CIBINONG - Suara keras yang dilontarlan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Bogor ini menandakan tidak ada keberesan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tata bangunan dan perumahan, yang menjadi kepanjangan tangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP). Sebab, hingga saat ini jumlah bangunan Liar (Bangli) terus meningkat, sehingga menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak .
“Selama ini kinerja UPT itu apa, bayangkan bangli disetiap wilayah terus meningkat, padahal tugas mereka itu mengawasi dan pengendalian jangan -jangan sudah ada permainan ,” ujar Kukuh Sriwidodo anggota Komisi A kepada wartawan kemarin.
Dia mengatakan , seharusnya keberadaan UPT disetiap wilayah itu mampu menekan angka berdirinya bangli sesuai tugas UPT untuk melakukan pengawasan, selain itu pihak kecamatan juga harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian .
“Kinerja UPT ini memang belum bisa diandalkan, karena jumlah bangli bukannya menurun bahkan sebaliknya bertambah banyak disetiap wilayah Kabupeten Bogor ,” imbuhnya.
Hal senada juga dikatakan Surijanto sekretaris Komisi A ,katanya , selain UPT pihak kecamatan juga harus melakukan pengawasan sehingga dapat membantu kinerja UPT disetiap desa. Karena kata dia, dengan adanya bantuan kecamatan akan membantu kinerja UPT namun yang jelas pihak UPT sepertinya tidak bisa bekerja saja .
“Kalau kecamatan itu hanya satu wilayah. Nah, kalau UPT itu mengawasi hingga 13 kecamatan, makanya butuh bantuan dari pihak kecamatan untuk turut mengawasi bangunan yang baru maupun yang lama dalam hal ini perlunya kordinasi ,” tuturnya.
Sambugnya , hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) komisi A disejumlah tempat jumlah bangli terus terusan ditemukan bahkan jumlahnya cenderung meningkat, sehingga perlu adanya keterlibatan semua pihak agar bangli bisa ditekan dari tingkat desa sampai kecamatan .
“Beberapa waktu lalu kami sidak kesejumlah tempat bangli terus terusan ditemukan, makanya kami juga sempat bingung. Kok, bisa terus bertambah bukannya berkurang,” tegasnya.
Sedangkan, Ketua Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi mengatakan, jumlah bangunan liar memang di banyak ditemukan dihampir seluruh wilayah di bumi “Tegar Beriman” .
“Bicara bangunan liar mah banyak tapi untuk melakukan penertiban tidak mudah begitu saja. Ada prosedur lagi pula, permasalahannya kita juga masih kekurangan anggota. Tapi Insya Allah, kita akan segera lakukan penertiban secara bertahap,” kata mantan Camat Cileungsi itu, beberapa waktu lalu.
Arif Bahtiar dari LSM Komite Pemantau Pembangunan mengatakan ," karena banyaknya bangunan liar dipastikan para oknum dari UPT dan Kecamatan ikut bermain dan juga pihak dari desa tidak ada keberanian untuk melaporkan adanya bangli di daeranya hal ini seharusnya dari pihak Pemkab untuk merolling para pegawai Pemkab yang tak becus bekerja dan diberi sanksi agar ada efek jera ," jelasnya saat ditemui di gedung dewan .
