JAKARTA - Warga sangat senang dengan gaya blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) namun dari pihak tertentu dianggap pemborosan dan diminta dihentikan.
PDI Perjuangan tak sepakat dalam hal ini .
"Soal blusukan kan bagian dari tugas gubernur dan wagub melihat dan menyerap langsung aspirasi masyarakat DKI dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di DKI," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, kepada wartawan .(21/7).
Anggaran blusukan dimaknai Tjahjo sebagai dana yang diperlukan untuk melengkapi sarana prasarana di masyarakat. Sehingga dibuat program khusus untuk pembangunan daerah yang diajukan ke DPRD DKI.
"Itu yang saya pahami," ucap Tjahjo.
Blusukan juga dinilai sebagai gaya khas Jokowi dan Ahok yang merakyat. Menurutnya, tak ada yang perlu dikritik dari tindakan nyata Jokowi.
"Apa yang salah? kan tidak ada. Yang memprotes ya yang tidak bisa bergaya turun ke bawah," tandasnya.
FITRA merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.
Pada Februari lalu, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bila ia menghabiskan dana Rp 26 miliar dari dana penunjang operasional (26/2). Anggaran tersebut dikeluarkan dalam bentuk bantuan dana.
Ahok menegaskan hanya mengambil 0,1 persen saja dari PAD DKI. PAD DKI tahun 2013 ini ditargetkan Rp 26.670.448.766. Dengan begitu, tunjangan dana operasional yang diterima Jokowi dan Ahok tahun 2013 ini mencapai Rp 26,6 miliar.
Bila dibagi dua, masing-masing mendapatkan tunjangan dana operasional sebesar Rp 13,3 miliar tahun 2013 ini atau masing mendapatkan Rp 1 miliar per bulan.(*Har)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro