BOGOR – Didampingi Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD) di Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (20/1/2020).
Mensos mengatakan, kondisi balai yang memiliki fasilitas memadai dan dianggap sebagai salah satu balai rehabilitasi terbesar di Asia Tenggara, meminta agar pengelola balai lebih banyak dalam menerima penerima manfaat.
“Ini fasilitasnya memadai. Tapi saya tantang supaya disini penerima manfaatnya lebih. Kalau saat ini 100-120 sekali putaran dalam setahun.
Nah, ke depan bisa jadi 300 di tahun berikutnya,” kata Mensos.
Dia berharap, disabilitas yang berlatih di BBRVPD mampu bekerja layaknya bukan penyandang disabilitas. Karena, kata dia, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, instansi pemerintah dan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas.
“Di instansi pemerintah, BUMN atau BUMD sedikitnya 2 persen dari seluruh total pegawai. Kalau swasta minimal 1 persen dari jumlah pegawai,” tegas Juliari.
Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor lebih menyosialisasikan BBRVPD kepada masyarakat sekitar. “Prinsipnya balai ini manfaatnya harus terasa dan lebih dirasakan, khususnya bagi warga sekitar balai,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menuturkan, akan banyak mengusulkan bantuan kepada Kemensos. “Hari ini saya mendampingi Pak Mensos, tadi juga saya sudah banyak berbicara ke pak menteri, bagaimana fokus bantuan yang memang kita akan usulkan kepada Kementerian Sosial ini banyak, yang pertama kita ingin ada peningkatan bantuan PKH ini lebih banyak, jika data kemiskinan bertambah 2 kali lipat yah kita usulkan juga segitu, karena ini juga arahan dari Pak Presiden kepada Pak Menteri. Bagaimana bantuan untuk Kabupaten Bogor ini berdasarkan hasil yang dilihat dan data yang memang akan kita usulkan,” tutur Iwan.
Juliari dan Iwan Setiawan juga menyempatkan diri mengunjungi Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Ciung Wanara, yang berada tepat di samping gedung BBRVPD. Mereka pun menyempatkan untuk bersenda gurau dan bermain dengan para penyandang disabilitas disana. (*/Ju)
BOGOR – CCM yang lebih dikenal masyarakat menyimpan persoalan yang perlu diselesaikan , baru – baru ini Komisi III melakukan sidak dan banyak menemukan kejanggalan .
Akibat belum ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil inspeksi mendadak (Sidak) ke Cibinong City Malla (CCM), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor akan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pekan ini.
Ketua Komisi III DRPD Kabupaten Bogor, Sastra Winara mengatakan, pihaknya telah melangsungkan Sidak ke mall termegah di wilayah Cibinong, beberapa pekan lalu.
“Kami menanyakan beberapa hal terkait Rumija dan limbah. Dalam Sidak itu, kami dengan beberapa dinas terkait,” ujar Sastra kepada Jurnal Metro.com, kemarin.
Ia menambahkan, pihak telah mengintruksikan dinas yang terlibat dalam Sidak untuk membuat BAP mall yang ada di depan Jalan Raya Tegar Beriman itu.
“Kami mengintruksikan UPT untuk melakukan BAP namun itu belum juga dilakukan dan dilaporkan ke Komisi III,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya akan melangsungkan tindakan tegas atas tidak diindahkannya intruksi terhadap hasil Sidak CCM itu.
“Senin atau Selasa kami akan panggil dinas termasuk UPT. Kami juga akan panggil pengelola mall tersebut. Kalau tidak ada laporan ke kami, mungkin Komisi III akan BAP bersama-sama,” tegasnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya akan kembali ke lokasi mall untuk singkronisasi hasil BAP yang disampaikan nanti. “Kita akan kesana bersama-sama, untuk mensinkronkan hasil BAP,” tandasnya.(Tulus A)
BOGOR – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menurunkan 16 kendaraan alat berat untuk membuka jalan utama menuju desa desa terisolir di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
Akses desa tersebut tertutup akibat bencana longsor beberapa waktu lalu.
“Untuk bencana longsor akibat banjir di Bogor tetap diperintahkan Presiden untuk tembus semua wilayah yang terisolir. Alat berat tidak akan ditarik sebelum semua tembus,” kata Basuki melalui siaran pers, Minggu 19 Januari 2020.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Kementerian PUPR Hari Suko Setiono mengatakan, sebanyak 38 titik akses jalan sudah berhasil dibuka untuk dapat dilalui kendaraan terhitung sejak Sabtu 18 Januari 2020.
“Untuk Jalur Harkat Jaya – Urug, Kiara Pandak – Kiara Sari, Cisarua – Cisangku, Alhamdulillah sejak tanggal 12 Januari sudah 23 titik longsor seluruhnya terbuka. Jalur ini bisa mengakses seluruh desa termasuk ke arah Nanggung dan Sukabumi,” kata Hari.
Menurut Hari, akses jalan lain yang sudah berhasil dibuka selanjutnya adalah jalur Parigi – Kampung Banar yang bisa mengakses sampai dengan Nanggung dan Cigudeg. “Alhamdulillah sejak tanggal 14 Januari sudah 8 titik seluruhnya terbuka,” tuturnya.
Sedangkan untuk jalur Pasir Walang (Kiara Pandak) – Kampung Babakan (Pasir Madang), sudah bisa dilalui sejak Jumat(17/1/2020). “Jalur ini bisa mengakses sampai Desa Cisarua dan Kp. Cibarani (Pasir Madang). Sementara untuk Jalur Pasir Walang (Kiara Pandak) – Desa Pasir Madang sudah 3 dari 7 titik longsor yang terbuka,” ungkapnya.
Desa Pasir Madang, merupakan 1 dari 6 Desa yang terisolir akibat longsor. Bencana tersebut disebabkan hujan deras yang membuat Sungai Cidurian di Kabupaten Bogor meluap pada Rabu 1 Januari 2020.Selain Desa Pasir Madang, terdapat beberapa titik longsor yang menutup jalan-jalan utama menuju desa-desa lainnya yang juga mengalami bencana longsor, yakni Desa Kiarasari, Kiara Pandak, Urug, Cisarua, dan Desa Cileuksa.(*/Iw)
BOGOR – Acara yang membuat saling kenal dan tanpa sekat pada 15-16 Januari 2020 bertempat di Jimmers Mountain Resort Cisarua berlangsung rangkaian acara Sinergitas Pegawai PD Pasar Tohaga.
Hari pertama di fokuskan kepada sinergitas dengan mitra kerja PD Pasar Tohaga, mulai dari perbankan, pengelola permainan, pengelola parkir hingga pengelola MCK berkumpul dalam konsep acara yang disebut sharing session, saran dan masukan dari kedua belah pihak disampaikan dalam forum tersebut, berbagai gagasan dan ide segar di kemukakan demi sebuah sinergitas guna terciptanya pasar rakyat representatif dan berkembang dari masa ke masa.
Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengapresiasi kegiatan tersebut,
“Ini merupakan moment dimana pihak ke tiga dan Tohaga sebagai leadernya merumuskan program bersama untuk tujuan yang sama, yaitu membawa Pasar Rakyat ke arah yang lebih baik, dimana fungsi pelayanan termasuk keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan harus terus ditingkatkan.”
Di hari kedua rangkaian kegiatan ini hampir semua pegawai pasar yang tersebar di 30 pasar rakyat yang ada di Kabupaten Bogor berkumpul dalam acara sinergitas yang diadakan rutin satu tahun satu kali tersebut.
Tampak tidak ada sekat diantara mereka, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan hingga pegawai harian lepas semua menikmati sinergitas bersama dalam balutan acara outbound tanpa membedakan satu sama lain.
Lebih lanjut Haris melihat hal tersebut adalah bagian dari team building yang nantinya bisa diimplementasikan di kehidupan keseharian kerja.
“Dalam outbound tidak ada sekat antara direksi dan karyawan lain termasuk pesapon. Kita berbaur bersama dalam balutan sinergitas, acara ini bertujuan untuk membangun suatu team yang kuat dan solid dengan cara-cara yang fun dan menghibur. Ini adalah miniatur team building dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan termasuk menyusun strategi bagaimana target-target perusahaan dapat tercapai melalui kerja kolektif dan sinergis semua karyawan. Karena kami berprinsip Tohaga akan maju pesat bukan karena seorang Superman, tapi karena memliki Superteam yang luar biasa. Semoga Tohaga semakin kuat, maju dan berkah” pungkasnya.(*/Ang)
BOGOR – PD Pasar Tohaga terus mencoba improvisasi dan kreasi baru dalam pengelolaan pasar tradisional agar bisa survive ditengah gempuran pasar ritel. Berkaca dari tahun sebelumnya, undian umroh yang digaungkan Tohaga mampu meningkatkan keramaian pasar dan setidaknya bisa menjadi modal saing Tohaga sebagai pengelola pasar tradisional.
Akhir tahun 2019 sudah tersebar kupon kupon undian di pasar pasar berlogo Tohaga. Dan kemarin, 16 Januari 2020 penguman pemenang sudah ditentukan.
Disiapkan empat undian umroh, bagi mereka yang beruntung untuk berangkat ke tanah suci secara cuma cuma, yaitu undian umroh bagi pembeli pasar rakyat, undian umroh pedagang pasar rakyat dan dua undian umroh untuk pegawai Tohaga.
Ketentuannya tidak sulit, hanya dengan berbelanja di pasar Tohaga, pembeli sudah berhak atas undian, dan bagi pedagang, mereka harus taat dalam peraturan yang berlaku.
Mereka yang beruntung dari unsur pembeli adalah Acu Juanda yang beralamat di Kampung Laladon Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari. Sementara itu dari unsur pedagang dimenangkan oleh seorang pedagang ikan cue di Pasar Citeureup 1, atas nama Nana Suryana.
Sedangkan pegawai Tohaga yang beruntung memenangkan undian umroh ini adalah seorang pesapon atau pegawai kebersihan yang bertugas di Pasar Cileungsi atas nama Adim, dan seorang staf yang bertugas di Pasar Citeureup 1 atas nama Tajudin. Total hadiah umroh yang di bagian sebanyak 4 paket umroh, dan belum termasuk barang-barang elektronik lainnya seperti TV, Kulkas, Mesin Cuci, dan lain-lain.
Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengatakan bahwa program yang baik harus terus berjalan, bahkan ditargetkan untuk peningkatan di tahun depan agar motivasi pegawai meningkat, euforia masyarakat belanja di Pasar Rakyat pun meningkat, juga untuk menstimulasi pedagang agar lebih baik dalam ketaatan pembayaran karena pedagang yang masuk dalam nominasi adalah mereka yang baik pembayaran iuran pasarnya, selain itu undian pembeli sudah jelas dilakukan untuk lebih meramaikan pasar rakyat yang kami kelola, ” terang Haris
Lebih lanjut Haris menegaskan bahwa program serupa dipastikan akan dilanjutkan di tahun ini dan mengajak semua pihak untuk tetap cinta terhadap Pasar Rakyat, terlebih di tahun ini juga akan ada beberapa pasar yang akan dibangun dan direvitalisasi. “Mohon doa restunya, Tohaga akan kembali mendapat amanah mengelola pasar dengan konsep baru. Semoga kami bisa terus mengelola pasar sebagai bagian dari penggerak ekonomi wilayah ,” papar Haris
Dalam acara yang diikuti kurang lebih 500 pegawai serta melibatkan seluruh mitra kerja Tohaga serta perwakilan pedagang di tiap tiap pasar, hadir pula jajaran Direksi dan Dewan Pengawas periode sebelumnya, juga Camat Cisarua, Deni Humaedi ikut menjadi bagian dalam hasil undian tersebut diatas karena secara langsung berkenan untuk mengambil kupon undian yang sudah tersebar di penghujung 2019 lalu.
Tajudin, Staf Pasar Citeureup 1 yang beruntung mendapat umroh gratis dari Tohaga menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam suksesnya program akhir tahunnya Tohaga ini “Alhamdulillah, jalan Allah memang tidak pernah disangka sangka, akhirnya saya bisa juga berangkat ke tanah suci. Terimakasih Tohaga tempat saya bekerja, semoga Tohaga semakin kuat, maju dan berkah” pungkas Tajudin berkaca kaca.(*/Ang)
BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama PT. Colas Rail terus mematangkan kajian rencana pembangunan transportasi berbasis rel atau lebih dikenal dengan trem. Kajian yang dilakukan perusahaan asal Perancis itu pun sudah rampung. Hasilnya menyebut jika trem layak untuk beroperasi di jalanan Kota Bogor.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono mengatakan, dari hasil paparan yang disampaikan konsultan perlu segera dilakukan Feasibility Study (FS) dalam rangka pembangunan trem di Kota Bogor.
Pasalnya sesuai dengan kajian di Kota Bogor layak dibangun jalur trem.
“Setelah ini konsultan akan melakukan kajian lagi mengenai modelnya, ini kan proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha,”kata Bambang usai rapat progres kajian pembangunan transportasi berbasis rel oleh PT Colas Rail & BPTJ di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor,(17/01/2020).
Ia menuturkan, BPTJ akan mengintegrasikan trem sebagai feeder agar terintegrasi dengan moda lain, yakni LRT Cibubur dan TOD di Baranangsiang. Tak hanya itu, ada prakarsa untuk dilanjut ke Puncak, Kabupaten Bogor.
“LRT nantinya ke Puncak. Intinya angkutan berbasis rel,” paparnya.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dalam laman Humas Pemkot Bogor, mengatakan, koridor trem yang pertama akan dibangun sekitar 7,1 KM, mulai dari kawasan Baranangsiang, Jalan Otista, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Kapten Muslihat, Alun-alun Bogor atau Taman Ade Irma Suryani, Sawojajar, kembali lagi ke Sempur dan berakhir di Baranangsiang.
“Hitungan Colas, 7,1 KM untuk trase pertama. Usulan Kota Bogor ada empat trase yang dibangun tramway. Kita fokus pada trase part pertama. Intinya Colas, Iroda dan Egis menyebut trem ini sangat layak diimplementasikan di Kota Bogor,” tegasnya.
Terkait pelaksanaannya, Pemkot Bogor masih menunggu kajian dari Iroda terlebih dahulu yang ditargetkan studinya rampung pada Juni tahun ini.
Setelah itu, akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah pusat melanjutkan ke tahap proyek. “Jadi mungkin mudah-mudahan jalan tahun ini. Kita akan ikuti aturan main, dibuat oleh pemerintah pusat,” tandasnya. (*/He)
DEPOK – Untuk menjaga dan menghindari kerusakan juga ketertiban serta keamanan di kawasan Alun Alun Kota Depok, di Jalan Boulevrad, kawasan Grand Depok City (GDC), Cilodong, Pemkot Depok berencana untuk mengatur jam operasional.
“Kami berencana untuk mencoba membuat aturan jam operasional berkoordinasi dengan jajaran Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin datang ke alun alun kota Depok,” kata Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Rakyat (Tahura) Kota Depok, Purnomo, Jumat (17/1/2020).
Rencananya jam operasional buka untuk masyarakat umum, mulai hari Senin hingga Jumat jam buka dimulai pukul 06:00 hingga pukul 19:00, dan hari Sabtu serta Minggu jam buka mulai pukul 06:00 hingga pukul 21:00.
Pengaturan ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta tempat parkir kehadiran warga yang ingin bermain di Alun Alun Kota Depok.
Antusiasnya masyarakat Kota Depok untuk menikmati keberadaan dan kehadiran Alun Alun Kota Depok masih dirasakan dengan banyaknya pengunjung hampir setiap hari terlebih saat menjelang sore hari. Kesadaran mayarakat untuk dapat menjaga bersama sama terhadap fasilitas yang ada sangat dibutuhkan kerja samannya.
Untuk penerapan jam operasional sekarang memang belum dapat dilakukan melihat antusiasnya masyarakat yang datang, tuturnya namun diharapkan secara berkala akan dipahami dan dimengerti masyarakat Kota Depok untuk mengikuti aturan yang ada.
Sementara itu, Wali Kota Muhammad Idris, berharap seluruh lapisan masyarakat khususnya warga Kota Depok yang ingin menikmati keberadaan Allun Alun Kota Depok dapat menjaga sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada.
“Ini bukan hanya tugas atau tanggungjawab dari Pemerintah Kota Depok saja, tetapi juga tanggungjawab bersama masyarakat. Sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap alun-alun. Kami sangat berharap masyarakat dapat sama-sama mematuhi jam operasional yang ada di alun-alun,” tandasnya. (*/Idr)
DEPOK – Jumlah duda dan janda di Kota Depok semakin banyak, menyusul jumlah perkara perceraian yang kian meningkat dalam beberapa tahun belakangan.
Dimulai pada 2017, jumlah perkara perceraian tercatat sebanyak 3.087 pasangan. Angka itu kemudian naik menjadi 3.525 pasangan pada tahun 2018. Lalu, puncaknya pada tahun 2019, sebanyak 3.664 pasangan suami istri memilih berpisah.
Menurut Humas Pengadilan Agama Depok, Dindin Syarief, perceraian pada 2019 didominasi oleh cerai gugat sebanyak 2.799 perkara dan cerai talak sejumlah 865 perkara.
“Ada 77 persen cerai gugat yang dilayangkan perempuan dan 23 persen cerai talak oleh suami,” katanya saat ditemui di kantor Pengadilan Agama Kota Depok, Kamis (16/1/2020).
Dindin menjelaskan, ada 3 faktor penyebab utama di balik masifnya perceraian yang terjadi pada 2019, yaitu KDRT, meninggalkan salah satu pihak, dan pertengkaran secara terus-menerus.
“KDRT ada sebanyak 43 perkara, meninggalkan salah satu pihak dengan 425 perkara, dan yang terbanyak karena pertengkaran secara terus-menerus, 2861 perkara,” ucapnya.
Dikatakannya, mayoritas warga yang mengajukan cerai karena pertengkaran berkelanjutan ditengarai oleh penggunaaan media sosial.
“Biasanya karena unggahan foto-foto di Medsos dengan lawan jenisnya yang kurang bijaksana. Jadi, memicu perselisihan hingga berujung ke perceraian,” ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya selalu berusaha semaksimal mungkin menekan jumlah perceraian. Baik saat di dalam maupun luar sidang.
“Kami selalu berupaya mendamaikan kedua belah pasangan saat proses sidang. Di luar sidang, kami pun melakukan mediasi yang difasilitasi oleh mediator hakim dan non-hakim,” tandasnya.(*/Idr)
BOGOR – Hasil penelitian IPB university soal kajian mengenai pengembangan wilayah Bogor Raya, akhirnya dipaparkan tim IPB university dihadapan Wali Kota Bogor Bima Arya di Paseban Punta, Balai Kota Bogor pada Rabu (15/1/2020) sore.
Ekspose hasil penelitian dilakukan secara tertutup. IPB mengungkap kajian tersebut dengan tujuan untuk memahami posisi dan peran Kota Bogor dalam konteks Jabodetabek serta Mega Urban Jawa Barat juga rencana pemindahan Ibu Kota.
Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University, Ernan Rustiadi dan tim memaparkan, Kota Bogor dan wilayah Bogor Raya berada di kawasan yang tengah mengalami pengkotaan yang masih tumbuh cukup pesat membentuk Mega Urban Region, pusat aglomerasi penduduk dan ekonomi nasional.
“Namun pada saat yang sama kawasan ini tengah mengalami degradasi dan berbagai ancaman bencana lingkungan. Jika mampu meningkatkan daya tariknya, Kota Bogor dapat mengakses peluang pasar dari konsumen dengan potensi dari masa dengan tingkat pendapatan relatif menengah tinggi,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, dalam skala regional, wilayah Bogor Raya unggul dalam industri manufaktur, MICE, pertambangan dan galian regional serta pertanian. Kota Bogor memiliki keunggulan sebagai kota MICE dan sektor properti. Sementara, dalam skala regional, Kota Bogor mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tertinggi dan berkualitas (IPM, tingkat kemiskinan), namun disertai tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan tinggi.
“Menyinggung rencana pemindahan Ibu Kota negara, diperkirakan tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian kawasan Jabodetabek. Sebab, dalam perspektif Mega Urban, Kota Bogor secara relatif merupakan kota paling mandiri dan terkena dampak terkecil. Pengalaman negara lain seperti Australia, Brazil, Pakistan pemindahan ibu kota tidak menggeser sentralitas ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengemukakan, kajian ini merupakan riset pendahuluan yang kaya data dan sangat penting. Pasalnya, penelitian ini diarahkan untuk pemetaan kawasan Bogor Raya berikut antisipasi mengikuti tren yang ada.
“Ini adalah bagian awal dan selanjutnya akan dipaparkan yang fokus berkaitan secara administratif, kewenangan kepala daerah, karena banyak sekali potensi yang bisa digali,” tandasnya.(*/Ju)
BOGOR – Pemkab Bogor hingga saat ini masih kesulitan mencari lahan untuk relokasi para pengungsi di lima desa terdampak bencana alam terparah di Kecamatan Sukajaya untuk dibangun hunian tetap.
Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Dadang Iskandar mengatakan, jajarannya dibantu Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), dan lainnya masih mencari lahan relokasi untuk dibangun Huntap.
“Dibantu instansi lainnya Pemkab Bogor masih mencari lahan relokasi yang aman dari risiko bencana banjir bandang dan longsor. Kami saat ini berpikir keras karena walaupun warga mau direlokasi tetapi tidak mau jauh-jauh dari kampung atau desa tempat tinggal awalnya,” kata Dadang kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).
Dia menerangkan, selama masa perpanjangan masa tanggap darurat bencana jajarannya menargetkan mendapatkan lahan relokasi. Namun, jika pihaknya tak kunjung mendapatkan dalam jangka waktu tersebut maka masa tanggap darurat masih bisa diperpanjang.
“Masa tanggap darurat bencana masih bisa diperpanjang tiga kali. Tetapi kami berkeinginan sebelum 13 hari ini sudah menemukan lahan relokasi yang ideal dan aman,” terangnya.
Dadang menuturkan, sejumlah lahan hak guna usaha (HGU) sejauhini masih disasar. Selain itum lahan masyarakat juga bisa dibeli pemerintah untuk dijadikan lahan relokasi huian tetap (huntap).
“Lahan relokasi untuk dibangun huntap bisa dari HGU ataupun milik masyarakat, asalkan lahan tersebut aman dari risiko bencana alam,” tegas Dadang.
Terkait adanya dua huntap yang masuk dalam daerah rawan longsor di Desa Pasir Madang, Sukajaya dia menjelaskan akan membangun tebing terseri di samping pemukiman tersebut.
“Kami akan bangun teriseri di tebing pemukiman Huntap di Desa Pasir Madang, karena ini biayanya mahal maka saya menilai BTT (biaya tak terduga) sebesar Rp80 miliar yang ada di APBD tahun 2020 ini tidak cukup hingga butuh bantuan Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain kesulitan mencari lahan relokasi huntap, Dadang melanjutkan Pemkab Bogor juga kesulitan mencari hunian sementara (huntara) karena di Kecamatan Sukajaya jarang ada rumah yang dikontrakkan.
“Di Kecamatan Sukajaya itu jarang ada rumah kontrakan, hingga kita akan menyewa tempat majelis talim atau bangunan lainnya untuk dijadikan huntara. Kalaupun tidak ada kami akan bangun gedung semi permanen untuk dijadikan huntara,” tandasnya.(*/He)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro