini dan ke depan, tanpa harus membayar tunggakan PBB yang selama ini belum dibayarkan. Di mana pembebasan pajak PBB tidak jauh berbeda seperti kebijakan sebelumnya yaitu pembebasan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga pihaknya meminta masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membayar kewajiban pajak-nya tepat waktu.

“Pembebasan PBB berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900/KEP.320-Bapenda/2025, di mana pembebasan pokok dan denda berlaku untuk pribadi bukan badan buku 1,2,3,4, dan 5 yang melakukan pembayaran tahun 2025 dari tanggal 17-31 Agustus,” kata Wahyu.

Wahyu menegaskan pembebasan pokok dan denda PBB diberikan guna meringankan beban masyarakat dalam rangka HUT KE-80 RI dan Hari Jadi Cianjur Ke-348, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat wajib pajak untuk segera membayar PBB.

“Segera bayarkan PBB tahun ini karena setiap pajak yang diberikan akan kembali dipergunakan dalam berbagai program yang dapat dirasakan langsung masyarakat di Kabupaten Cianjur mulai dari utara hingga selatan,” katanya.

Seperti diberitakan dalam rangka menyambut HUT KE-80 RI Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengimbau bupati dan wali kota untuk membebaskan tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari tahun 2024 ke bawah.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau atau mengajak karena kewenangan-nya ada di Bupati dan wali kota untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung tahun 2024 ke belakang,” kata Gubernur Jabar.

Dia menjelaskan pembebasan pajak PBB untuk kabupaten dan kota bersifat imbauan, untuk membangun spirit dan meringankan beban berat bagi masyarakat seharusnya diringankan dan selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan.(Antara)

PURWOREJO – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi memerintahkan Bupati Pati Sudewo segera membuka dialog dengan warganya. Hal itu terkait penolakan masyarakat Pati atas naiknya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen dan rencana mereka menggelar demonstrasi untuk menentang kebijakan tersebut.

“Harus dibuka keran komunikasi. Saya sudah sampaikan ke Bupati Pati untuk dibuka komunikasi dengan masyarakat terkait dengan komplain publik di wilayahnya. Itu untuk menjaga kondusivitas,” kata Luthfi di Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, saat merespons pertanyaan media terkait polemik dinaikannya PBB-P2 hingga 250 persen oleh Bupati Pati, Kamis (7/8/2025).

Menurut Luthfi, proses sosialisasi dan komunikasi harus dilakukan Bupati Pati, khususnya dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana. “Kita gandeng bersama-sama, tidak usah terjadi adanya demo-demo yang sifatnya nanti justru merugikan persatuan dan kesatuan wilayah Pati khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya,” ucapnya.

Sementara terkait keputusan Bupati Pati menaikkan PBB-P2 tahun 2025 hingga 250 persen, Luthfi mengingatkan bahwa kenaikan pajak tersebut tidak boleh membebani masyarakat. “Tidak boleh membebani masyarakat. Sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan,” ujar Luthfi.

Menurut Luthfi, langkah Sudewo menaikkan PBB-P2 juga minim sosialisasi. Hal itu yang kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat. “Bupati Pati sudah saya lakukan koordinasi, kemudian sudah saya perintahkan juga, karena (isu) ini sudah menjadi trending topic,” ucapnya.

Keputusan Bupati Pati Sudewo menaikkan PBB-P2 tahun 2025 hingga 250 persen telah menulai penolakan dari warga di daerahnya. Sudewo beralasan, keputusan terkait PBB-P2 itu diambil karena pajak tersebut sudah tidak mengalami kenaikan selama 14 tahun terakhir.

Sudewo mengatakan bahwa keputusannya menaikkan pajak sudah bulat. Dia bahkan menantang warganya untuk menggelar demonstrasi jika memang tak setuju dengan kebijakannya. Sudewo menyatakan tidak akan gentar meski didemo 50 ribu orang.

Pernyataan Sudewo telah memantik kegusaran masyarakat Pati. Mereka berencana menggelar demonstrasi pada 13 Agustus 2025 mendatang.(*/D To)

DENPASAR – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry CH Bangun melantik pengurus baru PWI Provinsi Bali dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar pada Selasa 22 Juli 2025 di Denpasar.

Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta serta sejumlah pejabat penting di Bali turut hadir menyaksikan pelantikan. Dalam sambutannya, Giri Prasta turut serta mendukung upaya-upaya dalam mendukung kebebasan pers.

“Pers adalah pilar penting dalam pembangunan. Teman-teman telah mewarnai seluruh pelosok Bali dan ikut berperan besar dalam mendukung pembangunan daerah,” ungkapnya.

Sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung kerja pers, Giri juga mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menganggarkan Rp2,7 Miliar untuk mendukung kegiatan pers.

Ia juga mendorong penguatan sumber daya manusia di bidang wartawan dengan sekolah jurnalistik. Hal ini salah satunya menghindari maraknya wartawan abal-abal.

Baginya, seiring dengan kemajuan teknologi, adanya Artifisial Intelijen serta metaverse, penguatan SDM wartawan juga penting. Ia merasa penting pemerintah tetap menjalin sinergi dengan wartawan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry CH Bangun sepakat dengan komitmen Pemprov Bali dalam menjaga kebebasan awak media dalam bertugas.

“Tugas wartawan tidak hanya menulis berita dan menyampaikan informasi, tapi ikut mengawal kedaulatan bangsa,” kata Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun

Namun ia tetap memberi batasan, bahwa segala pergerakan wartawan wajib mengikuti kode etik dan semangat kebangsaan. Hal ini menurutnya harus disepakati bersama oleh seluruh wartawan.

Ketua PWI Provinsi Bali, Wayan Dira Arsana mengapresiasi peran dan kehadiran Pemerintah Provinsi Bali dalam memberi ruang yang luas untuk wartawan menjalankan kerjanya.

Soal sekolah jurnalistik, ia siap bersinergi bersama pemerintah dalam menyukseskan hal tersebut. Melalui momentum tersebut, ia juga mengapresiasi seluruh pengurus PWI yang setia menjaga marwah PWI. Ke depan, ia ingin PWI semakin kuat dan solid baik di internal maupun eksternal.

“Terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung kami selama ini, terimakasih seluruh tokoh-tokoh yang selalu membimbing kami, kami harapkan sinergi ini dapat berkelanjutan,” pungkasnya. (*/Gio)

YOGYAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, pihaknya akan memeriksa peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah itu dilakukan usai ada temuan perihal ratusan ribu rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk permainan perjudian daring atau judi online (judol).

“Katakanlah dia ikut program PKH, lalu rekeningnya ketahuan dibuat main judol, ya, kita akan periksa bagaimana peran pendamping,” ujar menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (17/7/2025).

Dari hasil pencocokan data, lanjut Mensos, sebanyak 571 ribu rekening penerima bantuan sosial (bansos) diketahui memiliki irisan dengan data pemain judol.

“Kalau sampai kebobolan kayak begitu bagaimana? Kita akan periksa, peran pendampingnya kita lihat,” ujar dia.

Temuan itu merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kedua institusi menyinkronkan data penerima bansos dengan data pemain judi online.

“Kami memang yang datang ke PPATK, seizin Presiden, untuk diperiksa seluruh rekening yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial,” ucapnya.

Proses tersebut melibatkan lebih dari 28 juta nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos yang dikirimkan Kemensos untuk disandingkan dengan NIK para pemain judol.

PPATK mencatat lebih dari 7,5 juta transaksi terkait dengan nilai total mendekati Rp1 triliun. Gus Ipul mengaku terkejut dengan temuan itu.

“Itu benar-benar mengagetkan kita, karena memanfaatkan bansos untuk kepentingan lain. Bansos itu kan sifatnya sementara dan sudah jelas peruntukannya. Tidak bisa digunakan untuk yang lain, apalagi untuk judol,” ujar Gus Ipul.

Dia memastikan bakal memberikan sanksi tegas bagi penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan itu. Hingga kini, Kemensos telah menerima surat resmi dari PPATK dan masih mendalami data tersebut.

“Kita sedang selidiki, kita sedang pastikan, kalau memang melakukan pelanggaran ya tidak akan mendapatkan Bansos lagi. Kita pertimbangkan untuk kita coret,” ujar dia.

Seperti diwartakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.(antara)

CIREBON – Manajemen Persib Bandung menolak bonus yang berasal dari sumbangan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang tidak sesuai janji sebesar Rp 1 miliar. Bonus itu sebelumnya dijanjikan oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, sebagai hadiah kemenangan Persib Bandung sebagai juara Liga I BRI Indonesia.

Menanggapi penolakan itu, gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) pun memberikan penjelasan. Menurutnya, bonus sebesar Rp 2 miliar yang dijanjikannya itu bersumber dari uang pribadinya Rp 1 miliar dan patungan ASN Pemprov Jabar Rp 1 miliar.

“Janji (bonus Rp 1 miliar) dari saya pribadi sudah saya tunaikan di depan anggota DPRD,” ujar Dedi, saat ditemui di Cirebon, akhir pekan ini.

Sedangkan sisa Rp 1 miliar lainnya, Dedi mengaku telah memerintahkan Sekda Jabar, Herman Suryatman, untuk mengoordinasikan para ASN Pemprov Jabar agar memberikan sumbangan secara sukarela.

“Sumbangan sukarela (dari ASN) ditargetkan Rp 1 miliar. Tetapi ada kalimat berikutnya, kalau tidak mampu, jangan dipaksakan, apalagi ngambil yang bukan haknya. Jadi kalau ASN mampunya segitu, ya gak papa segitu saja,” ucap Dedi.

Seperti diketahui, manajemen Persib Bandung diketahui menolak bonus juara Liga I BRI Indonesia dari sumbangan ASN Pemprov Jabar yang tidak sesuai janji sebesar Rp 1 miliar. Total sumbangan yang terkumpul dari ASN hanya mencapai Rp 365.525.000.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) H Umuh Muchtar mengatakan manajemen menolak uang bonus dari sumbangan ASN Pemprov Jabar. Ia merasa khawatir sumbangan tersebut menjadi masalah di masa mendatang ke depan.

Ia menyebut Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman sudah berkoar-koar tentang uang yang dijanjikan senilai Rp 1 miliar. Namun, uang tersebut hanya mencapai Rp 365 juta.

“Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak,” ucap dia, Jumat (27/6/2025).

Untuk menghindari konflik, ia menyebut manajemen memutuskan untuk menolak dan mengembalikan uang yang sudah diberikan Pemprov Jabar. “Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp 1 miliar,” kata dia.

Umuh mengatakan Pemprov Jabar tampak terbebani dengan janji bonus yang sebelumnya dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat pawai Persib juara. H Umuh meminta pemerintah jangan asal berjanji memberikan bonus miliaran jika sulit untuk direalisasikan.

“Saudara Herman, Sekda Jabar hati-hati ya, uang Rp 1 miliar itu nggak susah karena dia menyusahkan sendiri,” kata dia.

Umuh menegaskan klub akan tetap menolak bonus yang diberikan Pemprov Jabar meski nominal terkumpul Rp 1 miliar. Sebab riskan pertanggungjawabannya.

“Ditolak. Karena apa? Riskan, kecuali ada rinciannya,”ungkapnya.(*/Hen)

CIREBON – Manajemen Persib Bandung menolak bonus yang berasal dari sumbangan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang tidak sesuai janji sebesar Rp 1 miliar. Bonus itu sebelumnya dijanjikan oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, sebagai hadiah kemenangan Persib Bandung sebagai juara Liga I BRI Indonesia.

Menanggapi penolakan itu, gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) pun memberikan penjelasan. Menurutnya, bonus sebesar Rp 2 miliar yang dijanjikannya itu bersumber dari uang pribadinya Rp 1 miliar dan patungan ASN Pemprov Jabar Rp 1 miliar.

“Janji (bonus Rp 1 miliar) dari saya pribadi sudah saya tunaikan di depan anggota DPRD,” ujar Dedi, saat ditemui di Cirebon, akhir pekan ini.

Sedangkan sisa Rp 1 miliar lainnya, Dedi mengaku telah memerintahkan Sekda Jabar, Herman Suryatman, untuk mengoordinasikan para ASN Pemprov Jabar agar memberikan sumbangan secara sukarela.

“Sumbangan sukarela (dari ASN) ditargetkan Rp 1 miliar. Tetapi ada kalimat berikutnya, kalau tidak mampu, jangan dipaksakan, apalagi ngambil yang bukan haknya. Jadi kalau ASN mampunya segitu, ya gak papa segitu saja,” ucap Dedi.

Seperti diketahui, manajemen Persib Bandung diketahui menolak bonus juara Liga I BRI Indonesia dari sumbangan ASN Pemprov Jabar yang tidak sesuai janji sebesar Rp 1 miliar. Total sumbangan yang terkumpul dari ASN hanya mencapai Rp 365.525.000.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) H Umuh Muchtar mengatakan manajemen menolak uang bonus dari sumbangan ASN Pemprov Jabar. Ia merasa khawatir sumbangan tersebut menjadi masalah di masa mendatang ke depan.

Ia menyebut Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman sudah berkoar-koar tentang uang yang dijanjikan senilai Rp 1 miliar. Namun, uang tersebut hanya mencapai Rp 365 juta.

“Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak,” ucap dia, Jumat (27/6/2025).

Untuk menghindari konflik, ia menyebut manajemen memutuskan untuk menolak dan mengembalikan uang yang sudah diberikan Pemprov Jabar. “Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp 1 miliar,” kata dia.

Umuh mengatakan Pemprov Jabar tampak terbebani dengan janji bonus yang sebelumnya dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat pawai Persib juara. H Umuh meminta pemerintah jangan asal berjanji memberikan bonus miliaran jika sulit untuk direalisasikan.

“Saudara Herman, Sekda Jabar hati-hati ya, uang Rp 1 miliar itu nggak susah karena dia menyusahkan sendiri,” kata dia.

Umuh menegaskan klub akan tetap menolak bonus yang diberikan Pemprov Jabar meski nominal terkumpul Rp 1 miliar. Sebab riskan pertanggungjawabannya.

“Ditolak. Karena apa? Riskan, kecuali ada rinciannya,”ungkapnya.(*/Hen)

YOGYAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pengajuan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) yang digagas oleh Tim 9 Garuda Plus. Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung pada Rabu, 18 Juni 2025, di Kantor PWI DIY, Jalan Gambiran 45, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta.

Audiensi ini dihadiri langsung oleh inisiator HKN, Nano Asmorondono, beserta sejumlah tokoh budaya nasional seperti Yani Saptohoedojo, Yati Pesek, Ahmad Charris Zubair, Ariyanto, Isti Sri Rahayu, dan Isti Muryani. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Ketua PWI DIY, Hudono, bersama jajaran pengurus PWI DIY, antara lain Mussahada, Widyo Suprayogi, Nadi Mulyadi, Heri Susanto, Agus Susanto, dan Yulia Puspitasari.

Hudono menegaskan bahwa PWI DIY selalu terbuka mendukung program-program yang berorientasi pada kepentingan publik dan penguatan identitas bangsa. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap berkontribusi melalui pemberitaan yang objektif, akurat, dan mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik.

“Saya sangat mendukung, merespons, dan memberikan apresiasi atas inisiatif pengajuan Hari Kebudayaan Nasional ini. Kami siap mengawal prosesnya dengan mengerahkan jurnalis yang kompeten,” ujar Hudono.

Dalam pemaparannya, Nano Asmorondono menjelaskan bahwa pengusulan Hari Kebudayaan Nasional bukan sekadar simbol, melainkan bagian penting dalam membangun jati diri bangsa dan memperkuat diplomasi budaya Indonesia di kancah internasional.

“Kebudayaan bukan semata seni, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, kreativitas, adat istiadat, dan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa,” tegas Nano.

Sementara itu, Ahmad Charris Zubair menekankan bahwa kebudayaan adalah sistem nilai yang menciptakan harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, alam semesta, dan dirinya sendiri. Ia menilai penetapan HKN sangat strategis untuk memperkuat identitas nasional dan membangun kepercayaan diri kolektif bangsa.

Tanggal 17 Oktober diusulkan sebagai Hari Kebudayaan Nasional, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tentang lambang negara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna historis dan simbolis dalam perjalanan budaya Indonesia.

Tim 9 Garuda Plus telah melaksanakan berbagai langkah konkret untuk mengawal pengajuan ini, antara lain:

Forum Kajian HKN bersama Menteri Kebudayaan RI (18 Januari 2025)

Penyerahan proposal naskah akademik kepada Fadli Zon (3 Februari 2025)

Penyampaian usulan resmi ke Kementerian Kebudayaan RI (22 Mei 2025)

Focus Group Discussion (FGD) bersama tokoh budaya, akademisi, dan pemuka agama se-Indonesia (21 Mei 2025)

FGD nasional yang digelar secara daring dan luring dengan fasilitasi anggota Komite III DPD RI DIY, Ahmad Syauqi Soeratno (4 Juni 2025)

Hudono menutup audiensi dengan menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada Ngarso Dalem dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Saya berharap pengajuan Hari Kebudayaan Nasional ini dapat segera diwujudkan dan mendapat dukungan luas, karena sejalan dengan semangat membangun kebudayaan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Hudono.

Inisiatif ini dinilai mampu menjadi tonggak penting dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kebudayaan sebagai fondasi bangsa yang majemuk.(*/D To)