JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022.
Anda bisa cek mandiri apakah NIK sudah terintegrasi dengan NPWP secara otomatis oleh sistem. Caranya mudah.
1. Buka www.pajak.go.id pada browser. Kemudian tekan LOGIN.
2. Masukkan 16 digit NIK, gunakan kata password (kata sandi) yang benar, dan masukkan kode keamanan yang tersedia.
3. Jika data pada Nomor 2 benar, akan langsung muncul dashboard Profil. Anda berhasil login menggunakan NIK.
Sebagai catatan, batas waktu pemadanan NIK menjadi NPWP adalah hingga 31 Desember 2023. Setelah tanggal tersebut atau mulai 1 Januari 2024, hanya NIK yang dapat digunakan untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo mengatakan, saat ini, proses pemadanan NIK menjadi NPWP masih terus berjalan. Per 22 November 2023 terdapat 59,3 juta NIK wajib pajak yang sudah dipadukan menjadi NPWP atau sekitar 82,4 persen dari total 72 juta wajib pajak.
Suryo memastikan, implementasi NIK menjadi NPWP akan tetap terlaksana. Hal itu seiring dengan rampungnya sistem core tax administration system. Adapun sistem ini akan digunakan Ditjen Pajak Kemenkeu mulai 1 Mei 2024.(*/Tas)
BANDUNG – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berharap Indonesia dapat kembali swasembada pangan. Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) disebut mendengarkan keluhan dan masalah yang dihadapi para petani, serta berupaya menanganinya.
Amran mengatakan, sektor pertanian di dunia dihadapkan dengan dampak perubahan cuaca, termasuk fenomena iklim El Nino. Menurut dia, pemanasan secara global meningkat, yang juga berdampak terhadap pertanian. Karenanya, kata dia, upaya untuk mendorong Indonesia swasembada pangan terus dilakukan.
“Ini sudah terjadi juga di Indonesia. Kita harus siapkan dari sekarang. Bayangkan kalau impor ini meningkat, tiba-tiba barang tidak ada di dunia. Maka akan terjadi konflik sosial. Ini yang kita perlu antisipasi,” kata Amran, saat menghadiri Rapat Koordinasi Upaya Khusus (Upsus) Akselerasi Padi dan Jagung di Wilayah Jawa Barat (Jabar) 2023-2024 di Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Kota Bandung, Jabar, (6/12/2023).
Dalam mendorong swasembada pangan, Amran mengatakan, Kementan mendengarkan aspirasi petani dan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Menurut dia, sejumlah masalah itu, antara lain sulitnya proses distribusi pupuk dan benih, kurang memadainya alat dan mesin pertanian, dan tidak tersedianya saluran irigasi tersier.
Merespons permasalahan itu, Amran mengatakan, Kementan telah menyalurkan bantuan alat atau mesin pertanian, subsidi bantuan bibit langsung, melakukan percepatan pendistribusi pupuk, dan melakukan pembangunan irigasi tersier. Kementan juga terus berupaya melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada para petani di seluruh Indonesia.
“Kami optimistis ini bisa dibereskan. Kita kan sudah pernah swasembada pangan 2017, 2019, 2020. Tiga kali. Kalau kita penuhi semua permintaan petani, mulai pupuknya, alat mesin pertanian, benihnya, irigasi tersier, ini selesai. Aku yakin beres,” kata Amran.
Amran meminta para petani mempercepat tanam dan meningkatkan produktivitas pertanian guna mendukung sektor pertanian Indonesia bangkit dan membangun fondasi yang kuat dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Khusus wilayah Provinsi Jabar, Amran menargetkan produksi 11 juta ton gabah pada 2024.
“Kita sudah tahu masalah dan keluhan para petani dan kita akan penuhi apa yang mereka pinta. Insyaallah, produksi 11 juta ton ini bisa tercapai,” ujar Amran.
Amran mengharapkan target produksi gabah di Jabar dapat terpenuhi, didukung saluran irigasi dari berbagai bendungan yang telah dibangun oleh pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan pada 2024.
“Mudah-mudahan target ini bisa bisa dicapai, apalagi sekarang ada tiga bendungan yang sudah operasi. Itu adalah gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia, dengan membangun bendungan sebanyak-banyaknya,” kata Amran.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jabar Dadan Hidayat mengatakan, produksi gabah kering giling di Jabar pada 2023 mencapai sekitar 9.050.000 ton. Adapun pada 2024 ditargetkan naik menjadi 11 juta ton. Untuk menaikkan produktivitas, kata dia, diperlukan upaya-upaya khusus.
“Karena lahan kita terbatas. Padi hanya 23.200 hektare dan jagung hanya 20 ribu hektare saja. Kita upayakan nanti provitasnya mencapai 6,24 ton per hektare untuk padi,” kata Dadan.
Menurut Dadan, upaya yang dilakukan, antara lain penyaluran bantuan benih bersertifikat dan mendorong pemupukan tepat waktu. “Pengairannya harus cukup. Itu adalah bagaimana upaya kita meningkatkan produktivitas, selain menggunakan pengolahan tanah yang baik,” ujar dia.
Para petani juga diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman. Yang biasanya satu kali tanam menjadi dua kali dalam setahun. Begitu juga yang biasanya dua kali tanam menjadi tiga kali, dan seterusnya. Untuk itu, kata Dadan, diperlukan pengairan yang baik dan saluran irigasi.
Terkait pengairan, Dadan mengatakan, memang sudah dibangun sejumlah bendungan. Namun, kata dia, kendalanya sejumlah bendungan belum memiliki jaringan irigasi tersier ke persawahan-persawahan. “Sehingga kita meminta adanya percepatan pembangunan jaringan irigasi tersier supaya ketersediaan air dapat terpenuhi,” katanya.(*/Hen)
Kekejaman Israel di tanah Palestina bukan baru kali ini saja terjadi. Bukan seperti yang diyakini para pembela ‘baru’ Israel, yang menyebut aksi tentara Zionis merupakan balasan atas serangan roket Hamas pada 7 Oktober lalu.
Kekejaman Zionis di Palestina telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Tapi tahukah apa yang membedakan dengan saat ini? Saat ini sosial media membuka mata seluruh dunia akan kekejaman Zionis tersebut.
Di era di mana segala informasi dengan bebas berseliweran, kini dunia benar-benar diperlihatkan bagaimana para Zionis berlaku kejam ke Palestina selama bertahun-tahun lamanya. Sosial media yang konon merupakan produk Zionis kini seperti senjata makan tuan.
Dulu, sebelum media sosial se-booming seperti saat ini, pemberitaan dan informasi hanya sebatas dari media-media arus utama. Untuk berita-berita konflik Timur Tengah termasuk apa yang terjadi di Palestina, sangat terbatas. Hanya media-media tertentu yang mau memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi di Palestina.
Tapi kini tidak lagi, setiap warganet pemilik akun media sosial, bisa dengan mudah mendapatkan berita dan informasi terkait kekejian Zionis di Palestina khususnya Gaza. Setiap detik unggahan mengenai apapun yang terjadi di Gaza, Palestina dengan mudah diakses. Semua yang tadinya tak bersuara soal Palestina, kini tak bosan mengunggah berbagai hal yang terjadi di negeri tersebut. Dari orang biasa dengan pengikut puluhan hingga tokoh ternama dengan followers jutaan.
Ini bahkan membuat Facebook, Instagram hingga X kewalahan. Menanggapi eskalasi di Palestina, Facebook disebut-sebut telah mengubah kebijakan privasi konten mereka. Facebook menekankan pembatasan atas individu dan organisasi berbahaya, termasuk sebagian besar narasi terkait Palestina. Instagram bahkan beberapa kali menghapus unggahan warganet soal Palestina dengan mengkategorikannya sebagai ujaran kebencian.
Seperti kita semua tahu, CEO Meta yang menaungi Facebook dan Instagram, memang telah lama menyatakan dukungannya terhadap Israel. Zuckerberg yang melahirkan Facebook pada 2004 silam diketahui memang merupakan keturunan Yahudi.
Selain Intagram dan Facebook, platform jejaring sosial X juga menyatakan telah bermitra dengan Forum Internet Global untuk Melawan Terorisme. X berjanji akan menghapus konten-konten yang berkaitan dengan gerakan Hamas maupun akun-akun terkait Palestina. Platform asuhan Elon Musk terbukti telah menghapus ratusan akun warga Palestina.
Penggambaran ‘manis’ Hamas di Sosmed
Tapi nampaknya segala upaya para petinggi platform media sosial itu untuk membatasi unggahan dan akun terkait Palestina sia-sia. Ibarat mati satu tumbuh seribu, para pembela Palestina justru semakin banyak bermunculan di media sosial dan menggerus para pembela Zionis Israel.
Lihat saja yang baru-baru ini terjadi, bagaimana media sosial justru menampilkan ‘romantisme’ antara pejuang Hamas dengan para sandera Israel. Hamas yang selama ini digambarkan media-media barat sebagai sosok kejam yang memicu pembantian Israel atas Palestina, justru tampil dengan sangat humanis disetiap unggahan saat momen pembebasan sandera.
Video-video pembebasan sandera Israel yang beredar di media sosial hampir semuanya menunjukan hal yang sangat membuat hangat hati siapa pun yang melihat. Para sandera diantar dalam keadaan sehat, dituntun dengan baik, bahkan diberikan air minum dan pakaian layak.
Tampak bagaimana wajah para sandera Israel di berbagai unggahan menampakkan rona bahagia. Mereka bahkan melambaikan tangan sebagai salam perpisahan dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penyandera mereka. Hal yang sungguh di luar nalar untuk sebuah peristiwa penyanderaan bukan?
Sungguh berkebalikan dengan kondisi para sandera Palestina di Israel. Yang tampak dalam keadaan tak sehat hingga mengalami gangguan mental. Kondisi ini sampai menimbulkan banyak meme di media sosial mengenai perbedaan drastis sandera asal Israel dengan Palestina.
Ini tentu membuat Zionis semakin meradang. Brigade Al Qasam Hamas yang selama ini susah payah digambarkan Zionis sebagai teroris keji seketika lenyap dengan berbagai unggahan di sosial media, khususnya kebaikan mereka mengantar para sandera pulang.
Pemerintahan Zionis Israel bahkan melarang seluruh sandera untuk bertemu wartawan usai pembebasan. Tapi lagi-lagi, media sosial membantu menyampaikan kepada dunia ‘testimoni’ para sandera selama dalam penyanderaan Hamas.
Salah satu yang paling viral adalah kisah surat yang ditulis oleh Danielle Aloni, ibu dari Emilia Aloni yang berusia 5 tahun. Dalam surat itu, Danielle berterima kasih kepada Hamas karena telah merawat putrinya dengan sangat baik selama 49 hari penahanan mereka di Gaza. Dengan menggunakan bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, Danielle menuliskan bahwa putrinya, Emilia, merasa bahwa anggota-anggota Hamas terasa seperti temannya.
Belum lagi cerita sandera-sandera lain yang justru menolak bertemu dengan Perdana Menteri Israel saat kembali dari penyanderaan. Mereka justru merasakan empati sangat mendalam pada para warga di Palestina sekembalinya mereka ke Israel. Kesaksian-kesaksian mereka pun dengan mudah ditemukan di media sosial.
Sebaliknya, penggambaran Israel di media sosial malah kian memburuk. Berbanding terbalik dengan para anggota Brigade Al Qasam yang digambarkan sebagai lelaki sejati dan penuh wibawa dan tak gentar menghadapi musuh namun santun dan lembut kepada para sandera, tentara-tentara Israel justru viral dengan aksi-aksi nyeleneh mereka. Mulai dari joged-joged dengan lemah gemulai hingga yang mengaku kena mental usai dihujat warganet.
Dan jangan lupa peran netizen Indonesia tak bisa dilupakan dalam hal ini. Konon, netizen Indonesia termasuk salah satu netizen yang paling mengancam kesehatan mental para tentara Zionis. Mendengar hal itu, malah makin membuat warganet Tanah Air menjadi semakin bersemangat.
Julukan-julukan sebagai tentara julid pun semakin membakar semangat warganet Indonesia menyerbu akun-akun pro Israel. Beberapa ulama bahkan membolehkan dan mendukung aksi ini. Gerakan Julid Fi Sabilillah pun seketika menjadi tren di berbagai platform media sosial.
Jadi sejujurnya saya berterima kasih dengan para pembuat sosial media yang konon merupakan para pembela Israel ini. Sebab produk yang kalian ciptakan ini sungguh sangat membantu siapapun untuk bisa membela Palestina.
Meski tak ikut dalam perang fisik, namun kami semua bisa menggunakan sosial media ini sebagai alat untuk membuka mata dunia akan apa yang terjadi di Palestina. Sosial media juga membuat jutaan orang di setiap negara turun ke jalan menyuarakan dukungan pada Palestina.
Bahkan dengan sosial media, bantuan dan donasi dapat mengalir deras untuk Palestina. Mungkin warga Palestina tak tahu apa yang terjadi di media sosial karena boro-boro mereka bisa scrolling medsos bertahan hidup saja sesuatu yang sulit di sana. Tapi cukuplah media sosial menjadi CCTV kami semua di seluruh dunia akan apa yang terjadi di Palestina.
Jadi, saya dan semua pendukung Palestina tak akan memboikot sosial media meski ini produk Israel. Tapi kami akan menjadikannya senjata demi membantu perjuangan Palestina untuk merdeka.***Gita Amanda
LAMPUNG – Erupsi Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, tidak mempengaruhi aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni-Merak.
General Manager PT ASDP Feri Indonesia Cabang Bakauheni Rudi Sunarko, di Bakauheni, mengatakan pihaknya memastikan bahwa aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau tidak mempengaruhi jalannya mobilitas layanan penyeberangan. “Saat ini kondisi penyeberangan kapal masih berjalan lancar dan aman, karena kalau kita lihat cuaca mulai memasuki musim pancaroba, namun kondisi laut masih terbilang landai dan angin juga masih stabil,” kata Rudi.
Ia menjelaskan, pihak PT ASDP telah menyiapkan antisipasi bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam maupun peristiwa di area pelabuhan. “Kami telah menyiapkan SOP apabila itu terjadi erupsi gempa bumi, tsunami dan sebagainya kita sudah menyiapkan potensi suplainya baik itu untuk kapal maupun pelabuhan,” katanya.
Menurut dia, seluruh kapal yang beroperasi tujuan Merak dan sebaliknya, sudah sesuai dengan SOP dari pihak PT ASDP.
“Secara prinsip kapal siap beroperasi dan trip terpenuhi, jadi belum ada terkendala baik di laut maupun dermaga,” ujarnya.
Rudi mengatakan jumlah kapal yang beroperasi melayani calon penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru seluruhnya telah siap karena ada 65 kapal. “Persiapan ada 65 kapal, yakni 49 kapal reguler dan 6 kapal eksekutif, sekarang posisi 10 kapal masih kondisi docking, jadi secara prinsip kapal semua siap,” ujar dia.
Kondisi Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami erupsi sejak tanggal 03 Desember 2023 telah terjadi 23 kali erupsi besar.(*/Tian)
JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data Sensus Pertanian 2023 Tahap I pada Senin (5/12/2023). Salah satu hasil sensus menunjukkan, adanya penurunan jumlah petani dari 31,71 juta unit usaha pertanian tahun 2013 menjadi 29,3 juta pada 2023 atau terjadi penurunan 2,3 juta petani dalam 10 tahun terakhir.
Pengamat Pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menjelaskan, hasil dari Sensus Pertanian 2023 relatif mengejutkan. Ia menerangkan, sektor pertanian perlu perhatian ekstra serius. Pasalnya dari tahun ke tahun, pertanian terus mengalami penurunan kinerja.
Meski neraca perdagangan pertanian masih surplus, namun faktanya itu disumbang subsektor perkebunan, khususnya sawit. Sementara, komoditas perkebunan yang lain atau subsektor yang lain terus mengalami keterpurukan. Salah satunya tecermin dari impor pangan, baik nilai maupun volume, yang terus naik.
Di sisi lain, pertanian masih menjadi gantungan hidup banyak warga perdesaan. Namun, gantungan hidup ini ditandai dengan kondisi yang semakin gurem dengan produktivitas rendah yang ujungnya juga tak memberikan kesejahteraan. Sebagai catatan, petani gurem ialah mereka yang memiliki lahan sangat kecil yakni kurang dari 0,25 hektare.
“Pelan tapi pasti, sektor pertanian bakal ditinggalkan para pelakunya. Secara sukarela atau terpaksa,” kata Khudori dalam pernyataan tertulisnya, (5/12/2023).
Khudori mengatakan, asumsi itu tercermin dari hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1. Di mana, unit usaha pertanian perorangan (UTP) turun 7,45 persen dari 31,71 juta unit dalam sensus 2013 menjadi hanya 29,34 juta pada sensus 2023.
Sementara jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB) sebanyak 5.705 unit, naik 35,54 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 4.209 unit. Kenaikan juga terjadi pada jumlah usaha pertanian lainnya (UTL) dari 5.982 menjadi 12.926 unit.
“Masalahnya, di tengah penurunan unit usaha pertanian (perorangan), jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) pada 2023 justru meningkat 8,74 persen dari 26,14 juta rumah tangga pada 2013 jadi 28,42 juta rumah tangga pada 2023,” ujarnya.
Khudori menjelaskan, hal ini membuat rasio UTP terhadap RUTP turun dari 1,21 pada 2013 menjadi 1,03 pada 2023.
“Ini berarti dari tiap 100 rumah tangga usaha pertanian ada penurunan 18 unit usaha pertanian perorangan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Tampak kian banyak petani yang meninggalkan sektor pertanian. Entah sukarela atau terpaksa oleh keadaan,” jelasnya.
Di saat bersamaan, petani semakin menua, sementara petani muda porsinya kian menurun. Proporsi petani pengelola UTP berusia 55-64 tahun meningkat dari 20,01 persen pada 2013 menjadi 23,3 persen pada 2023.
Begitu pula untuk petani berusia 65 tahun ke atas yang proporsinya meningkat dari 12,75 persen menjadi 16,15 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Sebaliknya, petani berusia 25-34 tahun menurun dari 11,97 persen pada 2013 menjadi 10,24 persen pada 2023. Begitu pula petani berusia 35-44 tahun proporsinya menurun dari 26,34 persen pada 2013 hanya tersisa sebesar 22,08 persen pada tahun 2023.
Sementara itu, generasi Z maupun milenial, telah digadang-gadang menjadi solusi regenerasi petani yang usianya tua. Generasi Z dan milenial yang lebih melek digital diyakini lebih mudah mengadopsi teknologi digital untuk memodernisasi praktik di pertanian.
“Sayangnya, harapan itu pupus. Sepertinya, generasi Z dan milenial tetap tidak tertarik menekuni sektor pertanian karena ekosistem di sektor ini masih belum sepenuhnya terbentuk. Ekosistem yang ada justru mempersulit pelaku, yang ujungnya kerap kali merugi dan bikin jera,” ujarnya.(*/Bi)
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan hajatan politik terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak boleh mengganggu agenda pembangunan Indonesia.
“Itu adalah siklus demokrasi yang normal yang memang sudah diatur oleh undang-undang dan Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti mekanisme pemilihan umum memang sudah ditetapkan. Itu tidak boleh mengganggu juga berbagai agenda-agenda pembangunan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, (23/11/2023).
Dalam acara Hajatan Politik Dan Arah Ekonomi Bisnis 2024 itu, ia menuturkan, meskipun Indonesia menghadapi tahun politik, namun agenda pembangunan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur harus tetap diprioritaskan dan dilaksanakan demi mewujudkan ekonomi Indonesia yang maju. Oleh karenanya, semua pihak perlu menjaga agar pemilu dapat berlangsung dengan kondusif dan agenda pembangunan Indonesia tetap berjalan dengan optimal dan mencapai target.
Total alokasi anggaran untuk Pemilihan Umum (pemilu) dari 2022-2024 sebesar Rp 70,6 triliun. Anggaran tersebut diberikan secara bertahap, pada 2022 tercatat anggaran pemilu sebesar Rp 3,1 triliun, pada 2023 sebesar Rp 30 triliun, serta pada 2024 sebesar Rp 37,4 triliun.
Alokasi tersebut digunakan antara lain untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik. Anggaran pemilu juga digunakan untuk pengamanan pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan pemilu, serta penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, diseminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait pemilu.
Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual mengatakan selama masa pemilu, perputaran uang dan belanja pemerintah cenderung meningkat sehingga memberikan stimulus di sektor konsumsi. Setelah pemilu, pasar modal dan pasar obligasi pun bereaksi bullish atau positif.
“Selalu indeks harga saham maupun yield obligasi kita membaik setelah pemilu. Tapi kalau untuk kurs mata uang rupiah kita kadang menguat kadang melemah setelah pemilu, ini lebih dipengaruhi kelihatannya untuk rupiah itu faktor eksternal dibandingkan faktor pemilu,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan partai politik beserta calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus memahami perencanaan pembangunan nasional sesuai amanat Visi Indonesia Emas 2045.
Perencanaan tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029.
“Jadi nanti presiden terpilih itu akan menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2025 ke 2029, yang didasarkan tentu dari pentahapan di RPJPN 2025-2045,” ujarnya dalam acara Sosialisasi RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 kepada Partai Politik, di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (9/10/2023).
Dia menekankan bahwa parpol dan capres/cawapres harus memastikan pemilihan prioritas program selaras dengan koridor-koridor pembangunan, sehingga program bersifat konkret dan deliverable. Hal ini mengingat RPJPN berbentuk undang-undang yang mengikat seluruh anak bangsa.(*/Ind)
JAKARTA — Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan tidak segan-segan untuk memecat pegawainya yang melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa. Pemecatan, ditegaskan Amran, akan dilakukan tanpa adanya surat peringatan. Hal itu disampaikan Amran saat mengumpulkan seluruh Unit Layanan Pengadaan (ULP) di bawah Kementerian Pertanian pada Rabu (22/11/2023).
Amran bercerita, saat dirinya menjadi Menteri Pertanian periode 2014-2019, ia pernah memberikan sanksi berat berupa pemecatan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Meski dilakukan dengan berat hati, tetap memecat yang bersangkutan demi menegakkan aturan.
“Waktu itu aku sebenarnya tidak tega, tapi sumpah kita harus kerja dengan baik, tidak boleh bermain-main, sehingga pada saat itu aku pecat tanpa peringatan pertama, kedua, ketiga. Langsung aku pecat karena pelanggarannya sangat berat,” kata Amran saat ditemui media di kantornya, Rabu (22/11/2023).
Ia pun menegaskan agar kejadian tersebut tidak terulang. Amran meminta sekretaris jenderal untuk ikut menjaga integritas dan kehormatan sebagai aparatur sipil negara. Perilaku korupsi selain berhadapan dengan konsekuensi hukum juga berhadapan dengan sanksi sosial di masyarakat.
“Saya katakan mari kerja yang baik, layani orang sepenuh hati tanpa embel-embel. Aku minta seluruh tim pengadaan bekerja sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya dalam menjalankan tugas, menjaga martabat, dan etika jabatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amran menyampaikan, dalam waktu dekat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali berkantor di Kementan. Dengan masuknya kembali KPK ke Kementan, diharapkan seluruh tindakan penyelewengan dapat dihindari. Ia juga kembali menegaskan kepada seluruh jajaran Kementan, tidak akan ada kompromi, termasuk kepada jajaran pejabat.
“Dulu aku beri sanksi, banyak aku copot di tengah jalan, tapi aku tidak bisa sebut namanya. Mereka sudah tahu bagaimana saya memimpin tapi kita harus memberi teladan kepada mereka,” kata dia.
Di sisi lain, memasuki musim penghujan, Kementan mulai kembali fokus untuk berupaya meningkatkan produksi pangan, baik itu tanaman pangan seperti beras dan jagung serta hortikultura, hingga peternakan untuk dapat mengamankan kebutuhan di dalam negeri.(*/Tya)
SEJAK awal popularitasnya pada 2004, media sosial menimbulkan semacam harapan baru. Sebab, platform yang menggunakan jaringan internet ini hadir dengan membawa keunikan-keunikan tertentu bila dibandingkan dengan media massa (konvensional).
Sebagai contoh, media sosial memudahkan setiap orang—yang memiliki akses internet—untuk membagikan informasi yang dikehendakinya kepada publik. Pemirsa atau pembacanya bukan hanya mereka yang tinggal satu daerah atau negara dengannya, tetapi juga khalayak global.
Memang, media massa juga memanfaatkan jaringan internet untuk memperluas sasaran penerimanya. Bagaimanapun, informasi yang dihasilkan sebuah media massa sering kali harus melalui beberapa tahap “penyaringan” terlebih dahulu sebelum sampai kepada publik. Proses yang terjadi biasanya dilakukan editor terhadap laporan reporter di lapangan dan, bila perlu, arahan dari pemilik perusahaan—baik terucap maupun tidak—agar media massa menyiarkan atau tidak menyiarkan informasi tertentu.
“Penyensoran” seperti yang terjadi pada media massa membuat tinggi harapan publik terhadap media sosial. Sekalipun wajah sensor akan tetap ada, tetapi dalam pelbagai platform media sosial hal itu dinamakan selayaknya sebuah “kesepakatan bersama” antarwarganet: “community guidelines” atau “pedoman komunitas.” Dengan demikian, antara pengguna dan pengelola media sosial secara tersirat menyepakati hal-hal yang memang tidak boleh tersebar melalui platform tersebut, semisal tayangan bunuh diri, praktik penipuan, ketelanjangan dan seksual, serta peniruan identitas.
Sayangnya, dalam kasus penjajahan Israel atas Palestina, berbagai pengelola media sosial cenderung semena-mena dalam menerapkan penyensoran yang belum tentu sejalan dengan “pedoman komunitas” masing-masing. Hal itu dapat kita amati, misalnya, sejak serangan Zionis yang brutal terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 hingga detik ini.
Seperti dilansir Kari Paul dalam laman The Guardian pada 18 Oktober 2023, sejumlah pengguna menuding Instagram telah secara sengaja menyensor tayangan-tayangan mereka yang membela Palestina. Hena Mustafa, seorang pengguna Instagram dengan 866 pengikut yang berbasis di New York City, mengatakan, dirinya mulai membuat konten tentang perkembangan di Palestina sejak Israel menyerang pada 7 Oktober 2023. Namun, ia kemudian menyadari, stories yang dibuatnya mendapatkan penayangan yang jauh lebih sedikit daripada konten-konten lain yang dibuatnya dengan tema non-Palestina.
“Teman dan pengikutnya telah mengirim pesan kepada Mustafa untuk memberitahunya bahwa postingan-nya tidak lagi muncul di bagian atas feed Instagram mereka, namanya tidak dapat dicari di jejaring sosial, dan mereka tidak dapat berinteraksi dengan postingan-nya,” tulis Kari Paul.
Bukan hanya Mustafa, melainkan ratusan pengguna Instagram yang pro-Palestina pun mengalami hal serupa. Menurut Nadim Nashif, pendiri dan direktur kelompok pengawas media sosial 7amleh, pihaknya telah melacak akar masalah ini. Ia mencurigai bahwa Instagram melakukan “shadowban” (pelarangan bayangan), yakni upaya pembatasan distribusi yang dilakukan pemilik platform media sosial untuk mencegah pengguna menyalahgunakan atau melanggar “pedoman komunitas”.
Imbasnya, konten-konten yang dibuat seorang pengunggah, dalam hal ini: yang pro-Palestina, akan sulit ditemukan semua orang—bahkan termasuk para pengikutnya (followers)—dan itu terjadi tanpa sepengatahuan si pengunggah. Dugaan lainnya, lanjut Nashif, Instagram menurunkan konten yang terkait dengan serangan Israel ke Gaza dalam algoritma banyak pengguna platform tersebut.
“Sayangnya, shadowban hanyalah salah satu dari banyak cara kita melihat konten Palestina dibungkam dan disensor selama sepekan terakhir (satu pekan sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza –Red). Di saat krisis, kami melihat lonjakan yang signifikan. Warga Palestina dan para pendukungnya melaporkan jangkauan terbatas dan kesalahan pada konten yang mereka posting tentang krisis yang sedang berlangsung di Palestina,” ujar Nashif.
Dalam rilisnya, Meta selaku perusahaan yang memiliki Instagram mengeklaim tidak pernah berniat untuk “menekan” komunitas atau sudut pandang tertentu agar jangan tersiarkan melalui platformnya. Namun, lanjut Meta, meningkatnya jumlah konten yang dilaporkan terkait situasi yang ada (serangan Israel ke Gaza) menyebabkan “konten yang tidak melanggar kebijakan kami (“pedoman komunitas”) mungkin dihapus karena kesalahan.” Meta juga mengaitkan soal ini dengan “kesalahan dalam sistem moderasi algoritma” sehingga mengurangi jangkauan postingan “secara merata di seluruh dunia” – apa pun subjeknya.
Namun, Nashif mengingatkan, Meta pernah menyampaikan dalih yang serupa pada Mei 2001 lalu, ketika eskalasi serangan Israel ke Palestina meningkat. Insiden itu memicu adanya surat yang ditandatangani oleh lebih dari 200 karyawan Meta. Mereka menuntut perusahaan mengatasi kekurangan tersebut. “Analisis independen berikutnya yang dilakukan oleh Meta menemukan bahwa jejaring sosial tersebut telah melanggar hak asasi manusia Palestina dengan menyensor konten yang terkait dengan serangan Israel di Gaza,” tulis Paul.
Kasus menyusutnya jangkauan konten-konten yang pro-Palestina pun terjadi di Tanah Air. Ustaz Salim A Fillah memiliki akun Instagram resmi (berbintang biru) dengan pengikut sekurang-kurangnya satu juta orang. Sejak mengganasnya serangan Israel ke Gaza, setiap hari akun milik dai asal Yogyakarta itu menyiarkan konten-konten tentang perjuangan Hamas dan derita warga Palestina yang tempat tinggalnya dibombardir tentara Zionis. Dan, pada 20 November 2023, akun tersebut secara sepihak ditahan (suspended) Meta dengan alasan “terlalu banyak aktivitas di akun @salimafillah tidak mengikuti ‘pedoman komunitas.’”
Bukan hanya Meta. Platform-platform lain pun pernah melayangkan pembatasan tayangan serupa hanya karena pembuat kontennya menyiarkan hal-hal yang pro-Palestina. Republika sendiri pernah mengalaminya ketika pada Ahad, 5 November 2023 lalu menyiarkan aksi bela Palestina di Silang Monas, Jakarta, secara live streaming via TikTok. Baru beberapa saat mengudara, tiba-tiba live streaming tersebut diputuskan secara sepihak oleh TikTok. Dalam keterangannya, TikTok menulis pemutusan sepihak tersebut karena akun Republika dianggap melakukan pelanggaran. “Perilaku dan ujaran kebencian,” tulis pernyataan Tiktok.
Di jagat X (sebelumnya dikenal dengan nama Twitter), penyensoran juga mendera dan bahkan pada taraf yang menggelikan. Slogan “from the river to the sea, Palestine will be free” yang sering disuarakan warga dunia pro-Palestina dianggap sebagai pernyataan anti-Yahudi (antisemitic). Berbagai media pro-Yahudi semisal Jewish News di London mengeklaim bahwa slogan tersebut juga sering diucapkan Hamas dan “tidak ada keraguan bahwa Hamas mendukung nyanyian ‘from the river to the sea’ karena (menginginkan wilayah) Palestina dari Sungai (Jordan) ke laut (Mediterania) berarti tidak menyisakan satu inci pun bagi (wilayah) Israel.”
Klaim di atas amat sangat menggelikan karena pada faktanya toh Israel-lah yang tidak menginginkan eksistensi Palestina. Permukiman Yahudi (Jewish settlement) dan Aliyah yang dilakukan Israel dari tahun ke tahun, dekade ke dekade, sejak 1948 hingga detik ini merupakan bukti telak untuk itu. Kemudian, klaim bahwa Baitul Makdis (Yerusalem) sebagai ibu kota Israel dengan amat terang benderang menunjukkan, Israel tidak pernah berniat mewujudkan “solusi dua negara” (two-state solution).
Dan bila dua hal itu masih belum meyakinkan, coba lihat lagi Undang-Undang (UU) Negara Bangsa Yahudi yang disahkan parlemen Israel (Knesset) pada Juli 2018—juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung setempat pada Juli 2021. Adanya UU tersebut menjadi jalan bagi Israel untuk memproklamasikan entitasnya sebagai “tanah air bangsa Yahudi”, di samping deklarasi Yerusalem sebagai ibu kotanya. UU yang sama juga menyingkirkan bangsa Arab dari wilayah Israel, secara politik maupun sosial-budaya. Padahal, sekira 1,8 juta atau 20 persen dari total populasi Israel adalah bangsa Arab.
Pada 18 November 2023, pemilik media sosial X, Elon Musk, melalui akun resminya menyebut bahwa bukan hanya slogan “from the river to the sea”, melainkan juga “dekolonisasi” (decolonization) menyiratkan dukungan terhadap genosida. Artinya, dengan menyuarakan dua perkataan itu di jagat X, maka siapapun secara tersirat mendukung genosida Israel atau bahwa Israel terhapus dari muka bumi.
Sebagai respons, banyak pengguna X yang kemudian mengganti “from the river to the sea” dengan “from the Jordan to the coast, apartheid will be toast.” Di satu sisi, itu menunjukkan sebuah satire yang jitu terhadap kesewenang-wenangan X yang terkesan tebang pilih dalam mendefinisikan “genosida”. Di sisi lain, “from the Jordan to the coast, apartheid will be toast” menegaskan sekali lagi kepada dunia bahwa yang dilakukan Israel tak ubahnya pemerintahan Afrika Selatan pada 1950-1990 atau Amerika Serikat pada masa sebelum Perang Sipil (1865).
Maka, dalam dunia hari ini yang kian canggih dengan adanya internet, diseminasi informasi global yang begitu cepat dan masif, platform-platform media sosial sudah sepatutnya ikut mengecam eksistensi rezim apartheid, semisal yang dilakukan Israel. Menegakkan “community guidelines” atau “pedoman komunitas” dengan seadil-adilnya adalah tindakan paling minimal yang semestinya mereka lakukan—kalau memang “tidak sanggup” mendukung kemerdekaan Palestina dari kolonialisme Israel.*** Hasanul Rizqa.
JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung aksi boikot terhadap produk pro-Israel yang belakangan meluas imbas praktik genosida yang dilakukan militer Israel di Gaza, Palestina. YLKI menilai, secara umum konsumen punya hak boikot produk bila perusahaan bersangkutan melakukan pelanggaran HAM.
“Jadi kalau barang tersebut diproduksi oleh produsen yang melanggar HAM, terlepas dari kasus Israel, konsumen memang harus melakukan perlawanan untuk tidak membeli itu,” kata Anggota YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, (16/11/2023).
Seperti diketahui, aksi pembantaian yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil di Gaza, Palestina telah mendapat kecaman dunia. Konflik yang terjadi saat ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan genosida karena serangan dilakukan terhadap fasilitas umum masyarakat, termasuk sekolah dan rumah sakit.
Tulus mengatakan, YLKI juga pernah melakukan kampanye boikot produk untuk beberapa barang yang dianggap melanggar HAM. Salah satunya Nike karena membayar buruh dengan upah yang sangat rendah.
“Aksi boikot dengan asumsi produsen melanggar HAM atau hukum atau tidak bayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab konsumen, karena kalau kita konsumsi (produknya) kita ikut berkontribusi,” sambung Tulus.
Menurut dia, aksi boikot produk di luar negeri cukup efektif. Namun di Indonesia, sejauh pengamatan YLKI masih belum efektif. Hanya saja, lantaran aksi boikot kali ini berkaitan dengan isu konflik Israel-Palestina yang sensitif dan menyangkut keyakinan agama, maka bisa jadi efektif.
Tulus pun menuturkan, telah menanyakan kondisi penjualan ke salah satu restoran ayam cepat saji yang menjadi sasaran boikot. Menurut dia, berdasarkan petugas restoran tersebut, kunjungan konsumen turun hingga 50 persen dalam tiga pekan terakhir. “Itu artinya efektif, saya lihat di situ sepi juga,” ujar Tulus.
Oleh karenanya, YLKI menegaskan, aksi boikot terhadap produk merupakan murni hak konsumen. Boikot juga normal dilakukan di luar negeri sebagai bentuk protes luas kepada perusahaan yang bersangkutan.
Sebagai gantinya, masyarakat bisa memilih produk lain yang diyakini tidak melakukan pelanggaran. Namun, bagi produk yang memang tidak memiliki pengganti, mau tak mau akan tetap digunakan.(*/Fa)
JAKARTA – Danone, salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia menjadi salah satu sasaran boikot di Indonesia. Produsen makanan dan minuman asal Prancis itu dituding mendukung Israel dan menjadi salah satu penyumbang dana untuk penjajah Israel melakukan genosida di tanah Palestina.
Bila ditelusuri, kedekatan keduanya tampak jelas saat Danone berinvestasi di perusahaan rintisan Israel, Wilk yang mengembangkan teknologi makanan Israel yang mengembangkan susu sapi alternatif dan komponen ASI yang dibudidayakan dan diproduksi dari sel. Wilk Technologies diluncurkan pada 2020.
Berdasarkan berita dari Jerusalem Post pada Mei lalu, Danone memimpin investasi sebesar 3,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 54,9 miliar bersama dengan perusahaan susu Israel Tara. Danone berharap setelah investasi tersebut dapat memiliki 2 persen modal saham Willk.
Wilk diketahui memiliki berbagai permohonan paten, salah satunya adalah proses produksi laboratorium yang mereplikasi sel-sel penghasi susu manusia (ASI) dan mamalia. Danone menyebut investasi ini sangatlah strategis karena perkembangan dunia produk susu non-hewani sangat menjanjikan.
Kerja sama ini pun telah menjadi kolaborasi strategis pertama di dunia untuk mengembangkan komponen ASI yang dibudidayakan yang akan dimasukkan ke dalam produk pengganti ASI.
Di Indonesia, kabar kerjasama Danone ini pun melahirkan seruan #TolakDanoneAqua di berbagai platform media sosial. Seperti Mas Gun yang menuliskan kekecewaannya kepada Danone di akun X miliknya @lagi_mece.
“Ga nyangka, ternyata Danone Aqua adalah salah satu penyumbang donasi buat zionis. Good bye deh pendukung genosida, mulai sekarang gua berhenti minum Aqua. Toh MUI udah ngeluarin fatwanya, #TolakDanoneAqua” tulisnya.
Kekecewaaan juga diungkapkan Dee melalui akun X miliknya @aashkaarora. Ia menuliskan #TolakDanoneAqua murni jahatnya?” dengan tampilan gambar botol minum Aqua.
Seruan memboikot pun ramai di akun Instagram Sehat Aqua @sehataqua. Warga net berbondong-bondong menuliskan salam perpisahannya dengan Aqua di kolom komentar, seperti @taufiq.07 yang menuliskan “BYE BYE AQUA #freeplaestina” di unggahan Aqua pada tanggal 19 Oktober 2023. Banyaknya protes dari warga net pun menyebabkan dua akun Instagram Aqua Danone yakni Sehat Aqua dan Danone Indonesia memilih untuk menutup kolom komentarnya.
Menanggapi boikot ini, Corporate Communication Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan Danone merupakan perusahaan publik yang beroperasi di 120 negara dengan karyawan dari beragam latar belakang etnis dan budaya.
“Sebagai entitas swasta Danone tidak memiliki afiliasi dengan politik dimanapun. Danone berkomitmen untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan untuk mengalirkan kebaikan kepada masyarakat,” tulisnya dalam keterangan resmi.
Danone, sambung Arif, juga tidak memiliki pabrik dan tidak beroperasi di Israel. Di Indonesia, Danone memiliki 25 pabrik dengan 13 ribu karyawan dan melayani lebih dari 1 juta pedagang yang tersebar di Indonesia. Ia pun menekankan, Danone berkomitmen untuk mengembangkan investasinya di Indonesia untuk membantu ekonomi, sosial dan kesehatan bangsa Indonesia.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina yang mewajibkan dukungan bagi negeri para nabi itu. Berdasarkan fatwa tersebut, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib, sementara mendukung Israel hukumnya haram.
MUI juga menegaskan, Muslim diharamkan membeli produk dari produsen yang secara nyata terafiliasi dan mendukung agresi Israel ke Palestina.
“Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh saat menyampaikan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina di Kantor MUI, Jumat (10/11/2023).
Fatwa ini ikut menguatkan gelombang boikot produk Israel dan pendukungnya sejak Israel melancarkan genosida di Gaza, Palestina sejak awal Oktober 2023. Israel tak segan menjadikan anak-anak, wanita, bahkan rumah sakit sebagai target serangan. Tak kurang dari 4.600 anak dan 3.100 wanita meninggal dalam 37 hari terakhir agresi Israel ke Gaza.
Seruan boikot produk Israel bukan hal baru. Boycott, Divestment, Sanctions Movement (BDS) yang pro kemerdekaan Palestina sudah menggalakkan aksi ini bertahun-tahun. Gerakan ini bahkan membuat daftar boikot terhadap Israel dan negara-negara pendukungnya dari berbagai aspek.(*/Gung)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro