ALIRMAN SORI : KPU TIDAK ADA INDEPENDENSI

JAKARTA  - Hal ini yang mencoreng demokrasi sebab kalau sudah ada keperpihakan maka demokrasi tersebut sudah tidak bersih lagi .

Ketua Komite I DPD RI Alirman Sori, mengatakan independensi KPU di daerah hampir tidak ada. Ini adalah fakta. Rata-rata KPU di provinsi maupun di kabupaten, berpihak kepada kelompok tertentu dalam menjalankan tugas mereka.

"Dalam perjalanan Komite I DPD ke daerah-daerah, mereka berbicara tentang kesejahteraan, bicara tentang bagi-bagi dan lain sebagainya.

Coba lihat keluhan mereka, tunjangannya dibicarakan, kesejahteraannya dibicarakan, dan lainnya," kata Alirman dalam diskusi DPD RI dengan tema, "Kinerja KPUD dan Potensi Konflik di Daerah," di gedung DPD RI, (26/7).

Dia menjelaskan, UU juga tidak memberikan jaminan kepada anggota KPU dalam perlindungan hukum.

Misalkan, dalam kesalahan yang mereka lakukan tidak ada jaminan hukum, sehingga membuat mereka harus berpihak kepada yang punya power, baik itu power uang dan lainnya.

Alirman menjelaskan, di daerah bukan hanya KPU yang tidak independen, tapi juga Bawaslu. Mereka rata-rata berpihak sesuai dengan idiologi atau apa yang berpengaruh terhadap keberpihakan mereka.

"Ini sangat membahayan, maka itu hampir semua Pilkada diselesaikan di MK. Menunjukan bahwa mereka tidak menjalankan sistem," tandasnya.

"Kita berharap agar KPU, Bawaslu bekerja secara maksimal. Tapi masalahnya, mereka sulit independen." tandasnya. (*Idr)