JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso mengatakan data-data yang disampaikan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kedua banyak yang invalid.
Pertama Jokowi menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan pribadi ratusan hektar di Kalimantan dan Aceh. Padahal lahan tersebut berstatus hak guna usaha (HGU) atau milik pemerintah yang bisa sewaktu-waktu diambil alih negara.
“Justru dari pernyataan Pak Jokowi menguak tabir lain bahwa kami melihat beberapa data yang disampaikan, banyak data yang disampaikan Pak Jokowi invalid,” kata Priyo di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).
Priyo mengatakan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi telah memiliki data yang bisa membantah pernyataan Jokowi yang terkesan menyerang pribadi Prabowo. “Kami mempunyai data lain yang cukup bisa mengkonfirmasi beberapa capaian yang disampaikan itu datanya tidak cukup dikatakan jujur,” ucap dia.
Priyo memberikan contoh pernyataan Jokowi yang berbeda dengan data sebenarnya yakni ketika petahana tersebut menyampaikan telah membangun sepanjang 191 ribu kilometer jalan desa semasa pemerintahannya.
“Ini kalau dihitung sama dengan lima kali keliling bumi. Setelah kita cek angka tersebut dari mana? Mungkin angka ini akumulasi jalan yang telah dibangun dari Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati, SBY, dan Jokowi, kalau itu baru 191 ribu kilometer,” papar Priyo.
Dia meminta Jokowi meluruskan ucapannya saat debat yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta (17/2/2019) malam, agar tidak menjadi perdebatan di masyarakat. “Jadi gimana peran presiden lainnya kok gak dihitung? ini mohon berkenan bisa diluruskan. Kami juga hormat asalkan data itu valid,” ujar dia.
Selain itu, Priyo juga mempertanyakan klaim Jokowi yang mengaku telah memenangkan gugatan terhadap kerusakan hutan di mana perusahaan telah membayar Rp 18 triliun. Sedangkan Greenpeace sebagai organisasi lingkungan hidup membantah pernyataan Jokowi.
“Greenpeace membantah dan meluruskan bahwa dari 11 perusahaan yang dibanggakan telah diklaim dimenangkan sampai hari ini tidak ada yang membayar tunai kembali ke kas negara, yang katanya Rp 18 triliun dibanggakan Jokowi. Ini mohon diluruskan beliau,” ucap Priyo.
Selain itu, terkait konflik agraria yang diklaim sudah tidak ada lagi juga disebut Priyo sebagai data yang invalid. Dikatakan Priyo, berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2017 angka konflik agraria naik 50 persen dibanding tahun 2016. Terdapat 659 konflik dengan luas lahan 520.500 hektare.
“Rata-rata ada dua konflik agraria per hari, perkebunan, properti, infrastruktur, kehutanan dan lain-lain. Itu artinya klaim sudah tidak ada lagi konflik agraria itu klaim yang super hebat. Masih banyak terjadi konflik agraria itu PR yang belum selesai. Ini kami mohon penjelasan juga,” tandas Priyo. (*/Adyt)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro