Banten

LEBAK – Masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten menolak bantuan dana desa sebesar Rp 2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah.

Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastuktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah itu.

“Penolakan itu, karena pembangunan dikhawatirkan merusak kelestarian adat,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pemkab Lebak Rusito, di Rangkasbitung, Kamis, 14 Februari 2019, seperti di lansir Kantor Berita Antara.

Pengalokasian bantuan dana desa tahun 2019 untuk masyarakat Baduy sebesar Rp 2,5 miliar ditolak berdasarkan keputusan adat mereka.

Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dengan penolakan warga Baduy untuk menerima bantuan dana desa tersebut. Pihaknya sangat menghormati dan menghargai keputusan adat warga Baduy.

Saat ini, dana desa itu masuk ke anggaran kas daerah dan tidak bisa dikembalikan ke pemerintah pusat.

Kemungkinan dana desa masyarakat adat Baduy dapat digunakan untuk pengalokasian tahun 2020 bagi desa lain. “Kami sangat menghargai dan menghormati penolakan masyarakat Baduy itu,” kata Rusito.

Ia mengatakan, masyarakat adat Baduy mengkhawatirkan jika menerima dana desa untuk pembangunan infrastuktur, nilai-nilai budaya dan adat mereka akan tergusur dan hilang.

Sebab, permukiman adat Baduy seperti di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar menolak kehidupan modern, termasuk pembangunan jalan, penerangan listrik dan alat-alat elektronik.

Masyarakat Baduy harus patuh dan taat terhadap adat leluhurnya, sehingga keberatan jika permukiman adat itu mendapat bantuan dana desa.

Pembangunan infrastuktur yang dikhawatirkan masyarakat Baduy ke depan adalah, terhubung jalan-jalan batu dan aspal di kawasan permukiman mereka.

Apabila, kondisi jalan itu baik dipastikan masuk kendaraan roda dua hingga roda empat dapat mudah mengakses kawasan adat mereka. Hal inilah yang mendasari keputusan masyarakat adat Baduy menolak bantuan dana desa tersebut.

“Saya kira warga Baduy menerima bantuan dana desa cukup besar dibandingkan dengan desa lain, karena masuk kategori desa tertinggal,” ungkap Rusito.

Sementara itu, Saija, pemuka adat juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar mengatakan bantuan dana desa tahun 2019 ini ditolak berdasarkan keputusan adat.

Padahal, sebelumnya masyarakat Baduy menerima bantuan dana desa untuk pembangunan infrastuktur.

“Kami menolak bantuan dana desa karena khawatir hal itu merusak pelestarian adat dan budaya warga di sini,” katanya.(*/Dul)

BANTEN – Bencana tsunami yang terjadi pada Sabtu (22/12/2018) lalu tidak hanya menimbulkan trauma pada masyarakat, tapi juga membuat industri pariwisata hotel di wilayah Anyer-Cinangka, Kabupaten Serang menjadi mati suri.

Sepinya wisatawan yang datang mengakibatkan para pedagang bahkan pengelola restoran terancam gulung tikar.

Noni Alghofiky, menuturkan bencana tsunami selat sunda sangat berdampak pada para pedagangan di Pantai Anyer. Karena hingga sekarang ini, lokasi wisata Pantai Anyer ini masih sepi pengunjung.

Padahal kata pemilik restoran Pondok 191 Ikan Bakar, meski berdekatan dengan daerah yang terkena gelombang tsunami, daerah wisata Pantai Anyer sama sekali tidak terdampak.

“Kalau ingat momen libur natal dan tahun baru kemarin, rasanya pingin nangis karena lokasi wisata Pantai Anyer seperti kota mati. Pendapatan Rp 150 Juta yang biasa diperoleh setiap libur natal dan tahun baru hilang karena tak ada wisatawan yang berlibur padahal Pantai Anyer tidak terdampak tsunami,” ungkap Noni saat ditemui di resto miliknya di Desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyer.

Noni mengaku sebelum terjadi tsunami selat sunda, setiap akhir pekan dirinya mampu meraup uang dari hasil usahanya paling sedikit Rp90 juta. Namun setelah terjadi tsunami restoran ikan bakarnya ini bisa dikatakan tidak ada pengunjung. Karena kondisi ini, dirinya terpaksa mengistirahatkan 11 pegawainya.

Agar usahanya tetap jalan, Noni hanya menyisakan satu pegawai, sedangkan sang isteri yang semula hanya ditugasi mengurus rumah tangga kini ditugaskan untuk membantu memasak jika ada pengunjung. Diapun meyakini, kondisi ini juga dialami pengusaha rostoran lainnya karena seluruh restoran di sepanjang Pantai Anyer konsumennya adalah tamu-tamu hotel dan wisatawan lainnya.

“Saya berharap pemerintah bisa memberikan solusi dan terobosan agar minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata pantai yang terdampak tsunami kembali seperti semula. Kami maklum wisatawan masih trauma. Nah kalau tidak ada campur tangan pemerintah, saya yakin semua usaha bisa gulung tikar,” kata Asep.

Cerita yang sama juga dikatakan Amrin, 45, pedagang ikan yang terpaksa beralih profesi menjadi buruh serabutan. Untuk menafkahi isteri dan tiga anaknya, Amrin harus menjadi kuli bangunan bahkan sempat numpang menjadi juru parkir yang dikelola kerabatnya di daerah Pasar Anyer.

“Modal jualan ikan sudah habis karena terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang hidup prihatin, bekerja apa adanya, yang penting kebutuhan keluarga bisa tertutupi,” kata Amrin, yang mengaku warga Cikoneng, Kecamatan Anyer. (*/Dul)

PANDEGLANG – Bencana Tsunami Selat Sunda memporak porandakan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Serang juga daerah Lampung, Sabtu (22/12/2018) malam.
Tsunami ini diduga akibat longsoran dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut status Gunung Anak Krakatau kini naik dari level waspada menjadi siaga. Kini warga di pesisir pantai di Kabupaten Pandeglang merasa was-was karena aktivitas erupsi GAK masih terjadi dan suaranya terdengar keras menggelegar.

Salah seorang warga pesisir di Kecamatan Labuan, Pandeglang, Herman menuturkan dirinya selalu was-was ketika mendengar gemuruh Gunung GAK. Ia mengaku khawatir jika dentuman itu kembali menyebabkan longsor dan terjadi tsunami.

“Was-was aja apalagi statusnya naik dari level waspada menjadi siaga. Iya yang dikhawatirkan ada tsunami susulan,”ungkap Nanang, Kamis (27/12/2018).

Karena aktifitas dan status gunung GAK meningkat, Nanang mengaku terpaksa akan mengungsi ke rumah saudaranya yang aman dari bencana karena takut ada tsunami susulan. Dikatakannya, memang pada saat terjadi bencana tsunami tempat tinggalnya tidak terkena bencana.

“Untuk keselamatan keluarga, saya pilih untuk mengungsi ke lokasi yang aman jauh dari ancaman tsunami,”tandasnya.(*/Dul)

SERANG – Upaya memperkuat ukuwah islamiah, Pemerintah kota (Pemkot) Serang menggelar pawai panjang mulud, (11/12/2018).
Konvoi dilakukan dari alun-alun timur menuju Islamic Centre Kota Serang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah, kecamatan, pelajar di Kota Serang.

Seluruh peserta memamerkan berbagai macam panjang mulud tersebut kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Syafrudin-Subadri Ushuludin serta masyarakat sekitar.

Puluhan ornamen panjang mulud diarak menuju Islamic Centre Kota Serang. Setelah dilakukan pawai para peserta tersebut langsung melakukan ngropok bersama.

Syafrudin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pembangunan di Kota Serang. Selain itu, keberadaan budaya panjang mulud pun sesuai dengan visi misi keduanya sebagai kepala daerah yang baru saja dilantik pada 5 Desember 2018 lalu.

“Kota Serang harus menjadi kota peradabaan yang ditandai adanya pembangunan lingkungan dan budaya. Sebab di Kota Serang ini potensi budayanya sangat banyak. Ini juga sebagai tradisi Kota Serang,” kata Syafrudin kepada wartawan.

Ketua panitia sekaligus Kepala Disdikbud Kota Serang, Akhmad Zubaidillah menuturkan kegiatan panjang mulud bertujuan untuk memperkuat ukuwah islamiah dan mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dengan ulama di Kota Serang. Adanya panjang mulud diharapkan dapat membantu menguatkan budaya yang ada didalamnya. (*/Hen)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kembali membuat gebrakan. Setelah menata simpang Pal Lima akses ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), dan akses gerbang tol Serang Timur, WH mengancam akan membongkar hotel yang berada di dekat pantai atau berjarak hanya 50 meter dari bibir pantai.

Namun, langkah tersebut akan diambil setelah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rampung menjadi Peraturan Daerah (perda). Untuk memperkuatnya, Perda tersebut akan didukung oleh Peraturan Gubernur (Pergub).

“Sedang kita bahas nanti ada pergubnya, saya bongkar nanti kalau sudah ada perdanya. Gubernur yang bongkar itu bangunan-bangunan dekat pantai. Kasih tahu sekarang, gubernur akan membongkar yang dekat pantai,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Bappeda Banten, KP3B, Kota Serang.

Dia mengatakan, semua pantai merupakan hak publik, sehingga tidak boleh dikuasai oleh seseorang. “Namanya pantai punya publik, bukan milik pribadi.Saya bongkar kalau sudah ada perdanya, saya bongkar, gubernur yang bongkar, gubernur yang bongkar itu bangunan-bangunan yang deket pantai,” tegasnya.

Mantan Wali Kota Tangerang ini menuturkan, sebagai hak publik maka dalam area garis sempadan pantai tidak boleh didirikan bangunan. “Kewenangan pemprov, wilayah pesisir itu 0-12 mil, enggak boleh eksklusif (privatisasi). Pembangunan (dari) garis sempadan (harus berjarak) 50 meter pada pantai. Itu nanti kita laksanakan (penertiban). Pantai sebenarnya punya hak publik, yang namanya pantai milik publik, enggak ada yang milik pribadi,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten, Ashok Kumar menyambut baik rencana pemprov yang akan membuat aturan tentang garis sempadan pantai, yang ujungnya nanti melarang bangunan hotel di antara garis sempadan.

Namun, menurut dia, aturan itu baiknya diberlakukan untuk hotel yang baru akan dibangun setelah aturan ini berlaku. Ia mempertanyakan alasan Gubernur Banten yang akan menjadikan aturan ini sebagai dasar membongkar hotel yang sudah lebih dulu dibangun. Sebab, hotel yang sudah berdiri memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan mematuhi pembayaran pajak bumi dan bangunan. “Mereka sudah ada sebelum provinsi ini (Banten) ada,” katanya.

Kemudian, kata dia, jika semua hotel yang melanggar garis sempadan dibongkar maka secara otomatis di pantai nantinya akan berkurang hotel-hotel. “Kalau semua dibongkar, berarti engga ada lagi dong. Nah pemerintah siap enggak dananya, engga masalah kalau bongkar dibayar, orang mau pelebaran jalan aja engga bisa semena-mena, harus bayar,” pungkasnya .(*Fir)

SERANG – Pencabutan moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang ditandatangani Menteri Luhut Binsar Panjaitan per 5 Oktober, dikhawatirkan mengancam nelayan di perairan Pontang dan Tirtayasa, Kabupaten Serang.

Hal itu lantaran sebelumnya, sebelas tahun perairan dua wilayah itu menjadi zonasi penambangan pasir laut untuk kepentingan reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan, dampaknya sampai ke perairan Anyar dan Pulau Panjang, Kecamatan Pulo ampel.

Desakan Koalisi Nelayan Banten kepada Gubernur Banten agar menolak izin reklamasi laut di perairan Pontang dan Tirtayasa mendapat dukungan penuh dari Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Tatu mengaku, keberatan dengan adanya SK Pencabutan Moratorium Pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Tatu khawatir, SK pencabutan moratorium akan berdampak pada keberlanjutan pengerukan pasir laut di perairan Lontar, Kecamatan Pontang, dan Tirtayasa sebagai penyuplai pasir laut terbesar untuk reklamasi Teluk Jakarta.

“Kebijakan izin penambangan pasir laut menjadi kewenangan Pemprov Banten. Pemkab sudah tidak bisa memutuskan apakah harus dilanjutkan atau dihentikan. Namun saya berharap pengerukan pasir laut dapat penolakan dari Pemprov Banten,” terang Tatu, (16/10/2017).

Meski demikian, Tatu berjanji akan berkomunikasi langsung dengan Pemprov Banten soal keberlanjutan izin penambangan pasir laut tersebut. Bahkan, Tatu akan meminta Pemprov bisa terjun langsung ke masyarakat nelayan agar tidak salah mengambil kebijakan.

“DPRD beserta gubernur dan wakil gubernur Banten baiknya turun langsung ke masyarakat agar bisa mendengar langsung bagaimana efeknya,” pintanya.

Disinggung soal kegiatan penambangan pasir laut sebagai salah satu sektor menyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD), adik Ratu Tatu Chosiyah ini memastikan, hal itu tidak lagi menjadi prioritas Pemkab. “PAD kan untuk masyarakat juga. Untuk apa PAD besar, tapi masyarakatnya terganggu,” pungkasnya. (*Yan)

BANTEN – Menjelang liburan Idul Adha (1437 H) tahun 2016, arus penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni baik kendaraan pribadi maupun umum dari Pulau Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya, masih tampak terlihat normal belum menunjukkan adanya kepadatan arus penyeberangan, pada pantauan Jumat (9/9) sore.

Yefri Hendri manager operasional PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni mengatakan, arus penyeberangan penumpang dan kendaraan pribadi di Pelabuhan Bakauheni hingga Jumat sore ini masih terpantau normal.

“Mendekati libur Idul Adha, baik penumpang dan kendaraan pribadi yang naik ataupun yang turun di Bakauheni ini, belum menunjukkan volume peningkatan,”kata Hendri, (9/9).

Menurutnya, peningkatan pengguna jasa penyeberangan ini, ia memprediksikan akan meningkat saat arus balik nanti. Pihaknya akan terus memantau, arus penumpang dan kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni.

“Pemantauan akan terus dilakukan, jika terjadi adanya lonjakan signifikan kami akan mempercepat pelayanan (port time), dari 60 menit menjadi 45 menit untuk mengantisipasi arus baliknya,”ujarnya.

Dikatakannya, untuk menyambut angkutan Idul Adha ini, diakuinya tidak ada persiapan khusus. Karena peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan, tidak terjadi lonjakan hingga membeludak seperti pada saat hari Raya Idul Fitri.

“Sebagai antisipasi adanya lonjakan, kami akan menyiapkan kapal berukuran besar dengan bobot minimal 5.000 grosston (GT). Dari 56 jumlah kapal yang ada, kami akan operasikan 28 kapal/harinya,” tandasnya. (*Marbun)

PANDEGLANG – Kapolda Banten, Brigjen Pol Ahmad Dofiri memimpin langsung penanganan banjir lumpur dari luapan Sungai Cikoneng, yang melumpuhkan jalan Raya Serang-Cilegon. Terlebih dampak bencana ini memakan korban tewas penumpang Daihatsu Xenia yang terjebak lumpur.

Dalam hal ini Kapolda memimpin proses evakuasi warga dan normalisasi jalan menargetkan pembersihan jalur dari lumpur akan selesai hari ini, sehingga arus lalu lintas dari Anyer, maupun Pandeglang dapat dilalui kembali.

“Mudah-mudahan hari ini bisa dilalui. Saat ini jalur ditutup sementara karna sedang dibersihkan lumpur setebal 50 centimeter dengan alat berat,” kata Kapolda kepada wartawan di lokasi bencana.

Hujan lebat Minggu (24/7) hingga Senin (25/7), yang mengakibatkan banjir lumpur akibat meluapnya Sungai Cikoneng tidak hanya menewaskan 4 warga. Bencana yang terjadi dinihari itu juga melumpuhkan lalulintas di jalur wisata Labuan dan Carita karena jalanan tertutup lumpur.

Untuk mengatasi agar jalur wisata itu segera bisa dilintasi, Pemkab Pandeglang serta TNI dan Polri mengerahkan personilnya, selain itu juga dikirimkan alat berat untuk mengeruk matrial yang menutupi badan jalan.

Kapolda Brigjen Ahmad Dofiri, mengatakan, selain dibantu personil TNI dan BPBD, dalam proses penanganan bencana ini, pihaknya juga mengerahkan ratusan personil Brimobda Banten.

Selain mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet, tim baret biru ini juga ikut membantu membersihkan badan jalan serta mengarahkan para pengendara agar berputar arah mengambil jalur lainnya.

Salah satu pengendara, Muklis mengaku dirinya sudah hampir lima jam menunggu jalan dibuka untuk mengantarkan pasir ke daerah Anyer dari Labuan.

“Sudah dari jam 10 pagi kena macet disini, belum tahu sampai kapan ini juga. Katanya didepan ada longsor,”tandasnya. (*Marb)

BANDUNG – Geng motor yang selalu membuat onar akan segera ditertibkan karena masyarakat dibuat resah .Tim gabungan Kodam III/Siliwangi dan Polrestabes Bandung masih terus memburu pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya anggota TNI AD Pratu Galang.

Kapendam III Siliwangi Letkol Arh MD Ariyanto mengatakan, sesuai instruksi Pangdam untuk menembak di tempat pelaku penusukan yang menyebabkan tewasnya prajurit yang bertugas di Pusdiklat Passus tersebut.

“Sesuai instruksi panglima, temukan dan tembak di tempat. Namun maksud tembak di tempat ini, bukan untuk mematikan tapi untuk dilumpuhkan,” ungkap Ariyanto, di Markas Kodam III Siliwangi, Jalan Aceh Kota Bandung,(16/6).

Dia melanjutkan, hingga kini pihak kepolisian sudah memperoleh gambaran wajah pelaku penusukan yang diduga kelompok brandalan bermotor ini.

“Kami ini sifatnya back up. Tapi polisi sudah membuat sketsa wajah pelaku. Semoga saja pelaku ini segera tertangkap,” terangnya.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menyusul beredarnya pesan elektronik yang berisi isu sweeping oleh pihak TNI, Ariyanto menjelaskan pihaknya telah bekerja sama dengan kepolisian untuk menggelar patroli gabungan.

“Untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kita lakukan patroli gabungan bersama polisi. Kita kejar terus pelaku ini sampai dapat tanpa ragu-ragu,” tegasnya.

Ariyanto juga meminta masyarakat agar tidak perlu takut dengan isu-isu yang beredar mengenai kelompok brandalan bermotor ini. Pasalnya hingga saat ini pihak TNI dan kepolisian terus melakukan pengamanan di Kota Bandung.

“Sampai sekarang aman, Kota Bandung kondusif, kita siap untuk memback up polisi kapanpun dibutuhkan,” beber dia.

Sementara itu, Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP M Joni menyatakan, sudah ada titik terang dalam kasus penusukan yang menewaskan prajurit TNI asal Ponorogo Jawa Timur tersebut. Pihaknya masih mengumpulkan bukti untuk menguatkan para pelaku.

“Pasti harus ada titik terang dong, jangan gelap terus,” jelas Joni.

Namun begitu, pihaknya masih berhati-hati dan memilih tidak gegabah dalam mengungkap kasus tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, kepolisian merahasiakan apa saja yang harus disampaikan pada publik.

“Sudah ada peningkatan saat ini. Yang pasti pelaku masih kita buru terus,” tandasnya.(*Asp)

PURWAKARTA – Jadi keluarga miskin bukan harapan bagi sesesorang dan keluarganya namun terkadang nasib berkata lain .

Keluarga miskin warga Kampung Jatijajar, Kecamatan Sukatani, Purwakarta menolak pemberian bantuan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebesar Rp 25 juta.

Agus dan istrinya Irma yang hanya buruh serabutan dan pemulung tersebut merasa lebih nyaman mengais rejeki tanpa bergantung ke orang lain.

Sungguh mulia. Pasutri memiliki banyak itu tak butuh uang pemberian Bupati Dedi. “Tolong jangan campuri urusan keluarga kami, Pak. Saya sudah bahagia hidup begini bersama suami dan anak anak,” tutur Irma memelas.

Sami-istri ini memenuhi undangan orang nomor satu di Pemkab Purwakarta di rumah dinasnya Jalan Gandanegara, Selasa (1/3).

Bupati Dedi sengaja mengundang pasutri untuk menyampaikan beberapa hal. Termasuk menanyakan penyebab meninggalnya putri bungsu pasangan ini pada Sabtu (27/2) lalu. “Saya mengajak ibu dan bapak agar ikut program KB,” ujar Dedi.

Jurus berikutnya Dedi mengiming-imingi bantuan Rp 25 juta untuk membangun rumah dan modal usaha. “Asal, mau jadi peserta KB ya,” pinta Bupati.

Lagi lagi, Irma dan Agus geleng geleng kepala. “Enggak mau Pak. Kami lebih nyaman begini,” kelitnya.

Bupati Dedi pusing atas sikap pasutri ini. Diakuinya, baru kali ini niat baiknya ditolak pasutri memiliki enam anak tersebut.

“Saya prihatin dengan keterbatasan usahanya tetapi mereka terus memproduksi anak. Makanya saya anjurin ikut KB,” jelas Dedi.

Terlebih Bupati tahu meninggalnya anak balita pasutri ini diduga kurang asupan gizi.

“Saya sudah berikhtiar membujuk pasutri ini. Tapi kalau menolak, ya mau gimana lagi,” tandasnya.(*Asp)